Sidang Setya Novanto: Maqdir Ismail sang pembela 'raksasa'

Maqdir Ismail merupakan bagian dari tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa saat mengajukan gugatan hasil Pemilu 2014 lalu ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan ini sempat menolak hasil pemilihan presiden karena dianggap cacat hukum dan tidak demokratis.

Tim kuasa hukum mengajukan gugutan dengan dugaan kejanggalan yang terjadi sepanjang proses Pemilu, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang diduga menginstruksikan untuk membuka kotak suara sebelum 8 Agustus, padahal peraturan yang disahkan MK melarang hal tersebut.

Namun MK menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilu yang diajukan karena dinilai tidak ada kecurangan yang terstruktur dan massif yang terjadi. Pemilu pun berakhir dengan pengangkatan Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019.

Maqdir Ismail merupakan salah satu anggota dari tim kuasa hukum mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat menghadapi dugaan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada tahun 2014. Saat itu Maqdir membantah dugaan yang ditujukan pada kliennya.

“Kan kalau kita bicara meminta bantuan, kalau dikabulkan tanpa ada uang kan gak ada masalah, gak ada perbuatan pidananya. Yang pidananya itu kan kalau memberikan uang, bukan meminta bantuannya," kata Maqdir usai persidangan pada Selasa, 6 Mei 2014, seperti dilansir dari BBC.

Persidangan pun berakhir dengan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta. Namun setelah mengajukan kasasi, hukumannya ditambah tiga tahun sehingga total hukuman Atut menjadi 7 tahun penjara. Meskipun begitu, vonis yang diberikan tetap lebih ringan dari pada tuntutan tim jaksa KPK yakni kurungan 10 tahun dan denda Rp 250 juta.

Maqdir Ismail juga merupakan bagian dari tim kuasa hukum mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Tim kuasa hukum menolak semua tuduhan yang diajukan, termasuk adanya dugaan perselingkuhan Antasari dengan Rani Juliani yang diduga menjadi motif utama pembunuhan yang terjadi pada 14 Maret 2009 itu.

Sidang perdana kasus ini digelar pada 8 Oktober 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tiga hari kemudian Antasari resmi diberhentikan secara tetap oleh Presiden SBY dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Antasari dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum, namun akhirnya ia divonis 18 tahun penjara oleh majelis hakim.

Antasari pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta namun hasilnya justru memperkuat putusan PN Jakarta Selatan. Kasasi yang diajukan pun ditolak oleh Mahkamah Agung dan Antasari tetap divonis 18 tahun penjara.

Pada Februari 2012, Antasari mengirimkan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung namun permohonan tersebut ditolak. Akhirnya Antasari pun bebas bersyarat di November 2016 setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya.

Pengalaman Maqdir saat membela Antasari dalam kasus ini kemudian dibukukan yang kemudian dirilis dengan judul Keputusan Sesat Perkara Antasari Azhar.

Maqdir Ismail pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra yang pernah terlibat dalam kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada tahun 2010 silam. Saat itu Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Yusril dijadikan tersangka dalam kasus Sisminbakum setelah terdakwa lainnya seperti Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu terbukti bersalah dipengadilan. Namun setelah Kejaksaan Agung menetapkan Yusril sebagai tersangka, ia menggugat keabsahan kursi Jaksa Agung yang diduduki Hendarman Supandji ke Mahkamah Konstitusi, yang berakhir dengan dicopotnya Hendraman dari jabatan tersebut.

Setelah Hendarman tak lagi menjadi Jaksa Agung, Romli Atmasasmita dibebaskan oleh MA. Tak lama kemudian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Yohanes Waworuntu juga dikabulkan MA dan ia pun dibebaskan.

Setelah setahun menggantung, akhirnya pada Mei 2012 kasus Sisminbakum resmi ditutup oleh kejaksaan karena tidak terdapat cukup bukti. 

Maqdir Ismail juga pernah ditunjuk sebagai penasehat hukum putra bungsu mantan Presiden SBY, Edhie “Ibas” Baskoro Yudhoyono pada tahun 2013 lalu. Penunjukkan Maqdir tersebut terkait dengan adanya laporan mantan Bendahara Permai Grup, Yulianis, yang pernah menyebut nama Ibas  sebagai salah satu penerima uang sebesar 200 dolar AS terkait keperluan kongres  Partai Demokrat tahun 2010. 

Namun kasus ini tidak pernah sampai ke meja hijau hingga sekarang.

Saat ini Maqdir Ismail kembali menjadi sorotan karena bertindak sebagai pimpinan tim kuasa hukum dari Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Maqdir merupakan pengacara ketiga yang membela Setya Novanto dalam kasus ini, setelah dua pengacara sebelumnya memilih untuk mundur dengan alasan masing-masing.

Maqdir memilih untuk tetap membela Setya Novanto karena ia menganggap dakwaan yang diajukan KPK cacat hukum. Terdapat kejanggalan yang jelas terlihat dalam dakwaan yang diajukan, yaitu adanya penghilangan sejumlah nama anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Hal inilah yang disampaikan dalam sidang pembacaan nota keberatan dari pihak kuasa hukum Setya Novanto.

Apakah dengan pengalamannya dalam berbagai kasus high profile Tanah Air seorang Maqdir Ismail akan mampu meloloskan Setya Novanto dari jeratan hukum? —Rappler.com

Artikel ini pertama kali diterbitkan di Rappler.com pada tanggal 20 Desember 2017