Setumpuk Pekerjaan Rumah Yudo Margono Usai Dilantik Jadi Panglima TNI

19 Des 2022, 12:32 WIB

Laksamana Yudo Margono usai resmi disahkan sebagai Panglima TNI di rapat paripurna DPR, 13 Desember 2022. (Dokumentasi TNI Angkatan Laut)

Jakarta, IDN Times - Laksamana Yudo Margono akhirnya resmi dilantik oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Negara pada Senin, (19/12/2022) menjadi Panglima TNI. Momen ini sudah ditunggu oleh Yudo sejak 2021 lalu. Namun, Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Yudo terlihat sudah tiba dengan mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih khas TNI AL sejak pukul 11:00 WIB lalu. Momen pelantikan Yudo tidak bersamaan dengan pengisian posisi jenderal bintang tiga di TNI AL untuk mengisi kursi KSAL.

Meski begitu, Yudo menjabat Panglima TNI kurang dari satu tahun. Sebab, pada akhir 2023, ia bakal memasuki masa pensiun.

Sederet pekerjaan rumah pun sudah menanti Yudo usai resmi memegang tampuk Panglima TNI. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Ali Abbas mendorong agar Yudo memperkuat interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI. Menurut, Anton, dengan begitu TNI selalu siap dengan adanya ancaman yang semakin menguat hingga dinamika sengketa.

Salah satu yang sempat menjadi sorotan yakni masih seringnya kapal-kapal asing wara-wiri di perairan Laut Natuna Utara. Sehingga, nelayan lokal merasa terintimidasi dengan ukuran kapal asing yang lebih besar.

Yudo sempat memimpin operasi untuk mengusir kapal-kapal China yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Saat menjabat Pangkogabwilhan I, Yudo menyebut operasi itu diteruskan hingga batas waktu tidak tentu.

Selain itu, Anton turut memberikan masukan lain terkait pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan oleh Yudo selama menjabat Panglima TNI. Apa saja pekerjaan rumah tersebut?

1. Laksamana Yudo harus mampu menjelaskan pendekatan non kekerasan yang digunakan di Papua

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid (kanan) usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (2/12/2022) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Poin lain yang digaris bawahi oleh CIDE yakni realisasi kebijakan humanis dalam menangani konflik Papua. "Reorientasi militer di Papua dan Papua Barat hingga kini masih belum terlihat dengan jelas. Kebijakan ini akan menjadi batu uji krusial bagi Panglima baru TNI," ungkap Anton kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Minggu, (18/12/2022).

Ia menilai Andika belum melakukan perubahan kebijakan di Bumi Cendrawasih itu. Salah satunya, lantaran masa jabatan yang pendek. "Hingga kini, isu Papua yang masih menjadi problem yakni menyangkut keamanan nasional yang signifikan," tutur dia.

Ia mengatakan pendekatan non kekerasan dan reorientasi militer paska dibentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi penting. Apalagi, muncul isu malah akan ada penambahan sejumlah komando teritorial di Papua. Wacana, reorientasi juga sudah pernah diungkapkan oleh Andika di awal ia menjabat sebagai Panglima TNI.

"Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting," ujarnya lagi.

Terakhir, tiga pengemudi ojek di Pegunungan Bintang, Papua, tewas dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Mereka dibunuh lantaran dituding sebagai anggota intelijen TNI.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Komandan Korem 172/PWY, Brigjen Juinta Omboh Sembiring. Ia menegaskan, tiga orang yang tewas di tangan KKB benar-benar pengemudi ojek.

"Tidak benar ketiga korban (adalah) anggota intelijen. Para korban adalah masyarakat sipil yang sehari-hari mencari nafkah sebagai tukang ojek," ungkap Juinta kepada media pada (12/12/2022).

2. KontraS minta Yudo agar prajurit TNI tidak terlibat praktik bisnis

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono ketika memimpin TNI AL latihan militer bersama di Super Garuda Shield 2022. (Dokumentasi Dispenal)

Sementara, masukan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), meminta agar Yudo menertibkan anggotanya yang ikut terlibat praktik bisnis, khususnya jual beli senjata serta amunisi di Papua. Selain itu, KontraS juga menyoroti keterlibatan prajurit TNI untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan lain selain dari APBN. Praktik tersebut justru masih dilanjutkan di era Andika.

"Sebagai contoh, TNI kembali melanjutkan pola pembuatan perjanjian dengan perusahaan terkait dengan pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas). TNI malah ikut menandatangani MoU bersama dengan PT Freeport Indonesia dan PT Pertamina," ungkap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, (19/12/2022).

Aktivitas itu, kata Fatia, tak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebab, Undang-Undang TNI hanya mengatur pengerahan aparat setelah adanya keputusan politik negara.

"TNI seharusnya bisa bersikap profesional dengan tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Bukan menjalin hubungan keperdataan langsung dengan perusahaan melalui MoU," tutur dia.

3. Yudo diminta tuntaskan permasalahan perwira tinggi dan perwira menengah yang non-job

Prajurit TNI dan anggota Basarnas mengeluarkan logistik untuk korban gempa bumi Mamuju dan Majene dari pesawat Hercules A 1321 TNI AU saat tiba di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Poin lain yang didesak oleh KontraS agar dituntaskan oleh Yudo yakni adanya kebijakan untuk menanggulangi banyaknya jumlah perwira non job. Saat ini, angkanya terus membengkak. KontraS mencatat ada sekitar 500-an prajurit TNI berpangkat kolonel dan sekitar 70 perwira tinggi yang tak menjabat posisi apapun.

"Angka ini tentu lebih besar saat melihat Pamen pada pangkat mayor dan letnan kolonel. Tingginya, jumlah non-job pada level perwira ini membebani anggaran TNI serta mempengaruhi efisiensi kerja institusi," ujar Fatia.

Ia mengusulkan perlu dilakukan penghitungan perekrutan anggota TNI khususnya perwira secara akurat. "Panglima baru TNI perlu merekrut perwira berdasarkan supply and demand yakni merekrut calon perwira berdasarkan kebutuhan institusi dan bila diperlukan moratorium tambahan perlu diterapkan," tutur dia.

Penerimaan calon perwira melalui mekanisme Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara dan Akademi Angkatan Laut, kata dia, perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan perwira pada tiap matra dan kesatuan. "Jadi, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kuota pendidikan demi penyerapan anggaran pembinaan sumber daya militer," katanya.