Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim (sementara), Sjafrie Sjamsoeddin, memastikan kondisi Indonesia dalam keadaan aman, meski demonstrasi masih terjadi di Tanah Air.
Sebagaimana diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Universitas Atmajaya berdemonstrasi di depan pintu utama gedung DPR. Mereka menagih pemerintah dan parlemen agar memenuhi tuntutan 17+8 yang tenggat waktunya pada 5 September 2025.
"Selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman," ujar Sjafrie ketika menjawab pertanyaan IDN Times di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat.
Sjafrie mengatakan pemerintah tetap membuka diri untuk berkomunikasi dengan publik, jika publik masih berdemonstrasi. Di sisi lain, pemerintah tetap akan menunjukkan sikap kewaspadaan.
"Kami akan tetap meningkatkan kewaspadaan secara operasional (menghadapi demonstrasi). Kami juga akan melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada di wilayah kita, yang mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang perlu untuk direspons, agar kita memiliki pemikiran yang sama bagaimana menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia," tutur mantan jenderal Kopassus TNI Angkatan Darat (AD) itu.
Hari ini menjadi momen perdana ia memimpin rapat briefing perdana di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat. Langkah itu diambil menyusul penunjukkannya sebagai Menko Polkam Ad Interim. Rapat itu diikuti Wamenko Polkam, Lodewijk F. Paulus. Budi Gunawan tidak nampak di kantor Kemenko Polkam untuk menyambut Sjafrie.
Sjafrie memprediksi ia akan mengisi posisi sebagai Menko Polkam sementara, selama beberapa bulan saja. Ia mengatakan akan meningkatkan peran deputi di Kemenko Polkam.
"Para deputi lah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian atau lembaga lain," tutur dia.
Sjafrie menambahkan hal-hal yang menyangkut permasalahan di kementerian dan lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan instansi.
"Namun, bila ada hal-hal yang memerlukan jembatan koordinasi, sinkronisasi di antara kementerian dan lembaga maka kementerian koordinator polkam akan menjalankan tugasnya sambil mengikuti perkembangan-perkembangan yang berlaku," katanya.