Suara PSI Digelembungkan, Menko Hadi: Itu Baru Asumsi, Perlu Bukti

05 Mar 2024, 21:25 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika mengunjungi Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menunggu hasil penghitungan resmi KPU terkait lonjakan suara PSI yang dinilai tak wajar.
Kenaikan suara PSI menjadi sorotan karena signifikan, sementara suara PPP turun dengan dugaan suaranya tersedot ke PSI.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto memilih menunggu penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai tak wajar. Sebab, menurutnya, penggelembungan suara supaya PSI bisa melenggang ke Senayan baru sebatas tuduhan.

"Kita lihat saja nanti hasil (penghitungan) yang dilakukan oleh KPU. Ini kan masih spekulasi. Meskipun berita-berita itu juga sudah kami dengar," ujar Menko Hadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat pada Selasa (5/3/2024).

"Kalau dugaan itu kan masih perlu pembuktian. Sampai sekarang masih diributkan dan asumsi semata," imbuh mantan Panglima TNI itu.

Kenaikan suara PSI menjadi sorotan lantaran anomalinya yang signifikan. Pada Februari 2024 lalu, suara partai dengan logo mawar itu masih berada di angka 2,55 persen. Namun, memasuki Maret, suara PSI merangkak naik dan kini di 3,12 persen.

Di saat bersamaan, suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) turun. Bila sebelumnya, suara PPP ada di ambang batas aman, namun sempat turun di bawah 4 persen.

Pada hari ini, suaranya kembali di 4,01 persen. Kendati demikian, sempat muncul dugaan suara PPP tersedot ke PSI.

Padahal, menurut pemilik lembaga survei, kenaikan suara parpol sudah mulai stabil dan tidak signifikan lantaran jumlah suara yang masuk telah memasuki angka di atas 50 juta.

1. Tiga lembaga survei proyeksi PSI tak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan Tim Hukum PSI (IDN Times/Iglo Montana)

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan, berdasarkan data hitung cepat yang dirilis tiga lembaga survei, PSI diperkirakan tak akan lolos ke Senayan pada Pileg 2024.

Berdasarkan hasil hitung cepat CSIS yang menggandeng Cyrus, PSI memperoleh suara 2,67 persen. Indikator Politik Indonesia (IPI) memproyeksi suara PSI ada di angka 2,65 persen dan Poltracking 2,89 persen.

Meski begitu, Arya tak menampik secara statistik ketika suara konkret yang masuk ke KPU sudah di atas 60 persen, maka sulit terjadi perubahan suara yang signifikan.

"Jadi, berdasarkan pengalaman kami, yang melakukan hitung cepat, kecil sekali terjadi perubahan," kata Arya di Jakarta, Minggu (3/2/2024) malam.

Ia mengatakan, terjadi anomali suara PSI di versi hitung cepat dengan KPU, yaitu 0,46. Berdasarkan pengalamannya di pemilu lalu, selisih suara hitung cepat dengan penghitungan konkret KPU, tak pernah lebih dari 1 persen.

"Di pemilu 2019, selisih suara PDIP di hitung cepat dengan KPU 0,47. Untuk PSI ketika itu, quick count 1,9 persen, real count-nya 1,89 persen. Selisihnya 0,01," tutur dia.

"Nah, jadi kalau kita percaya pada hitung cepat, di mana selisihnya jarang melewati angka 1 persen margin of error. Bila quick count memprediksi 2,67 persen, maka real count PSI akan ada di kisaran 3,67 persen," sambungnya.

2. Bawaslu sebut tak ada aksi penggelembungan suara PSI

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat ditemui di Kantor DKPP, Jakarta Pusat (26/2/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Penjelasan juga disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja pada Senin (4/3/2024) kemarin. Pihaknya, kata Bagja, mengaku sudah melakukan verifikasi terhadap dugaan penggelembungan suara tersebut. Hasilnya, alat Sirekap yang keliru membaca angka.

"Menurut teman-teman panwaslu, sudah ditelusuri, sudah kami lacak, ternyata Sirekap yang tidak presisi yang membaca angka.Ada beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti," kata dia.

Ia memberi contoh, Bawaslu telah melakukan verifikasi atas aduan penggelembungan suara PSI di Cilegon, Banten, dan Sukoharjo sebagaimana ditemukan oleh warganet. Verifikasi dilakukan dengan menyandingkan perolehan suara antara formulir C Hasil (tingkat TPS) dan formulir D Hasil (rekapitulasi tingkat kecamatan).

Hasilnya, perolehan suara PSI konsisten alias tidak mengalami perubahan, apalagi penggelembungan. Bagja menegaskan, formulir hasil rekapitulasi manual berjenjang semacam inilah yang kelak akan menjadi dasar sahih penentuan perolehan suara peserta Pemilu 2024. Bukan Sirekap yang hanya menjadi alat bantu publikasi data.

3. PSI nilai penambahan dan pengurangan suara saat rekapitulasi, hal wajar

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Grace Natalie (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sementara, tuduhan dari sejumlah pihak kepada PSI soal dugaan penggelembungan suara ditepis tegas oleh Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie. Ia mewanti-wanti semua pihak agar tidak menyampaikan pernyataan tendensius menyikapi rekapitulasi suara KPU yang masih berlangsung hingga kini.

"Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," ujar Grace di dalam keterangan tertulis pada Minggu kemarin.

Menurutnya, penambahan suara masih mungkin terjadi. Sebab, ada lebih dari 70 juta suara belum dihitung.

"Sebagian besar suara itu berada di basis-basis pendukung Jokowi, di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," ucapnya.