Sindiran Keras NasDem ke PDIP: Baru Bela Wong Cilik kalau Kalah Pemilu

09 Mar 2024, 18:12 WIB

Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Irma Suryani Chaniago. (www.dpr.go.id)

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menyindir keras sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyalahkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai biang keladi karut marut demokrasi di Tanah Air. Menurut Irma, pihak yang paling bertanggung jawab membuat Jokowi menjadi sosok yang begitu kuat dan ditakuti adalah partai politik. Termasuk PDIP di dalamnya.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua partai politik korupsi dan pragmatis. Betul gak? Kita gak usah tutup-tutupi itu," ujar Irma blak-blakan ketika berbicara di FISIP Universitas Indonesia (UI) seperti dikutip dari YouTube pada Sabtu (9/3/2024).

Ia pun menilai PDIP bagus ketika mengambil posisi sebagai oposisi. Tetapi, sikap parpol berlambang banteng hitam dengan moncong putih itu tidak jauh berbeda dengan Partai Golkar saat berada di dalam lingkar kekuasaan.

"PDIP ini kalau jadi partai penguasa gak bagus. Karena ketika dia menang, dia diam seperti kura-kura. Tapi, ketika dia kalah, baru dia betul-betul menjadi wong cilik. Itu pendapat saya," katanya lagi.

Ia pun mendorong agar parpol di Tanah Air segera dibenahi supaya kualitas pemilu di masa mendatang lebih baik. Perempuan yang juga maju sebagai caleg petahana itu mengajak agar tidak memilih caleg-caleg yang didukung oleh oligarki politik.

"Jangan endorse pengusaha kotor, pelaku pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor untuk masuk di parlemen. Semuanya kini masuk karena apa? Karena mengejar elektoral 4 persen. Siapapun yang bisa bawa kursi silakan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak (sistem demokrasi)," tutur dia.

1. Irma singgung Gibran bisa jadi Wali Kota Solo berkat dukungan PDIP

Capres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan arahan ke relawan jelang hari pencoblosan di Kawasan Jakarta Selatan (5/2/2024). (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Lebih lanjut, Irma kembali menyentil PDIP lantaran ikut berkontribusi besar atas naiknya Gibran menjadi calon wakil presiden. Sebab, Gibran didukung oleh PDIP agar bisa menjadi Wali Kota Solo.

"Yang endorse Samsul (Gibran) siapa? Partai politik! Lha, yang nge-endorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya sih seneng-seneng aja putranya di-endorse. Terus PDIP misalnya bilang 'Jokowi mengkhianat. Berkhianat ke PDIP'. Kalau mau membenahi election ini, gak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi gak lagi bersama PDIP. Cuek aja, wong PDIP juga bisa kok (memenangkan pemilu sendiri)," ujar Irma tegas menyindir PDIP di samping Sekjen Hasto Kristiyanto.

Samsul yang disebut oleh Irma merupakan sindiran bagi Gibran yang dipopulerkan oleh politisi PDIP, Masinton Pasaribu. Panggilan itu disematkan kepada Gibran lantaran ia keliru menyebut gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Alih-alih menyebut asam folat, Gibran mengatakan ibu hamil membutuhkan asam sulfat yang terdapat di dalam air aki.

2. Irma dorong mahasiswa tidak terprovokasi untuk berunjuk rasa di jalan

Demo Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia dukung Jokowi (IDN Times/Sherlina Purnamasari)

Irma juga mengajak para mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh dorongan elit politik supaya turun ke jalan dan berdemonstrasi. Apalagi mereka sampai menjadi korban.

"Jangan mau kalian ditantang-tantangin agar turun ke jalan! Jangan mau! Bela lah harkat martabat rakyat. Anda semua adalah berdiri di depan, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik atau kekuasaan. Gak usah!" kata dia.

Di forum tersebut, Irma juga menyebut di era pemerintahan yang terlalu absolut akan menjadi diktator. Itu sebabnya dibutuhkan kelompok oposisi. Bila tidak ada oposisi, maka pemerintah akan menjadi diktator.

"Tapi, apa yang terjadi? Oposisi yang ada di Indonesia ini banci semua! Kenapa saya bilang banci? Orang masih lempar batu sembunyi tangan kok! Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci!" tutur dia tegas.

Bercermin dari situasi itu, maka tidak ada satu pun pihak yang benar. Semua pihak ikut berkontribusi atas kekecauan sistem demokrasi di Tanah Air.

Irma pun mengajak semua pihak membenahi sistem demokrasi. Pembenahan harus dimulai dari parlemen.

"DPR ini adalah biangnya. Yang namanya UU, produknya dibuat oleh DPR dan pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah, kenapa semua undang-undangnya malah disahkan oleh DPR? Bansos, itu disahkan oleh PDIP. IKN disahkan oleh PDIP. Semua partai koalisi ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan gak perlu?" ujarnya lagi.

3. Politisi PDIP respons pernyataan Irma nyinyiran tanpa dasar

Politisi PDI Perjuangan, Mohammad Guntur Romli. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, politisi PDIP, Mohammad Guntur Romli menilai pernyataan Irma adalah nyinyiran tanpa dasar. Sikap PDIP di dunia politik tidak ditentukan pada menang atau kalah di dalam pemilu. Melainkan ditentukan oleh ideologi yang diperjuangkan ketika terkait orang-orang kecil dan tak mampu.

"Wong cilik itu kan mau posisi PDIP menang atau kalah tetap diperjuangkan. Ketika PDIP menjadi oposisi juga seperti itu. Saat kami usung Jokowi dan menang, kami tetap memperjuangkan program-program yang menyangkut kepentingan wong cilik. Seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), hingga bansos. Itu kan bagian dari perjuangan PDIP terhadap orang-orang kecil," ujar Romli ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon pada Sabtu (9/3/2024).

Sikap PDIP mengayomi orang-orang kecil adalah amanat dari pidato Bung Karno yang disampaikan pada 1 Juni 1945. Ia mengatakan tidak boleh ada kemiskinan di era Indonesia yang merdeka.

Lalu, amanat itu dimasukan ke dalam pasal 34 UUD 1945. Isinya, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ia pun menyayangkan pernyataan itu keluar dari mulut Irma di tengah upaya mengonsolidasikan upaya bersama untuk menggulirkan hak angket. "Seharusnya kan saling memperkuat barisan, bukan malah saling menyerang. Lagipula, apa urusannya dia mengomentari PDI Perjuangan," tutur dia.