Sindir Kartu Prakerja, Gerindra: Masa Belajar Bikin Pempek Rp600 Ribu!

29 Apr 2020, 15:57 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi lll DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman menyinggung soal program Kartu Prakerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam Rapat Dengar Pendapat DPR RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4).

Ia mengapresiasi terobosan Jokowi, namun di sisi lain ia menyayangkan program raksasa ini ditumpangi kepentingan demi keuntungan pribadi dengan memberikan proyek tersebut ke CEO Ruang Guru Belva Syah Devara.

Ia pun meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap program Kartu Prakerja dan pelatihan di Ruang Guru.

“Saya bingung ada pelatihan bikin pempek pak, Rp600 ribu itu kan ada e-katalog kalau misalnya bapak usut pengadaan, bapak usut. Pempek ya gitu-gitu aja pak, Rp600 ribu itu belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis,” kata Habiburokhman.

“Ini kita geregetan pak, kita pengen pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja jangan ada yang berani mengambil kesempatan,” sambungnya.

1. PKB minta KPK mengaudit Program Prakerja

website resmi prakerja.go.id

Anggota Fraksi PKB, Cucun, juga mendukung KPK untuk mengusut proyek pada platform digital untuk Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun. Mundurnya Belva dianggap belum cukup.

“Ini tolong diaudit pak, ini ada ruang gelap, mereka itu seenaknya sudah di-publish rakyat mendaftar dengan berjibaku begitu susahnya masuk ketika menentukan kelulusan apa indikatornya ini kan satu kejahatan juga di ruang gelap ini tolong seperti apa pos audit mereka menentukan siapa yang lulus siapa yang tidak,” ujar Cucun.

“Tadi betul Bib, masa pelatihan bikin pempek ini Rp1 juta anggaran untuk pelatihan, lebih baik anggaran Rp1 juta ini digeser,” imbuhnya menanggapi komentar rekannya, Habiburokhman.

2. Demokrat perkirakan program Kartu Prakerja dikorupsi Rp1,12 triliun

Anggora DPR RI Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Senada dengan PKB, Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan juga ikut mengomentari pelaporan anggaran sebesar Rp5,6 triliun. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi pada program tersebut.

“Selain itu, bapak sudah kasih tahu ini untungnya 20 persen berarti kira-kita Rp1,12 triliun untungnya. Wah, kalau untungnya segitu besar saya kira KPK konsen (konsetrasi) mengawasi ini,” ujar Hinca.

3. PKS minta konten pelatihan Ruang Guru dibagikan secara gratis

Infografis dana COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS Aboe Bakar menyarankan pemerintah untuk menggeser proyek sebesar Rp5,6 triliun untuk memberi modal kepada pelaku usaha kecil. Ia juga meminta konten pelatihan di Ruang Guru dibagikan secara gratis.

“Jangan sampai uang negara Rp5,6 triliun menguap tanpa arti yang hanya menghadirkan pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online,” ujar Aboe.

“Apakah KPK memonitor persoalan ini karena ini sudah beredar dan apakah penunjukkan Ruang Guru atas supervisi KPK termasuk Pak Firli di sini? Tegas ambil langkah pak,” imbuhnya.

4. PDIP tuding Program Kartu Prakerja dikorupsi stafsus millennial

IDN Times/Azzis Zulkhairil

Oleh karena itu, Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta KPK untuk memeriksa delapan vendor digital tanpa tender lainnya yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah.

“Permen raksasa oleh pemerintah. Bagaimana bisa terjadi. Bagaimana strategi pengawasannya. Tidak cukup dengan mundur pak. Ini korupsi,” ujarnya.

Arteria sangat menyayangkan tindakan Belva, ia pun meminta KPK segera mengusut tuntas pada program Prakerja ini.

“Pemilik sahamnya ada di Singapura, ada di Amerika. Kok begini konyolnya kita. Siapa terlibat harus diusut,” ucap Arteria.

Selain program Kartu Prakerja oleh Belva, Arteria juga menyoroti tindakan maladministrasi yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra. Hal ini juga diduga usaha mencari keuntungan pribadi di tengah kondisi wabah COVID-19.

Ia pun meminta untuk membubarkan staf khusus millennial Presiden karena menurutnya hanya menambah beban negara.

“Saya muda enggak pernah rampok uang rakyat. Ini anak baru umur 20 tahun ngerampok uang rakyat triliunan. Malu kita jadi anak muda.‎ Kita minta tolong ketua (KPK) mainkan ini,” kata dia.

3. KPK akan mengungkap kasus Kartu Prakerja

Ketua KPK Firli Bahuri saat sambutan acara Rakor Regional 1 di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (4/3). IDN Times/Ardiansyah Fajar

Menjawab beragam komentar tersebut, Firli berjanji akan mengungkap kasus tersebut. Namun, ia tidak bisa bertindak ‘grasa-grusu’ tanpa fakta bukti dan keterangan.

“Kalau betul ada suatu peristiwa kita akan telaah apakah ini peristiwa pidana kalau iya dapat ditemukan bukti permulaan cukup, kalau itu ada kita kejar bukti yang cukup sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya,” ucap Firli.