Soal Debat, Tim AMIN: Kualitas Cawapres Harus Setara Capres

03 Des 2023, 12:47 WIB

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Moh Jumhur Hidayat dan sejumlah anggota serikat pekerja lainnya mewakili serikat pekerja Hotel Sultan mendatangi kantor Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Senin (13/11/2023). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Co-captain tim nasional pemenangan Anies-Muhaimin, Jumhur Hidayat, mempertanyakan motif Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengganti teknis dan format debat Pemilu 2024.

Dalam debat kali ini, tiga pasang capres dan cawapres harus ikut hadir di atas panggung. Namun, porsi bicara capres atau cawapres yang akan diatur.

"Kenapa tidak ada keberatan dari semua pasangan, kok diubah (formatnya)? Emang ada keberatan dari (paslon) nomor satu, dua atau tiga? Kan gak ada! Kalau memang tidak ada keberatan dengan format debat di Pemilu 2019, untuk apa debat tahun ini diubah-ubah? Semua memuji konsep dan format debat pemilu sebelumnya," ujar Jumhur ketika dihubungi IDN Times, Sabtu (2/12/2023).

Menurutnya, hal itu adalah ide dan inisiatif KPU untuk mengubah format serta teknis debat.

"Pertanyaannya, itu ide sendiri atau ide yang dititipkan melalui KPU? Itu kan diputuskannya sepihak. Pertanyaannya, dari mana ide itu muncul?" tanya mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

Jumhur mengatakan, AMIN mendorong agar debat khusus cawapres tetap digelar. Formatnya menggunakan konsep Pemilu 2019, yaitu cawapres berdiri di atas panggung sendiri dan mengadu ide serta gagasan dengan cawapres lain.

"Debat khusus cawapres itu digelar agar rakyat tahu kualitas semua yang berkontestasi. Jangan biarkan rakyat membeli kucing dalam karung. Alias berjudi dengan pilihannya. Jadi, kami menolak (format baru debat KPU)," tutur dia.

1. Timnas AMIN ingin kualitas cawapres setara dengan capres

Tiga paslon yang ikut berlaga dalam pemilu 2024. (www.instagram.com/@golkar.indonesia)

Jumhur mengingatkan, posisi cawapres bukan sekedar ban serep sehingga harus memiliki kemampuan yang sejajar dengan capresnya.

"Mirip-mirip lah (kualitasnya). Gak boleh sembarang orang yang jadi calon wakil presiden. Debat ini kan diadakan supaya rakyat tahu kualitas capres dan cawapres. Kalau kualitasnya gak ketahuan, bahaya. Bangsa ini mau dibawa ke mana," tutur dia.

Jumhur enggan mengatakan bahwa perubahan format debat ini sengaja dilakukan untuk melindungi paslon tertentu. Ia menggarisbawahi bahwa rakyat berhak mengetahui semua calon yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Rakyat harus tahu masing-masing pribadinya itu. Baik presiden maupun wakil presiden. Maka, mereka harus diuji biar publik mengetahui," ujarnya lagi.

2. KPU tak nyatakan bakal mengubah format debat dalam rapat teknis

Ilustrasi (IDN Times/Mardya Shakti)

Jumhur juga mengatakan, di dalam rapat teknis yang diselenggarakan KPU bersama sejumlah pemangku kepentingan pada 29 November 2023 lalu, tidak ada keputusan yang diambil bahwa format debat bakal diubah.

"Gak ada (informasi bahwa format debat akan diubah). Masih menggunakan format debat biasa seperti di debat pemilu sebelumnya," kata dia.

Pernyataan itu berbeda dari kalimat yang disampaikan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari. Menurutnya, dalam lima putaran debat Pemilu 2024 bakal dihadiri oleh tiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kan ada tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres. Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, lima kali debat itu, semua pasangan calon hadir. Hanya saja proporsi bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsi bicara capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres, maka proporsinya cawapres bicara lebih banyak," tutur Hasyim di KPU pada 30 November 2023 lalu.

Ia menjelaskan, alasan tiga paslon harus hadir di lima putaran debat untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka memiliki kerja tim yang baik.

"Karena kan antara capres dan cawapres dibutuhkan team work. Supaya publik semakin yakin team work capres dan cawapres di dalam debat," katanya lagi.

3. Tim AMIN kirim surat ke KPU dan usulkan tetap gunakan format debat Pemilu 2019

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di SMESCO, Jakarta Selatan. (www.instagram.com/@cakiminow)

Timnas AMIN pun mengirimkan surat ke Ketua KPU pada 1 Desember 2023 lalu menyusul keberatan atas format debat tersebut.

Kapten timnas pemenangan AMIN, Muhammad Syaugi Alaydrus, mengatakan, pada prinsipnya paslon nomor urut satu siap mengikuti rangkaian debat dengan teknis atau ketentuan apapun yang ditetapkan oleh KPU.

"Timnas AMIN merekomendasikan setidaknya dua agenda debat antarpasangan calon presiden dan wakil presiden, dua debat antarcalon presiden, dan satu debat antarcalon wakil presiden," ujar Syaugi dalam surat rekomendasikan yang ditujukan kepada Ketua KPU pada Jumat kemarin.

Debat antarcawapres itu digelar pada putaran ketiga yang membahas isu ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, pengelolaan APBN dan APBD serta infrastruktur. Debat putaran ketiga dijadwalkan pada 7 Januari 2024.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.