Heboh Data C1 Beda dengan Situng KPU, Begini Sikap BPN

Andre menjelaskan, terkait hal itu, relawan hingga pendukung Prabowo-Sandiaga akan terus mengkritisi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

"Relawan kami, pendukung kami, akan terus memelototi satu per satu dari input data yang dilakukan oleh KPU. Kami pun juga mendapatkan informasinya dari masyarakat yang punya suara di TPS C1. Nah, ini yang akan kami lakukan terus, kami mengajak masyarakat, mari kita kawal," jelas Andre.

Lebih lanjut, Andre mengatakan bahwa BPN akan selalu menggunakan cara-cara konstitusional dan tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengawal proses perhitungan suara.

"Jadi masyarakat Indonesia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Pak Prabowo, mari bersama dalam tiga hari terakhir ini kita jaga rekapitulasi yang ada di tingkat kecamatan," kata Andre.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengakui pihaknya telah salah input data pada sistem perhitungan mereka. Hal ini disebabkan karena adanya kelalaian dari petugas.

"Kita pastikan itu sama sekali bukan karena serangan hack atau serangan siber, itu betul-betul semata-mata kesalahan entri yang kami sangat terbuka untuk melakukan koreksi," ujar Pramono di Kantor KPU RI, Jumat (19/4).

KPU salah input data perhitungan suara lima TPS di Situng KPU. Kelima TPS tersebut berada di Provinsi Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Jakarta. Terkait hal itu, Pramono memastikan pihaknya akan melakukan upaya perbaikan jika memang ada kesalahan data serta melakukan pengecekan data-data dari masing-masing provinsi yang telah dimasukkan dalam sistem hitung KPU.

"Jadi nanti kalau ada yang keliru, itu langsung kita informasikan di daerah setempat kemudian di daerah setempat yang akan melakukan seleksi, mereka scan, upload, dan entri data situng itu tersebar di KPU kabupaten/kota, bukan dilaksanakan oleh KPU RI," jelas Pramono

Pramono mengatakan, KPU kabupaten/kota sudah memperbaiki data penghitungan suara di TPS yang berada di Riau, serta Jakarta. Sedangkan, sisanya yakni satu TPS masing-masing di Maluku, NTB, dan Jawa Tengah saat ini sedang dilakukan perbaikan. Ihwal metode koreksinya, KPU secara terbuka akan membandingkan data yang dimiliki oleh petugas di Kabupaten/Kota dengan saksi dari partai politik atau calon presiden.

“Nanti tinggal dibuka pas rekapitulasi, data punya KPU ini, data punya saksi ini, Parpol atau Paslon kan pegang semua. Buka semua aja. Kalau yang paling beda punya KPU, bisa jadi punya KPU yang salah. Kalau punya KPU yang benar dan yang lain benar, ada satu yang salah, berarti yang itu yang salah,” tutup Pramono.

Pramono bersyukur kesalahan yang terjadi disadari oleh masyarakat. Sehingga, proses rekapitulasi suara dari tingkat kecamatan hingga nasional berjalan dengan jujur, sistematis, dan terbuka. “Kami sangat terbuka untuk menerima masukan, sehingga nanti bisa diperbaiki atau kami koreksi,” lanjut dia.

Pram menyampaikan, masyarakat dipersilakan untuk melapor apabila menemukan kejanggalan dalam Situng. Namun, untuk perbaikan data, KPU akan menyerahkannya kepada petugas di Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Pramono meminta masyarakat agar tidak hanya terpaku pada hasil situng KPU. Situng KPU kata Pramono hanya sebagai  bentuk transparansi kepada publik dan tidak ada kaitannya pada penetapan hasil akhir pemilu nanti.

"Jadi situng betul-betul hanya untuk kepentingan publikasi, sama sekali tidak ada kaitannya atau memengaruhi penetapan hasil Pemilu," kata dia.