Soal Adu Balap Deklarasi, Hasto: Jangan Dorong Pemilu Jadi Lebih Cepat

09 Okt 2022, 16:02 WIB

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyindir kelakuan sejumlah partai politik yang sudah buru-buru mendeklarasikan capres yang bakal diusung dalam pemilu 2024. Padahal, pendaftaran capres baru resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir 2023.

Dua nama tokoh yang diumumkan sebagai capres yakni Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasional Demokrat dan Ganjar Pranowo yang diumumkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hasto menyebut NasDem semula bakal mengumumkan capres pilihannya pada 10 November 2022.

Namun, karena ada faktor tertentu, pengumuman capres dimajukan pada 3 Oktober 2022 lalu. Sedangkan, di hari yang sama, PSI resmi mengumumkan Ganjar sebagai capres pilihan mereka.

Sementara, PDIP termasuk partai yang belakangan melakukan safari politik. Hal itu diduga lantaran PDIP sudah percaya diri bisa mencalonkan capres seorang diri dan tak butuh parpol lain untuk berkoalisi.

"Skala prioritas PDI Perjuangan saat ini adalah melakukan dialog-dialog politik dengan tujuan bukan untuk memanaskan kehidupan politik tetapi untuk melihat akar persoalan bangsa saat ini yaitu di bidang perekonomian. Lalu, peningkatan kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi, hal-hal itu yang didorong mengingat capres dan cawapres masih bulan Oktober 2023. Masih cukup waktu," ungkap Hasto ketika berbicara dalam peringatan HUT ke-77 TNI di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Minggu, (9/10/2022).

"Jangan dorong kontestasi yang sepertinya ingin mempercepat pemilu. Padahal, pemilu dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Mari kita bersama-sama berpolitik dengan turun ke bawah," tutur dia lagi.

Lalu, apakah isu capres tak ikut dibahas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Batu Tulis, Bogor pada 8 Oktober 2022?

1. Isu pencapresan ikut dibahas Jokowi-Mega di Istana Batu Tulis

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika bertemu Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada 8 Oktober 2022. (www.instagram.com/@bumegabercerita)

Lebih lanjut, Hasto menyebut di dalam pertemuan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dengan Megawati pada 8 Oktober 2022 lalu di Istana Batu Tulis, memang sempat dibahas mengenai isu pencapresan dan pemilu 2024. "Karena mana ada dalam pertemuan semacam itu tidak membahas isu yang penting dan strategis," kata Hasto.

Namun, PDIP, kata Hasto, sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan soal pencapresan. Ia berdalih PDIP sedang fokus dan memprioritaskan isu untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

"Supaya kita bisa keluar dari tekanan akibat krisis perekonomian global," tutur dia.

Hasto tidak menjelaskan lebih detail apakah dalam pertemuan itu turut dibahas Mega yang mungkin meminta dukungan Jokowi bagi capres yang diusung kelak oleh PDIP. Ia hanya menyebut dalam pertemuan itu, Mega selaku tuan rumah menyediakan berbagai menu sederhana.

"Makanan secara khusus dipersiapkan oleh Ibu Megawati berupa jagung, kacang Bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk. Dari makanan untuk menjamu Presiden Jokowi sendiri penuh dengan semangat kerakyatan," kata Hasto di dalam keterangan tertulis.

2. PDIP tak akan terburu-buru umumkan capres pilihannya

Megawati Soekarnoputri (pojok kiri), Prabowo Subianto (tengah) dan Puan Maharani (pojok kanan) ketika bertemu di ruang VVIP Istana Negara pada November 2021 (www.instagram.com/@puanmaharani)

Sementara, Hasto menyebut pemilu merupakan proses demokrasi untuk mencari pemimpin bangsa. Ia pun menjelaskan salah satu kriteria pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah pemimpin yang bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu.

"Jadi, bukan pemimpin yang menarasikan keberhasilan. Sementara, ketika terjadi bencana banjir yang menimpa di 30 RT, sedangkan total ada 30 ribu RT, maka itu berarti banjir hanya terjadi di 1 persen wilayah. Politik bukan kalkulasi seperti itu. Tetapi, melainkan bentuk tanggung jawab kepada bangsa dan negara," ungkap Hasto yang menyindir Anies Baswedan ketika menanggapi terjadi banjir usai dicapreskan oleh NasDem.

Apalagi jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta. Sehingga, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki rekam jejak yang panjang.

"Hal itu juga dibahas di dalam pertemuan Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Tetapi, semua akan dilakukan kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega dan Pak Jokowi," tutur dia lagi.

3. Pendaftaran capres dan cawapres dibuka pada 19 Oktober 2023

Surat suara dalam simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari mengatakan, dalam Peraturan KPU (PKPU) yang disusun memuat jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Salah satunya, jadwal untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024 akan dibuka pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Selain jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024, Hasyim juga membeberkan jadwal pendaftaran calon anggota legislatif baik di kursi DPR, DPRD provinsi, kota/kabupaten yang akan dilangsungkan pada 24 April 2023 hingga 25 November 2023.

"Untuk anggota DPD, periode daftar pencalonan dibuka mulai 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023,” ujar Hasyim dalam rapat bersama komisi II pada Juni 2022 lalu.

Mendengar paparan itu, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh Pemilu 2024. Khususnya, dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengadaan barang/jasa; juga kegiatan terkait kelancaran pendistribusian logistik pemilu 2024.