Setara Institute: Pelabelan Teroris ke KKB Bukan Solusi Isu di Papua

Bonar menduga pemerintah akan mengerahkan Komando Operasi Khusus (Koopsus) yang merupakan elite TNI yang terdiri dari tiga matra. Sedangkan, di Polri, mereka akan menerjunkan personel Densus 88 Antiteror. 

"Itu semua di dalam aturan UU Nomor 5 Tahun 2018 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme," kata dia. 

Tapi, menurut Bonar, pengerahan pasukan khusus tersebut diragukan akan efektif dan sanggup memberantas semua anggota KKB. Sebab, medan pertempuran di Papua sangat berat. 

"Bukan hanya hutan lebat dan terjal. Tetapi, ketinggian pegunungannya berbeda dengan kondisi di pulau Jawa. Bila orang berjalan di ketinggian di atas 500 meter, maka oksigen kan pasti menipis. Tentara kita mayoritas tidak mampu (menyesuaikan diri)," ujarnya. 

"Sedangkan, anggota KKB kan lahir dan besar di sana (Papua). Mereka tidak sekadar memahami medan pertempuran," lanjut Bonar. 

Bonar mengusulkan alih-alih menyematkan label teroris kepada KKB Papua, pemerintah sebaiknya membuka dialog dan mendengarkan masukan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Mereka menjadi perwakilan warga dari kelompok adat, perempuan dan agama. 

"Pemerintah juga bisa mulai dialog dengan DRP (Dewan Rakyat Papua) dan tujuh kelompok adat besar. Dialog itu harus dimulai secara bertahap, pelan-pelan dan sektoral," kata dia. 

Sayangnya, Bonar melanjutkan, pemerintah sejak dulu kerap mencurigai MRP lantaran dianggap bersimpati terhadap KKB. "Padahal, ini kan bagian dari demokrasi," ujarnya. 

Namun, ia mewanti-wanti agar pertemuan dan dialog tidak dijadikan formalitas. Pemerintah perlu mendengar masukan dari MRP dan DRP menyangkut isu kekerasan di Papua. 

Bonar mengatakan dunia internasional tidak akan serta merta ikut melabeli KKB di Papua sebagai kelompok teroris. Masyarakat internasional akan mempertanyakan, apakah KKB menjadi ancaman keamanan di kawasan regional, seperti kawasan Asia Tenggara atau Timur Tengah. 

"Ini kan berbeda dengan JAD (Jamaah Ansharut Daulah), JAT (Jamaah Ansharut Tauhid), JI (Jemaah Islamiyah). Mereka kan dinyatakan sebagai organisasi terlarang karena memiliki kaitan erat dengan ISIS. Itu sebabnya ketika kelompok itu dinyatakan sebagai grup teroris, tidak menjadi pertanyaan dari negara lain," tutur dia. 

"Sedangkan, KKB (di Papua) ini menjadi jaringan internasional yang mana? Apakah mereka akan menjadi ancaman terhadap kawasan atau regional? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu," kata Bonar, melanjutkan. 

Bonar juga menilai pelabelan teroris terhadap KKB di Papua malah akan membuat isu Papua kembali menjadi sorotan dunia internasional. Padahal, selama ini, kata dia, pemerintah tidak ingin isu Papua dieskalasi dan jadi sorotan dunia. 

"Maka, banyak yang menduga keputusan ini (melabeli KKB dengan sebutan teroris) terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa," tutur dia. 

Menurut Bonar, keputusan pemerintah pusat melabeli KKB sebagai teroris dipicu rasa amarah karena mereka berhasil menembak mati petinggi BIN di Papua. Elemen garis keras di tubuh militer, kata dia, tak terima salah satu perwira tingginya tewas. 

"Kedua, kami menduga kebijakan itu untuk mengimbangi suara-suara dari kelompok Islamis yang mengeluhkan label teroris hanya disematkan kepada kelompok radikal di tubuh Islam," ujarnya. 

Sehingga, menurut Bonar, keputusan tersebut bukan murni untuk mengakomodasi keinginan rakyat Papua yang ingin agar provinsi di timur Indonesia itu kembali damai. 

Pemerintah resmi memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka ke dalam grup teroris. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD melalui keterangan pers dari kantornya di kawasan Jakarta Pusat pada Kamis (29/4/2021). 

"Jadi, orang-orang Papua yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan secara brutal masuk kelompok teroris," ungkap Mahfud yang dikutip dari saluran YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 29 April 2021.

Menurut Mahfud, pelabelan KKB itu ke dalam grup teroris sudah sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2018. Di dalam undang-undang tersebut tertulis orang yang disebut kelompok teroris orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Terorisme sendiri, kata Mahfud adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau takut secara meluas. Sehingga, menimbulkan korban secara massal atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan internasional. Hal itu dilakukan berdasarkan ideologi politik dan keamanan. 

"Berdasarkan definisi UU Nomor 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tutur dia. 

Oleh sebab itu, pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, dan BIN (Badan Intelijen Negara) agar melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur. "Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," ujarnya. 

Keputusan pemerintah memasukkan KKB dan OPM ke dalam kelompok teroris diambil usai Kepala BIN Daerah Papua, IGP Danny NK tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB OPM pada Minggu, 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia terluka di bagian kepala ketika tengah meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di Kampung Dambet.