Soal Pergantian Panglima TNI, Moeldoko Tegaskan Tak Ada Unsur Politik

09 Nov 2023, 20:16 WIB

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, pergantian Panglima TNI tak ada unsur politiknya.

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI perihal pergantian Panglima TNI yang baru. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto, dicalonkan untuk memanggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki usia pensiun pada akhir November 2023.

"Ada kesan seolah presiden mempercepat pergantian penglima TNI. Sebenarnya, Pak Yudo pada November ini berakhir masa tugasnya. Di tentara itu tradisinya kalau lahirnya pada November biasanya pensiunnya dipensiunkan pada 1 Desember, itu tradisi yang berjalan," ujar Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

"Tapi untuk penggantian panglimanya bisa saja, kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan Pak Yudo, seandainya ada pergantian pada November itu tidak ada masalah," sambungnya.

1. Moeldoko beri contoh saat dirinya melepas jabatan Panglima TNI

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga menceritakan dirinya diganti sebagai Panglima TNI ketika masuk usia pensiun. Dia menjabat Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

"Karena saya dulu lahir 8 Juli, saya pergantian tanggal 8 Juli, tidak ada masalah. Tapi saya secara resmi mengakhiri tugas saya sebagai prajurit TNI itu pada 1 Agustus, itu kira-kira bedanya. Tidak ada percepatan, tidak ada upaya tetek bengek memang sudah waktunya," kata dia.

2. Masyarakat Indonesia diminta jangan berimajinasi

Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman)

Oleh karena itu, Moeldoko menilai jika Yudo bisa saja diganti sebelum masuk masa pensiun sesuai tanggal lahirnya. Dia menegaskan, hal itu merupakan suatu hal yang wajar.

"Jadi, pada bulan November ini bisa saja Pak Yudo diganti sebelum tanggal lahir, jadi tidak ada tendensi apapun. Masyarakat Indonesia jangan berimajinasi yang berlebihan karena itu hal yang secara tradisi di TNI berjalan baik," kata dia.

3. Jamin TNI-Polri akan netral di Pemilu 2024

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih lanjut, Moeldoko menjamin TNI-Polri juga akan netral di Pemilu 2024. Dia mengatakan, masyarakat bisa mengevaluasi soal netralitas TNI-Polri bila dirasa ada kejanggalan.

"Masyarakat punya keleluasaan untuk mengevaluasi, mengkritisi bahkan ya apa itu, lebih keras lagi mungkin melihat netral atau tidak TNI-Polri itu. Saya pikir instrumen untuk pengawasan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat," beber dia.