Siswa Kurang Mampu Tak Dapat Bantuan, Ini Tanggapan Pemkot Surabaya

Masih menurut Yayuk, pemerintah Kota Surabaya tidak bisa membebasan biaya pendidikan bagi 11.824 siswa tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berada di tangan pemerintah provinsi. "Di Undang-undangnya kan jelas diatur, mana yang  menjadi kewenangan pusat, provinsi, dan daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yayuk juga menunjukkan surat Wali Kota Surabaya beserta balasan surat dari pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi menyatakan akan membantu biaya pendidikan bagi siswa-siswa tersebut. Walaupun demikian, pemkot Surabaya masih memberikan bantuan berupa beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Senada, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang berbicara melalui teleconference mengaku enggan menabrak aturan yang berlaku. "Kami sudah kaji dan tak bisa lakukan pembebasan biaya, kalau itu ditabrak, kami yang akan kena masalah. ujarnya. 

Risma juga menolak adanya usulan untuk melakukan pembebasan biaya melalui dana bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bansos tak serta-merta menyelesaikan masalah. "Justru di bansos itu lebih rumit administrasinya, harus dengan jelas peruntukan dan tujuannya," ujarnya. "Bukan karena kami gak mau, tapi karena aturannya tidak memperbolehkan."