Siapa yang Akan Gantikan Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI?

14 Jun 2021, 22:05 WIB

Presiden Joko Widodo ketika melakukan jalan pagi dengan tiga kepala staf matra TNI (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiunnya pada November 2021. Namun, santer terdengar Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah mulai menyiapkan penggantinya mulai dari sekarang.

Dua nama disebut-sebut menjadi kandidat kuat menggantikan Hadi. Mereka adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono.

Anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, justru sudah melempar wacana dan harapan agar Andika yang sebaiknya menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI. Padahal, mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden itu akan memasuki masa pensiun pada Desember 2022.

"Kami berharap kalau Panglima TNI itu ke depan bisa diemban oleh Jenderal Andika ya," kata Effendi pada Senin (14/6/2021).

Ia mengatakan TNI memiliki tugas berat untuk menjaga kedaulatan negara, mencegah radikalisme hingga toleransi. "TNI itu kan sebagai kekuatan utama pertahanan negara dan mereka juga bertanggung jawab terhadap kedaulatan negara ini," tutur dia lagi.

Menurut pemberitaan Majalah Tempo pada pekan ini yang mengutip tiga sumber purnawirawan di TNI, mertua Andika, AM Hendropriyono dikabarkan sudah mulai melancarkan lobi kepada Presiden Jokowi. Ia berharap menantunya itu bisa menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI. Dengan demikian, masa pengabdiannya di TNI bisa bertambah sementara waktu.

Hendro diketahui merupakan salah satu purnawirawan yang ikut memenangkan Jokowi dalam dua pilpres. Lalu, apa tanggapan Hendro yang disebut gencar melobi ke Istana demi kepentingan menantunya itu? Apa tanggapan pengamat bila panglima TNI kembali dipegang oleh matra Angkatan Darat?

1. AM Hendropriyono bantah lobi Istana agar menantunya jadi Panglima TNI

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono (ANTARA FOTO/Aprilio Akbar)

Putri Hendropriyono, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati diketahui menikah dengan Andika Perkasa. Maka, rumor bahwa mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu melakukan lobi-lobi ke Istana semakin kencang.

Namun, dalam keterangan resminya, Hendro menepis ia melobi Istana untuk mendapatkan jabatan Panglima TNI bagi menantunya itu. "Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu (lobi jabatan Panglima TNI bagi menantu). Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan," kata Hendro pada Senin (14/6/2021).

"Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri, tidak pernah," tutur dia lagi.

2. UU TNI tak mewajibkan adanya pergiliran matra

Anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. (www.dpr.go.id)

Sementara, ketika ditemui IDN Times pada 7 Juni 2021 lalu di ruang kerjanya, anggota komisi I dari fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin menegaskan giliran matra yang menduduki posisi Panglima TNI bukan suatu keharusan. Ia merujuk kepada UU TNI pasal 13 ayat 4. Di pasal itu tertulis "jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan."

"Ini yang harus digaris bawahi dapat dan bukan harus. Jadi, setelah Angkatan Darat boleh dipilih dari AD lagi. Setelah dari Angkatan Laut juga boleh dipilih dari Angkatan Laut lagi. Begitu juga dari Angkatan Udara," kata Hasanuddin.

Ia juga menegaskan itu semua menjadi hak prerogatif presiden. Meski begitu, presiden tetap boleh diberi masukan.

Ia melihat ada dua hal penting yang harus dijadikan pertimbangan oleh presiden dalam memilih calon Panglima TNI. Pertama, perkelahian antara TNI dan Polri eskalasinya terus meningkat. "Dengan segala hormat, mayoritas pelakunya adalah dari prajurit TNI Angkatan Darat. Sehingga, sebagai mantan prajurit ini butuh kepemimpinan yang kuat untuk berbicara kepada seluruh prajurit yang nakal itu," tutur dia lagi.

Kedua, calon Panglima TNI mendatang harus mampu menuntaskan isu di Papua tanpa pertumpahan darah.

3. Bila Andika Perkasa yang dipilih maka terkesan dipaksakan

Ilustrasi pasukan TNI (Dokumentasi TNI)

Sementara, menurut pengamat isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, justru malah terkesan dipaksakan bila memilih Andika Perkasa. Sebab, masa aktif menjabat Andika hanya setahun.

"Dari sisi organisasi, masa yang singkat ini jelas akan mengurangi masa efektivitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi," kata Fahmi kepada IDN Times pada hari ini melalui pesan pendek.

Fahmi pun menyadari adanya endorse yang kuat dari mertua Andika ke Istana. Sehingga, bila pemilihan Panglima TNI dilakukan pada akhir tahun ini, Andika berpeluang besar yang menduduki jabatan tersebut.

Di sisi lain, peluang Yudo untuk dipilih juga cenderung menguat. Lantaran masih aktif cukup lama di TNI AL, sehingga tidak ada masalah bila pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat atau jelang masa pensiun Hadi.

"Ketiadaan endorser kuat justru lebih membuka peluang bagi Yudo Margono untuk diasosiasikan sebagai Jokowi's man tanpa hadirnya tokoh lain seperti Hendropriyono terhadap Andika," tutur dia.

Sehingga, mempertimbangkan pergiliran matra atau tidak, peluang Yudo untuk menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI pun juga besar.