Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Gibran Rakabuming Raka naik sepeda othel untuk mendaftar ke KPU Solo, Jumat (4/9/20). IDNTimes/Larasati Rey

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyoroti sejumlah bakal pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 yang masih belum taat dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 pada saat proses pendaftaran ke KPUD.

Dia menegaskan, protokol kesehatan merupakan hal yang paling penting dan wajib dipatuhi oleh semua pihak, tak terkecuali para kontestan Pilkada.

1. Jokowi tak ingin ada tawar menawar terkait protokol kesehatan

Presiden Jokowi memberi sambutan di acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, Rabu (26/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas 'Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak' di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9/2020).

2. Jokowi soroti ada paslon yang malah bikin acara konser

Pasangan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Cilegon jalur perseorangan H. Ali Mujahidin dan Firman Mutakin (ANTARA)

Jokowi menjelaskan, keberhasilan untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemik COVID-19 ini adalah jika mau mematuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada penyelenggara dibantu TNI-Polri untuk bisa menertibkan kandidat dan loyalis yang tak taat terkait aturan tersebut.

"Karena saya mengikuti situasi di lapangan, masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya, masih ada deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumumunan, menghadirkan massa,” ujar Jokowi.

3. Penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat di daerah

Para relawan Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno yang mengiringi hingga kantor KPU Surabaya, Minggu (6/9/2020). IDN Times/Ardiansyah Fajar

Jika hal tersebut terus dibiarkan, mantan Wali Kota Solo itu justru khawatir pelaksanaan Pilkada akan menjadi ancaman baru penyebaran COVID-19.

Namun di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat di daerah.

“Negara mana pun tidak tahu kapan pandemik ini berakhir, oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan cara baru baru, dengan normal baru,” tuturnya.

Editorial Team