Jakarta, IDN Times - Pandemik COVID-19 di Indonesia genap satu tahun hari ini, Selasa (2/3/2021). Sebagai salah satu langkah penanganannya, pemerintah saat ini sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19.
Namun, program vaksinasi diwarnai oleh beberapa hal kontroversial yang sempat ramai dibicarakan masyarakat. Berikut ini daftarnya.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan jadwal vaksinasi COVID-19 untuk pertama kalinya. Kala itu, Luhut mengungkap bahwa Indonesia akan mulai vaksinasi pada November 2020.
"Kan saya ingin vaksin (dari Abu Dhabi dan China) itu bisa dipercepat datangnya di bulan November. Mau sudah kita mulai suntik," ujar Luhut kepada sejumlah media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020).
Tentu hal tersebut mengagetkan dan banyak memunculkan respons dari berbagai pihak. Bagaimana tidak, ungkapan Luhut muncul pada saat uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac yang dilakukan di Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung masih belum rampung.
Namun, Luhut kembali mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 molor hingga minggu ketiga Desember. Sebab, masih menunggu Emergency Use Authorization (EUA) oleh BPOM.
Terawan Agus Putranto, yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan mengungkapkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih belum memutuskan jadwal vaksinasi. Sebab, vaksin yang dibeli pemerintah masih belum datang ke Tanah Air.
"Kita doakan makin cepat makin baik, namun juga harus aman. Tapi kalau waktu, ya wong barangnya belum ada. Saya kira kalau barang ada ya menyikapinya beda," kata Terawan dalam rapat kerja di DPR RI, Selasa (16/11/2020).
Selanjutnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 memang ditargetkan pada Desember 2020. Namun karena EUA tidak mungkin dikeluarkan pada akhir tahun 2020, jadwal itu pun bergeser ke Januari 2021.
"Kami sudah sampaikan kepada Presiden dan Bapak Menteri Kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan emergency authorization pada Desember minggu kedua dan ketiga 2020," kata Penny dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (17/11/2020).
Walaupun kondisi terlihat tidak memungkinkan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap optimistis vaksinasi dilaksanakan pada akhir 2020. Setelah BPOM memastikan baru bisa mengeluarkan izin EUA di Januari 2021, Jokowi pun mengungkapkan realisasi vaksinasi dilakukan di awal 2021.
"Kalau melihat tadi di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan, kita akan mulai vaksinasi itu di akhir tahun atau di awal tahun," kata Jokowi seperti yang disiarkan langsung channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).
Di tengah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada tenaga kesehatan (nakes), sebuah video yang memperlihatkan Crazy Rich PIK Helena Lim sedang divaksinasi viral di media sosial. Hal itu menjadi perbincangan karena warganet menilai Helena Lim tidak masuk ke dalam kelompok prioritas.
Viralnya video tersebut menimbulkan hanyak pertanyaan tentang priotitas vaksinasi di kalangan masyarakat. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyerahkan kasus tersebut ke polisi untuk diselidiki.
"Biarlah itu menjadi wewenang kepolisian. Kalau ada diduga manipulasi data, itu wilayah kepolisian, bukan kami lagi," kata Riza di Jakarta, Senin (15/2/2021).
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menjelaskan, alasan Helena Lim bisa mengikuti vaksinasi COVID-19 adalah adanya surat keterangan bekerja dari apotek.
"Kita sudah melakukan penelusuran dan panggil, tapi prinsipnya pada saat datang, dia memang membawa surat keterangan bekerja dari apotek," ujar Dwi kepada IDN Times, Selasa (9/2/2021).
Ia mengatakan, saat mendatangi fasilitas kesehatan (faskes), petugas tidak mungkin bisa mengecek satu per satu latar belakang dari calon penerima vaksin.
"Terus yang pasti kita kalau datang ke faskes kan, kita enggak mungkin ngecek apakah yang bersangkutan suratnya, latar belakang punya follower IG atau ternyata sampingannya sebagai public influencer gitu," ujarnya.
Hal kontroversial lainnya yaitu, vaksinasi COVID-19 terhadap anggota DPR dinilai tertutup. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada yang ditutupi dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada DPR dan anggota keluarganya.
Sebab menurutnya DPR memang mendapat jatah vaksin dan sudah menerima surat jadwal vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kami sedang reses, sehingga jadwalnya itu sudah diberikan oleh Kemenkes, jadwal yang mendapat vaksinasi, termasuk DPR, sehingga jadwal itu harus dilaksanakan," katanya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (26/2/2021).
Dasco menjelaskan, karena DPR sedang masa reses, informasi jadwal vaksinasi pun dibagikan dari Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR ke fraksi-fraksi. Selanjutnya, fraksi menyalurkan jadwal vaksinasi tersebut ke para anggotanya.
"Jadi tidak benar vaksinasi ini tertutup. Gak ada yang ditutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok," ujarnya.
Dasco membenarkan anggota keluarga DPR juga turut mendapat jatah vaksinasi. Hal itu sesuai dengan jatah yang diberikan oleh Kemenkes.
"Kita mendapatkan jatah dari Kemenkes. DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di Setjen DPR, jadi alokasi itu dari Kemenkes," katanya.
Epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menilai hal itu kurang tepat. Dicky merasa prihatin ketika pada pekan lalu keluarga anggota parlemen justru ikut divaksinasi bersamaan dengan momentum vaksin bagi kelompok lansia dan petugas publik.
"Ini justru menjadi bukti betapa lemahnya tata kelola dalam pengendalian pandemik ini. Apalagi vaksinasi jadi andalannya pemerintah sejak awal dan dijadikan vaksinasi. Bahkan, dibahas sejak awal, belum lagi banyak glorifikasi," ungkap Dicky kepada IDN Times pada Sabtu, 27 Februari 2021 lalu.
Selanjutnya, hal kontroversial yang muncul di tengah-tengah pelaksanaan program vaksinasi yaitu, vaksin mandiri. Vaksin mandiri atau yang sekarang dikenal sebagai vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/usaha.
Saat wacana itu muncul, Relawan satgas penanganan COVID-19, Dokter Tirta Mandira Hudhi meminta agar vaksin mandiri tidak buru-buru dilakukan. Sebab, menurutnya masih banyak warga yang enggan divaksinasi COVID-19.
Hal itu lantaran edukasi dan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 hanya dilakukan mayoritas di media sosial. Sementara, merujuk data dari Biro Pusat Statistik (BPS), hanya 30 persen rakyat di Indonesia yang menggunakan media sosial. Jadi, ketika topik vaksin mandiri ramai diperbincangkan, Tirta memiliki tugas baru untuk disampaikan ke publik.
"Semua komplain di media sosial Twitter dan mengatakan dok, berarti yang mandiri (gunakan merek vaksin) yang lebih bagus dong? Karena image di Indonesia yang membayar biasanya dapat lebih bagus. Mau itu buat (industri) padat karya, tetapi image di publik adalah (vaksin) gratis itu elek (jelek). Itu image yang sudah terlanjur ada di benak publik," kata Tirta ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" by IDN Times yang tayang, Rabu (27/1/2021).
Di program yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Rosan P. Roeslani menegaskan, vaksin COVID-19 yang dibeli pengusaha akan diberikan secara cuma-cuma bagi para pegawainya.
"Bahkan, kami perluas lagi kepada keluarganya. Perusahaan yang ikut dalam program ini, mereka melakukannya secara sukarela," ungkap Rosan.
Kini, vaksin gotong royong resmi dibuka melalui keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pada Rabu (24/2/2021).