Sindiran Megawati soal Petugas Partai Harus Nurut, Untuk Siapa?

02 Jun 2021, 12:29 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tangkapan layar YouTube PDIP)

Jakarta, IDN Times - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang memperingatkan bahwa semua kadernya adalah petugas partai menjadi sorotan publik. Apalagi pernyataan bernada peringatan itu disampaikan tak lama usai terjadi panas dingin hubungan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Dalam acara webinar peresmian 23 kantor cabang baru PDI Perjuangan, Mega tegas mengatakan, sebagai kader maka harus bersedia nurut apa instruksi partai.

"Kalau tidak mau jadi petugas partai, saya gak ngomongin lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out!" kata Mega dengan tegas pada Minggu, 30 Mei 2021 lalu.

Publik pun menduga-duga kepada siapa pernyataan itu ditujukan. Sebab, rekam jejak Mega menunjukkan pernyataan yang disampaikan terbuka ke publik selalu memiliki konteks.

Menurut politikus PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, sindiran Mega itu tidak ditujukan semata-mata ke Ganjar sebagai kader. Pernyataan itu ditujukan umum ke semua kader PDIP.

"Saya tidak melihat itu pernyataan yang secara khusus (ditujukan ke Ganjar), tapi kalau ada yang merasa itu ditujukan ke dirinya maka dia harus melakukan perbaikan, karena itu diatur. Secara normatif setiap kader kan memang petugas partai," ungkap Andreas ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada Senin, 31 Mei 2021 lalu.

"Menurut kami di PDIP, pernyataan itu hal yang biasa. Karena kan selain sebagai ketua umum, dia kan juga adalah ibu," tutur dia lagi.

Lantas apa tanggapan Ganjar soal sindiran Mega yang disebut-sebut ditujukan ke dirinya?

1. Sindiran Mega jelas ditujukan ke Ganjar agar mengikuti norma partai

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, pernyataan Mega memang ditujukan secara umum bagi semua kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Tetapi, secara khusus ditujukan bagi Ganjar. Ia melihat bukan kali pertama Mega melontarkan peringatan demikian.

"Dulu, ketika Mega memiliki masalah dengan Jokowi karena dia tidak bisa diatur. Kan ketika itu Bu Mega mengatakan bahwa Pak Jokowi itu petugas partai, lalu pernyataan itu menjadi ramai," kata Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times pada Selasa, 1 Juni 2021.

Menurutnya, pernyataan serupa diulang kembali bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Sebenarnya kan makna kalimat petugas partai itu berarti gimana (keinginan) Bu Mega," tutur dia lagi.

Ujang menambahkan, meski Ganjar sempat diizinkan berkunjung ke rumah Mega di Menteng pada 21 Mei 2021, bukan berarti dia memperoleh restu untuk pencapresan pada 2024. Ketika itu Ganjar berdalih menyebut kunjungannya ke rumah Mega untuk kegiatan halal bihalal.

"Politik kan memang begitu. Sering kali yang ditampilkan di depan (publik) dengan yang di belakang berbeda. Bahkan, ada pula yang di depan berantem tapi di belakang (publik) justru berangkulan," ungkapnya.

Sama seperti pengamat politik lainnya, Ujang pun menyebut Mega akan memberikan tiket pencapresan 2024 kepada putri kandungnya sendiri, Puan Maharani. "Ini emosional mengalahkan rasionalitas," katanya.

2. PDIP semakin kesal karena Ganjar didukung kuat oleh Jokowi menuju 2024

Ketua DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani (IDN Times/Irfan Fatthurohman)

Ujang juga menyebut Puan sesungguhnya juga sudah mulai memoles pencitraannya di media sosial. Sayangnya, kata dia, sikap Puan sebagai Ketua DPR justru kerap berseberangan dengan rakyat. Padahal, jabatannya seharusnya menjadi perpanjangan tangan rakyat.

"Ketika menjadi Menteri PMK tidak muncul (gebrakan), biasa-biasa aja. Sementara, sebagai Ketua DPR malah selalu memenuhi apa yang diusulkan oleh pemerintah, mulai dari revisi UU KPK, UU Omnibus Law, selalu dikabulkan," kata Ujang.

Hal lain yang diduga membuat PDIP geram terhadap Ganjar karena ia didukung oleh Jokowi untuk maju menjadi presiden pada 2024. "Dugaan saya nantinya Jokowi tidak akan mendukung calon yang diusulkan oleh PDIP. Namun, ini semua masih dinamis," tuturnya.

Ia mengatakan, hubungan Jokowi dan Megawati mengalami pasang surut. Beberapa waktu yang lalu, kata Ujang, Jokowi sempat berniat ingin maju sebagai Ketua Umum PDIP. "Tapi, sudah keburu dikunci duluan oleh Mega," ujarnya lagi.

3. Ganjar sepakat petugas partai harus tegak lurus terhadap instruksi ketum

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sementara, ketika dimintai tanggapannya pada Senin, 31 Mei 2021 lalu, Ganjar sepakat dengan pernyataan Mega bahwa para kader adalah petugas partai. "Ya, harus nurut, petugas partai harus nurut semua," kata Ganjar.

Ketika diwawancarai oleh jurnalis senior Budiman Tanuredjo, Ganjar mengaku tak punya rencana apapun saat jabatannya sebagai gubernur habis di tahun 2023.

"Ya, saya pensiunlah (setelah tak lagi jadi gubernur). Saya ini kan orang partai sementara kultur yang berlaku di PDIP, kalau mau ada penugasan dari partai sudah tunggu saja instruksi ketua umum," ungkapnya yang tayang di YouTube pada 31 Mei 2021 lalu.

"Kalau gak disuruh gak usah GR (gede rasa) deh," tuturnya lagi.

Ganjar pun tak menampik bila ia berutang banyak kepada PDIP. Sebab, PDIP lah yang mendidik dan mengantarnya hingga ada di posisi seperti sekarang. "Ya, saya harus berterima kasih lah," katanya.

Ia juga menampik tengah bersiap-siap maju di Pilpres 2024. Sebagai kader PDIP, ia mengaku hanya melakukan yang terbaik bagi partai.