Sesalkan Pernyataan Wali Kota Denpasar soal BPJS PBI, Mensos: Menyesatkan

Gus Ipul menerangkan, penonaktifan 11 juta PBI berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 itu terkait data tunggal. Artinya, semua kementerian, lembaga, pemerintahan daerah tidak boleh lagi memiliki data sendiri yang nantinya data tersebut masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan program.

"Jadi tidak ada perintah apalagi dari Presiden untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan yang merupakan bagian dari bantuan Iuran. Jadi tidak ada, sekali lagi tidak ada itu. Yang ada ini adalah penonaktifan berdasarkan data yang kemudian dialihkan kepada penerima manfaat yang lebih memenuhi kriteria," jelasnya.

Gus Ipul menjelaskan, kuota penerima manfaat yang saat ini berjumlah 96,8 juta jiwa dibagi ke berbagai kabupaten/kota. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengusulkan tambahan penerima jika kuota di wilayahnya masih tersedia.

“Biasanya kami mendapatkan usulan dari bupati atau wali kota jika masih ada alokasi tersisa. Jika ada kekurangan, kepala daerah mengirim surat kepada kami untuk menambah jumlah penerima manfaat, lalu kami tetapkan,” ujarnya.

Namun, bagi daerah yang sudah memenuhi kuota, proses pemutakhiran data sepenuhnya bergantung pada DTSEN yang diperbarui bersama pemerintah daerah. Ia menyayangkan adanya pernyataan yang seolah-olah penonaktifan dilakukan atas instruksi Presiden.

Menurut dia, jika terdapat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang masuk desil 6 sampai 10, maka akan dialihkan kepada masyarakat pada desil 1 sampai 5 yang lebih berhak. Meski begitu, masyarakat yang dinonaktifkan tetap memiliki kesempatan untuk melakukan reaktivasi melalui saluran resmi yang telah disiapkan.

“Tidak ada sama sekali itu. (Instruksi Presiden). Penonaktifan didasarkan pada DTSEN, khususnya desil 1 sampai 5, dan ditetapkan oleh Menteri Sosial,” tegasnya.