Setahun Pramono-Rano: DPRD Soroti Transportasi dan Masalah Banjir

20 Feb 2026, 14:52 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan Ratas Penanganan banjir di Jakarta, di Balai Kota, Kamis (29/1/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Intinya Sih

5W1H

Setahun kepemimpinan Pramono Anung–Rano Karno dinilai menunjukkan arah kebijakan yang lebih tegas, dengan fokus pada transportasi publik, pengendalian banjir, dan penataan kawasan padat di Jakarta.
DPRD DKI menekankan pentingnya eksekusi nyata program prioritas agar tidak berhenti pada seremoni, termasuk percepatan belanja infrastruktur dan transparansi anggaran untuk hasil pembangunan yang terukur.
Upaya pengendalian banjir dan integrasi transportasi publik terus diperkuat melalui normalisasi sungai, optimalisasi pompa air, serta perluasan layanan Transjabodetabek yang terhubung antarmoda secara seamless.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung–Rano Karno, dengan penekanan agar program pembangunan tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dijalankan secara nyata.
Who?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan pandangan mengenai kinerja dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno.
Where?
Pernyataan disampaikan di Jakarta dalam konteks evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemprov DKI yang mencakup transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat penduduk.
When?
Pernyataan ini disampaikan pada Jumat, 20 Februari 2026, bertepatan dengan satu tahun masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini.
Why?
DPRD menilai perlu adanya konsistensi eksekusi kebijakan agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata serta memastikan transparansi anggaran dan efektivitas program infrastruktur.
How?
Dorongan dilakukan melalui pengawasan DPRD terhadap percepatan belanja infrastruktur, integrasi transportasi antarm

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno, dinilai mulai menunjukkan arah kebijakan yang terukur. Fokus pembangunan Jakarta terlihat pada penguatan transportasi publik, pengendalian banjir, serta penataan kawasan padat dan ruang terbuka hijau.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan konsistensi tersebut tercermin dari sejumlah program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar warga Ibu Kota.

"Perluasan layanan Transjabodetabek dan penguatan integrasi antarmoda menjadi langkah strategis untuk menjawab persoalan kemacetan lintas wilayah," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/2/2026).

Menurut Wibi, persoalan Jakarta tidak bisa ditangani secara parsial. Mobilitas dan kemacetan, misalnya, menuntut pendekatan aglomerasi yang terintegrasi dengan wilayah penyangga.

1. Program tidak hanya berhenti pada seremoni atau perencanaan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Taman Kelinci di Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (30/1/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Wibi menegaskan, persoalan mobilitas Jakarta tidak bisa diselesaikan secara parsial. Penanganannya membutuhkan pendekatan aglomerasi yang terintegrasi dengan wilayah penyangga.

Menurutnya, DPRD DKI Jakarta akan terus mendorong agar setiap program prioritas benar-benar diwujudkan dalam bentuk kerja nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ke depan, DPRD mendorong agar program-program tersebut tidak hanya berhenti pada seremoni atau perencanaan, tetapi benar-benar konsisten dalam eksekusi, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Transparansi anggaran, percepatan belanja infrastruktur, serta penguatan pengawasan lapangan harus menjadi prioritas,” ujar Wibi.

Ia menekankan, transparansi anggaran dan percepatan belanja infrastruktur menjadi kunci agar pembangunan Jakarta berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

2. Perlu percepatan normalisasi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam kegiatan sehat bersih di Sungai Ciliwung Jumat (21/11/2025). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Terkait penanggulangan banjir Jakarta, Wibi menyebut normalisasi sungai masih menjadi instrumen penting. Terutama di titik-titik rawan seperti aliran sungai utama dan kawasan hilir.

Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan naturalisasi sungai, pembangunan waduk atau situ, optimalisasi pompa air, serta pembenahan drainase lingkungan. Pendekatan yang menyeluruh dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir secara signifikan.

“Efektivitasnya sudah mulai terasa di beberapa titik, tetapi belum merata. Artinya, perlu percepatan dan konsistensi dalam pelaksanaannya,” katanya.

Menurutnya, percepatan dan konsistensi menjadi faktor penentu dalam upaya pengendalian banjir di Ibu Kota.

3. Integrasi transportasi harus lebih baik

Bus Transjakarta Koridor 9 tetap beroperasi normal pasca-demonstrasi, Senin (1/9/2025). (IDN Times/Rochmanudin)

Di sektor transportasi publik, Wibi menegaskan perluasan layanan Transjabodetabek merupakan langkah yang tepat untuk mengurai kemacetan Jakarta. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada integrasi tarif dan rute, serta kemudahan perpindahan antarmoda.

Wibi menambahkan, integrasi antara MRT, LRT, dan Transjakarta harus semakin seamless. Integrasi itu mencakup sistem pembayaran, jadwal keberangkatan, hingga konektivitas halte dan stasiun.

Dengan integrasi transportasi publik yang semakin baik, masyarakat diharapkan terdorong beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Langkah ini menjadi kunci mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

“Pada prinsipnya, DPRD akan terus mengawal agar kebijakan Pemprov berorientasi pada keselamatan warga, keadilan akses layanan, dan keberlanjutan kota. Jakarta harus maju, tetapi juga harus aman dan nyaman bagi seluruh warganya,” katanya.