Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho mengkritik Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakkan Kedaulatan Negara. Hardjuno merasa heran nama Presiden ke-2 RI Soeharto hanya masuk dalam naskah akademik.
Menurutnya, Soeharto memiliki peranan penting dalam peristiwa serangan umum (SU) 1 Maret 1949 yang menjadi latar belakang Keppres 2/2022.
"Jujur, saya hanya mengelus dada kalau intelektual, sejarawan, dipakai untuk kepentingan politis begini. Rusak negara kita kalau intelektual kampus, sejarawan, main-main politik. Hancur negara ini,” ujar Hardjuno dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).