Jayapura, IDN Times - Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kota Jayapura, Papua, Kahar Yelipele, menyampaikan kepada seluruh umat muslim di Indonesia supaya tidak memenuhi panggilan jihad ke Papua. Seruan jihad mulai menggema setelah konflik di Wamena, Jayawijaya pada 23 September lalu.
"Kami ingin menegaskan kepada saudara-saudara yang akan berjihad ke Papua untuk tidak datang, karena akan menimbulkan masalah baru," kata Yelipele di Jayapura, Senin (21/10), sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.
Menurut Yelipele, koordinasi kerja antara aparat keamanan dan pemerintah daerah sudah cukup untuk meredam konflik di Wamena. Apa yang dibutuhkan di Wamena, tambah dia, adalah penegakan hukum, bukan jihad yang justru akan memunculkan permasalahan lain.
"Memang persoalan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan di Kota Jayapura banyak yang dirugikan, ada korban jiwa dan materiil, kami turut berbela sungkawa soal itu. Tapi saya minta untuk semua pihak agar menahan diri, baik warga yang ada di Papua dan di luar Papua, serahkan semua ini kepada aparat keamanan," tambahnya.
Sebagai bangsa dengan ragam suku dan budaya, tingkat ketegangan antar etnis tentu sangat tinggi. Oleh sebab itu, dia mengimbau supaya masyarakat berpegang teguh kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara merawat persatuan serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks.
"Untuk itu, saya minta mari kita gaungkan dan secara bersama-sama menyebarkan kedamaian, dengan tidak membuat atau melanjutkan informasi hoaks, tapi menjaga sikap toleransi dan persaudaraan di Tanah Papua," imbau dia.
Khusus kepada mahasiswa Papua di berbagai daerah, Yelipele berharap supaya mereka tidak berhenti sekolah hanya karena permasalahan yang muncul.
"Papua ini tanah yang kaya raya, adik-adik mahasiswalah nanti yang akan mengolah ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, sehingga berpikir bijak dan luas bahwa masa depan itu sangat penting dengan melanjutkan dan menyelesaikan kuliah," katanya.
Terakhir, tokoh agama di Papua itu mengingatkan kepada para pemangku kebijakan di Papua agar menerapkan pendekatan persuasif. Salah satunya dengan tidak membuat kesenjangan antara warga pendatang dan warga asli.
"Bahwa kami semua adalah warga Indonesia, sedarah, sebangsa dan setanah air Indonesia," tutup KH Kahar Yelipele yang juga pengurus FKUB di Kota Jayapura.