Soal Airlangga Dizalimi, Jusuf Hamka: I Don't Want To Talk Too Much

12 Agu 2024, 16:13 WIB

Jusuf Hamka (IDN Times/Tata Firza)

Jakarta, IDN Times - Mantan politikus Partai Golkar, Jusuf Hamka, mengaku mendengar Airlangga Hartarto dizalimi di tengah-tengah isu ia memutuskan untuk mundur. Namun, ia enggan berbicara banyak ke publik, termasuk soal siapa yang menzalimi Airlangga.

Dugaan Airlangga dizalimi itu lantaran secara mendadak pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut memilih mundur pada 10 Agustus 2024 lalu. Padahal, pendaftaran pilkada sudah dekat.

"Denger (yang menzalimi) banyak. I know too much, but I don't want talk too much," ujar Jusuf di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat Senin (12/8/2024).

"Masalah dizalimi dari luar (Golkar) atau dalam (Golkar), saya juga gak tahu," imbuhnya.

Bos dan pengusaha jalan tol itu pada pagi tadi mendatangi kantor DPP Partai Golkar untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai kader Golkar. Langkah itu ia tempuh menyusul sikap Airlangga yang memutuskan mundur sebagai ketua umum.

Padahal, pada Kamis pekan lalu, Airlangga memberikan instruksi bagi Jusuf untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Ia bertukar posisi dengan Ridwan Kamil. Sebab, Ridwan ditugaskan untuk maju di Pilkada Jakarta.

1. Jusuf Hamka sejak awal sudah tidak sreg maju di pilkada

Mantan politisi Partai Golkar, Jusuf Hamka di kantor DPP Partai Golkar. (IDN Times/Santi Dewi)

Ketika IDN Times tanyakan apakah langkahnya mundur lantaran mengekor sikap Airlangga, Jusuf membantahnya. Ia menyebut sudah lama ingin mundur dari dunia politik. Namun, kali ini, momentumnya pas.

"Kan waktu dicalonkan ini saya sudah bilang 'innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Berarti, saya gak happy. Tapi, tetap harus saya jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih tapi I am happy. Alhamdulilah," ujarnya.

Ia pun mengaku terkejut ketika mendengar pengunduran diri Airlangga sebagai ketum. Sebab, saat Airlangga mengumumkan mundur, ia sedang berada di Tegalaga, Bandung. Ia ada di sana mengikuti instruksi Airlangga untuk mulai mengenalkan diri dan persiapan maju di Pilkada Jabar.

Jusuf pun mengatakan pengunduran dirinya dari Partai Golkar belum dikomunikasikan ke Airlangga. "Tanpa sepengetahuan Beliau ya saya pikir Beliau juga sudah mundur, mau apalagi," katanya.

Meski sudah mundur dari Partai Golkar, tetapi Jusuf akan tetap menjalin komunikasi. Sebab, Airlangga sudah dianggap sahabat baiknya.

2. Jusuf Hamka ingin lanjutkan pembangunan Masjid Babah Alun di 38 provinsi

Surat pengunduran diri Jusuf Hamka ke Partai Golkar. (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, surat pengunduran diri ditulis Jusuf dengan tulisan tangan. Surat tersebut disiapkannya dalam perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta.

Di dalamnya tertulis salah satu alasannya mundur dari Golkar dan dunia politik, lantaran ingin melanjutkan program pembangunan Masjid Babah Alun di 38 provinsi. Berikut isi lengkap surat pengunduran diri yang ditulis oleh Jusuf Hamka:

Bandung 11 Agustus 2024

Kepada Yth. Pimpinan DPP Partai Golkar

Ass.wr.wb bersama surat ini, saya yang bersangkutan di bawah ini:

Nama: Jusuf Hamka
Alamat: Jakarta

Ingin mengajukan pengunduran diri saya sebagai pengurus DPP Partai Golkar.

Adapun alasan saya sebagai berikut:

1. Usia saya yang telah sepuh
2. Saran dari istri dan anak-anak saya
3. Saya akan melanjutkan program masjid Babah Alun di 38 provinsi
4. Kembali ke cita-cita saya sebagai pekerja sosial untuk mengikuti Bunda Teresa

Demikian surat ini saya buat dan atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih.

3. Golkar diharapkan jadi partai mandiri di tangan ketua umum baru

Logo Partai Golkar (partaigolkar.com)

Sementara, Jusuf Hamka berharap di tangan ketua umum yang baru, Partai Golkar menjadi partai yang mandiri, tidak lagi terombang-ambing dan teguh. Ketika ditanyakan apa pendapatnya ketika nama Bahlil Lahadalia disebut-sebut berpeluang memimpin Golkar, Jusuf mengaku baru dengar dari media. Meski begitu, Partai Golkar terbuka untuk dipimpin oleh kader-kader terbaik.

"Partai Golkar ini kan partai besar. Bukan partai karbitan tentunya, harus dipegang oleh orang-orang yang baik," ujar Jusuf.

Ketika ditanya apakah Gibran Rakabuming Raka berpeluang juga untuk memimpin Golkar, Jusuf meminta media untuk mengecek aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dengan lambang pohon beringin hijau itu. Sesuai dengan AD/ART, calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus di Partai Golkar selama lima tahun penuh. Bahkan, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, calon ketua umum juga harus mendapat dukungan dari kepala negara yang sedang berkuasa.

Jusuf pun mengaku belum tahu apakah Airlangga juga akan mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pada pekan lalu, Jusuf tidak mendengar rencana itu. Selain menjadi pemilik perusahaan pengelola jalan tol, ia juga menjadi staf khusus Airlangga di Kemenko Bidang Perekonomian.