Jakarta, IDN Times - Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah haji 2022, setelah dua tahun ditutup untuk jemaah negara lain karena pandemik COVID-19. Indonesia pada tahun ini mendapat kuota 100.051 jemaah.
Jumlah tersebut hanya 50 persen yang diberikan kepada Indonesia. Hal itu karena masih dalam suasana pandemik.
Khusus bagi umat Islam di Indonesia, rata-rata antrean keberangkatan kuota haji regular 10 tahun ke atas. Nomor porsi ini diberikan kepada calon jemaah yang sudah membayar setoran awal di bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH).
Berikut cara cek porsi haji:
- Buka situs haji.kemenag.go.id
- Cari kolom nomor porsi di bagian bawah
- Masukan nomor porsi
- Klik menu cari
- Setelah itu akan muncul nomor porsi.
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan biaya haji yang sekarang tersimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak digunakan selain untuk penyelenggaraan haji. Bila digunakan untuk pembiayaan lain, dia memastikan tidak benar.
"Tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa dana haji digunakan pemerintah untuk keperluan ini, itu, termasuk keperluan membangun IKN, sama sekali tidak benar," ujar Yaqut usai rapat terbatas dengan Presiden soal penyelenggaraan haji yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (17/5/2022).
"Yang benar itu melalui BPKH pemerintah memberikan subsidi jemaah haji, agar biaya besar yang dikeluarkan jemaah ke tanah suci agar lebih ringan bagi jemaah, itu saya kira," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Yaqut menegaskan, Kemenag siap memberangkatkan jemaah haji pada 2022. Menurutnya, segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik.
"Intinya bahwa pemerintah sudah siap melayani jemaah haji, mulai dari berangkat sampai pulang kembali nanti di tanah air. Kita sudah siapkan skema dari A sampai Z, termasuk skema protokol kesehatan yang disyaratkan seperti harus minimal sudah vaksin lengkap, dua kali vaksin," katanya.
Lebih lanjut, Yaqut mengatakan, jemaah yang berangkat haji di masa pandemik juga minimal sudah menerima vaksin COVID-19 dua sosis. Sebab, itu menjadi salah satu persyaratannya.
"Kemudian pembatasan usia, Pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia di bawah 65 tahun, dan ini kami pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini karena kalau tidak. Kalau lebih dari 65 tahun, sistem mereka akan menolak. Jadi pembatasan 65 tahun ini syarat yang ditentukan oleh pemerintah kerajaan Saudi," kata Menag.