Sikap Tiongkok Melembek, Akankah Konflik di Perairan Natuna Selesai?

14 Jan 2020, 19:40 WIB

Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia, utara Pulau Natuna. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Polemik tentang Laut Natuna yang sempat memanas antara Indonesia dan Tiongkok berangsur mereda dengan melunaknya pernyataan dari Tiongkok. Namun, hal itu tidak lantas menjadikan permasalahan di perairan Natuna akan selesai begitu saja.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan permasalahan itu tidak akan pernah tuntas selama kedua negara tidak sepaham tentang ukuran batas wilayah perairan.

"Sepanjang Indonesia dan China tidak pernah satu ukuran atau satu untuk melihat klaim itu, tidak akan bertemu," kata Jaleswari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1).

Indonesia menetapkan batas perairan melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diakui hukum kelautan dalam konvensi PBB yakni UNCLOS 1982. Sementara Tiongkok tetap berpegang pada nine dash lines, batas-batas wilayah mereka secara turun-temurun, meski ditolak oleh berbagai negara.

1. Tiongkok melunak dan mengatakan tidak ada perselisihan dengan Indonesia

(Juru bicara Kemenlu Tiongkok Geng Shuang) Dokumentasi Kemlu Tiongkok

Setelah sebelumnya menyatakan Indonesia tak memiliki hak kedaulatan atas perairan Natuna, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang mengatakan permasalahan di antara Tiongkok dan Indonesia bisa dikomunikasikan untuk menemui jalan keluar yang baik.

"Kami ingin mengatasi permasalahan ini dengan cara yang tepat serta damai, dan akan tetap menjunjung tinggi hubungan bilateral juga stabilitas di kawasan ini," ucap Geng Shuang, seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Rabu (8/1).

Geng Shuang meminta Indonesia tetap tenang menghadapi situasi yang sempat memanas. Dia pun menekankan bahwa Tiongkok dan Indonesia tidak memiliki perselisihan kedaulatan wilayah.

Padahal, sebelumnya, Tiongkok menyatakan mereka memiliki hak historis di Laut China Selatan termasuk perairan Natuna. Geng Shuang pun menyebut pernyataan itu sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk UNCLOS.

2. Meski begitu, Tiongkok beranggapan posisinya sesuai hukum internasional

KRI Teuku Umar-385 melakukan peran muka belakang usai mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Meski menyatakan sikap yang terbuka, Geng Shuang tetap menyebut bahwa posisi tiongkok sudah sesuai hukum internasional.

"Tiongkok memiliki kedaulatan atas Kepulauan Natuna dan hak kedaulatan serta yurisdiksi atas perairan terkait. Posisi kami sesuai dengan hukum internasional," ucapnya.

3. Tiongkok mengaku telah melakukan komunikasi secara diplomatik

fmprc.gov.cn

Dalam konferensi pers rutin tersebut, Geng Shuang juga mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia telah melakukan komunikasi secara diplomatik. Dia mengulangi sekali lagi bahwa permasalahan ini akan dibicarakan dengan damai dan tetap menjaga hubungan bilateral kedua negara.

"Faktanya, kami telah melakukan kontak satu sama lain secara diplomatik," ujarnya.

4. Konflik Indonesia dengan Tiongkok di perairan akan terus berulang

KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

Secara terpisah, pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana memprediksi kisruh Indonesia dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara tak akan berhenti dan akan terus terulang.

"Kita tetap mempertahankan hak berdaulat kita di ZEE dan mereka harus mundur. Tapi suatu ketika ya mereka akan datang lagi. Harus dibiasakan, kalau misal kayak cekcok di rumah tangga juga kan harus kita biasakan, kan,” ujar Hikmahanto di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

5. Negara harus selalu hadir untuk mengamankan wilayah

Tim gabungan dari Basarnas, Polairud Polda Aceh, dan Dihub Aceh menggelar patroli siaga Natura di jalur laut Banda Aceh-Sabang (IDN Times/Saifullah).

Menurut Jaleswari, hal yang terpenting dalam masalah di perbatasan perairan ialah bagaimana negara hadir mengamankan wilayah kita.

"Bagaimana kita lindungi nelayan kita, dan bagaimana penguasaan efektif dilakukan dengan kehadiran negara terus-menerus di Natuna baik soal kesejahteraan dan keamanan," ujar dia.

Senada dengan Jaleswari, Hikmahanto menilai Indonesia perlu menandai kawasan tersebut secara fisik dengan menghadirkan nelayan Indonesia untuk beraktivitas menangkap ikan di Natuna Utara, melakukan ekplorasi dan eksploitasi di landas kontinen. Selain itu, patroli penegakan hukum oleh Bakamla, KKP, TNI AL, dan kepolisian dengan kapal yang kuat.

“Harus menangkapi (kapal asing yang masuk ke teritorial Indonesia), bisa jadi nelayan Tiongkok enggan masuk ke ZEE pada zaman Bu Susi karena takut ditenggelamin,” ucapnya.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb