Soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Menko Mahfud: Itu Ranah KPU

13 Des 2022, 22:28 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal adanya dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu. Mahfud menyebut, hal itu merupakan ranah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerintah, kata dia, tak bisa ikut campur.

"Itu sesuai dengan kesepakatan kita dalam bernegara. Itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Silakan, kalau nanti ada masalah hukumnya yang bersifat pelanggaran dan perlu tindakan, baru pemerintah akan ikut campur," ujar Mahfud ketika ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

Ia menambahkan, sikap pemerintah yang enggan ikut campur sesuai aturan yang tertulis di dalam UUD. Lagipula, kata Mahfud, KPU dipilih oleh partai politik.

"Jadi, soal partai tertentu dinyatakan boleh ikut atau tidak ya itu keputusan KPU sendiri. Lagipula, dulu ketika kita masuk ke dalam zaman reformasi sudah disepakati bahwa urusan pelaksanaan pemilu merupakan ranah KPU," tutur dia.

Dugaan adanya manipulasi verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu mencuat pada pekan lalu. Anggota KPU di sejumlah kabupaten atau kota mempertanyakan adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang tercatat di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan berita acara verifikasi faktual yang mereka teken. Beberapa parpol yang semula dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tiba-tiba berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Santer beredar informasi hal tersebut dapat terjadi lantaran ada instruksi dari pejabat KPU pusat ke anggota KPU di daerah. Bahkan, Ketua Umum Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menduga kuat partainya menjadi korban dari proses manipulasi itu sehingga akan dinyatakan tak lolos sebagai parpol peserta Pemilu 2024.

Apa pernyataan yang disampaikan oleh Amien? Bagaimana juga Ketua KPU menanggapi tudingan adanya dugaan praktik manipulasi proses verifikasi parpol calon peserta pemilu?

1. Amien Rais curiga ada kekuatan besar yang mempengaruhi parpolnya tak lolos verifikasi

Ketua Umum Partai Ummat, Amien Rais ketika memperingati satu tahun Partai Ummat pada Minggu, 17 April 2022 (Tangkapan layar YouTube Amien Rais)

Sementara, di dalam pemberian keterangan pers pada hari ini, Amien menduga parpolnya tidak akan dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. KPU bakal mengumumkan daftar parpol peserta Pemilu 2024 yang lolos pada Rabu (14/12/2022).

Menurut Amien, ada kekuatan besar yang mempengaruhi hasil verifikasi sehingga parpolnya bakal tak lolos. Ia mengaku mendapatkan informasi dari pihak terpercaya soal adanya dugaan manipulasi data verifikasi faktual. Berdasarkan informasi itu pula, Amien mengatakan, Partai Ummat menjadi satu-satunya parpol yang bakal tak diloloskan oleh KPU menjadi peserta Pemilu 2024.

"Kami mendapatkan informasi A1 yang valid, bahwa pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat," ujar Amien ketika memberikan keterangan pers virtual pada hari ini.

"Tampaknya (itu dilakukan) atas perintah kekuatan yang besar. Tujuannya agar Partai Ummat disingkirkan, atau satu-satunya yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa ikut Pemilu 2024," katanya lagi.

2. Partai Ummat ajukan tiga tuntutan ke KPU RI

Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)

Lebih lanjut, Amien mengajukan tiga tuntutan kepada KPU RI. Ketiga tuntutan tersebut yakni:

1. Menuntut agar semua hasil verifikasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai-partai baru dan non parlemen segera diaudit oleh tim independen.

2. Menuntut agar semua hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diaudit secara independen dan dibuka ke publik.

3. Menutut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait adanya kuat intervensi yang dilakukan KPU Pusat ke KPU provinsi dan daerah, mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan daerah. Amien juga meminta agar segera oknum-oknum yang melakukan pelanggaran itu diberhentikan.

3. KPU bantah ada praktik manipulasi hasil verifikasi fakta parpol calon peserta Pemilu 2024

Ketua KPU, Hasyim Asyari. (Dok/IDN Times)

Sementara, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah adanya dugaan campur tangan parpol besar dalam meloloskan partai peserta Pemilu 2024 mendatang. Hasyim memastikan, berdasarkan pantauannya sejauh ini, tidak ada campur tangan partai mana pun ke KPU RI. Oleh sebab itu, ia membantah tudingan kecurangan tahapan Pemilu 2024 tersebut.

"Saya lihat gak ada ya (dugaan parpol besar campur tangan), karena kalau ada parpol lain yang campur tangan atau intimidasi ya, KPU tahu batas-batasnya-lah. Mana yang boleh dan tidak," ujar Hasyim, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

Hasyim tak memungkiri kompetisi jelang kontestasi politik 2024 sudah mulai memanas. Maka, tak heran ada sejumlah parpol yang mulai bersaing demi menjaga eksistensi, khususnya partai lama dengan partai baru.

"Kemudian verfak di lapangan ini kan masing-masing parpol berkompetisi, ada (parpol) yang ingin eksistensinya tetap. Nalurialah, sebisa mungkin kalau ada persaingan itu tidak banyak atau sedikit," katanya lagi.