Soroti Surat Suara di Taiwan, Cak Imin: Potensi Kecurangan Pemilu Tinggi

Karena itu, Cak Imin mengajak masyarakat untuk turun tangan mengawasi potensi-potensi kecurangan yang akan terjadi pada pemilu nanti.

Wakil Ketua DPR RI itu juga mendorong Komisi II untuk mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. 

"Karena itu, di DPR Komisi II harus mengawasi KPU. KPU harus mengawasi KPUD. Panwas mengawasi. Bawaslu mengawasi. Rakyat turun tangan, gunakan kameramu untuk menjaga suara," kata dia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim As'yari membenarkan surat suara yang sudah diterima TKI Taiwan asli. Itu merupakan metode pemilihan dengan cara dikirim melalui kantor pos. 

Hasyim mengatakan, surat tersebut seharusnya dikirim pada 2-1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2024. Namun, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan mengirimkannya pada 2 Desember dan 18 Desember 2023.

Pengiriman pertama pada 2 Desember 2023, ada 929 surat suara pilpres dan 929 surat suara Pileg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2.

"Gelombang kedua dikirimkan 25 Desember 2023 oleh PPLN kepada pemilih, yang dikirimkan 30.347 amplop lembar surat suara untuk pilpres dan DPR RI," ujarnya. 

Hasyim menjelaskan, karena surat suara yang diterima WNI di Taiwan dikirim sebelum waktu yang ditentukan, KPU kemudian menggelar rapat pleno. Hasilnya, surat suara yang sudah dikirim PPLN Taiwan sebelum waktunya, dianggap rusak.

"Dengan demikian sangat mungkin setelah pemilih menerima surat suara itu kemudian pemilih sudah menerima surat tersebut dan memberikan suaranya, ini kan bisa jadi problem karena pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal," kata dia.

"Surat suara yang sudah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar untuk masing-masing jenis pemilu pilpres dan pileg pada 18 Desember maupun gelombang kedua 25 Desember, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori rusak dan tidak diperhitungkan dalam catatan surat suara dalam formulir C hasil LN-Pos," sambungnya.

Nantinya, KPU akan mengirimkan surat suara baru dengan kode khusus, sehingga tidak terjadi pelanggaran. Dalam kesempatan itu, Hasyim mendapat penjelasan dari PPLN Taiwan alasan surat suara dikirim sebelum waktunya. 

Pertama, mayoritas WNI di Taiwan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Kedua, WNI yang menjadi pekerja migran di Taiwan memiliki aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang diizinkan libur satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali.

Ketiga, pada 8-14 Februari 2024 di Taiwan adalah hari libur Tahun Baru China, maka kantor pos tutup. Sehingga, surat suara hanya bisa dikirimkan melalui pos hanya sampai tanggal 7 Februari saja.

Hasyim memastikan, pihaknya sudah memberikan peringatan keras kepada seluruh PPLN sedunia untuk mengikuti aturan yang berlaku.