Strategi Baru Andika Perkasa Atasi Konflik di Papua: Operasi Teritorial
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memilih menggunakan pendekatan baru untuk menghadapi konflik di Papua. Alih-alih melakukan perang terbuka, militer bakal difokuskan melakukan operasi teritorial di Papua. Hal itu disampaikan Andika ketika mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Prinsip pendekatannya sudah dituangkan di dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang kemudian dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020. Intinya pendekatan (untuk atasi konflik) di Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis," ujar Mahfud ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam pada Jumat (26/11/2021).
"Sedangkan, pendekatan teknisnya adalah operasi teritorial bukan operasi tempur," katanya.
Pendekatan baru ini sudah disampaikan Andika ketika mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada awal November. Ketika itu, Andika mengatakan bakal mengutamakan pendekatan humanis.
Di sisi lain, Mahfud mengakui ada 13 kasus pelanggaran HAM berat yang harus dituntaskan. Sebanyak sembilan kasus di antaranya, kata dia, terjadi sebelum tahun 2000. Sedangkan, kasus HAM berat yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo ada satu yakni kasus Paniai yang terjadi pada 7-8 Desember 2014.
"Baru diumumkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pada Juni 2020," tutur dia.
Apakah strategi Andika ini bakal berhasil meredam konflik di Papua sesuai harapan Presiden Jokowi?
1. Bila menggunakan pendekatan humanis, maka TNI tidak lagi berada di garda terdepan
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. menilai bila Jenderal Andika benar-benar ingin menggunakan strategi pendekatan humanis, maka TNI tidak lagi berada di lini terdepan dalam penanganan konflik di Papua. Sikap ini, kata Fahmi, tidak sekadar diterjemahkan merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, tetapi menahan diri dari aktivitas yang tak relevan dan bersifat non-militer.
"Jenderal Andika akan tetap bisa berkontribusi besar dalam upaya penyelesaian itu dengan memperkuat soft power dan memperkuat kapasitas intelijen. Andika bisa memberikan asupan data dan informasi yang bisa mendukung strategi komprehensif pemerintah," ujar Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon, Kamis (25/11/2021).
Selain itu, TNI bisa melakukan propaganda yang positif dan mendekati realita sosial. Artinya, sikap prajurit TNI tetap memegang teguh integritas, sadar dan mematuhi hukum.
"Sehingga, kita tidak lagi mendengar masalah-masalah kekerasan yang tidak patut, prajurit TNI terlibat dalam aksi jual beli senjata dan amunisi ke KKB serta hal-hal yang kontraproduktif bagi penyelesaian masalah di Papua," kata dia.