Sudah Darurat, Luhut Minta Limbah Medis COVID-19 Segera Ditangani

Luhut menyampaikan, limbah medis harus ditangani dengan serius dan sistematis, seperti yang diarahkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada rapat kabinet 28 Juli lalu.

Luhut juga mengatakan, dalam kondisi darurat ini pemerintah akan bekerja sama dengan pabrik semen yang tersebar di berbagai wilayah, untuk membantu pemusnahan limbah B3 medis. Menurutnya, tungku pembakaran/kiln semen bisa mencapai suhu di atas 1.200 derajat celcius.

“Paralel dengan itu, kita akan siapkan insinerator pengolah limbah B3 yang akan ditempatkan di lokasi prioritas, serta mempersiapkan anggaran untuk penanganan limbah B3 medis darurat,” ujar Luhut.

Luhut yang juga menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, ada beberapa lokasi prioritas untuk penanganan limbah medis yang dihasilkan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, pusat-pusat isolasi terpusat, dan tempat-tempat isolasi mandiri.

Menurut Luhut, terdapat 15 provinsi yang sampai saat ini belum memiliki jasa pengolah limbah B3, sehingga limbah harus diangkut ke provinsi terdekat yang telah memiliki fasilitas pengolahan. Untuk menjamin kelancaran inisiatif ini, akan diadakan sinkronisasi dan pendetailan data timbulan limbah B3 medis COVID-19, serta jumlah limbah yang belum mampu diolah.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya memaparkan, total limbah medis COVID-19 hingga 27 Juli mencapai 18.460 ton. Limbah medis itu berasal dari sejumlah fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi, dan juga lokasi uji vaksinasi.

“Arahan Bapak Presiden terhadap penanganan limbah medis, kita harus intensifkan dan harus sistematis dilihat dari titik paling jauh di lapangannya, jadi bagaimana sistem itu berlangsung dari rumah sampai ke pusat pelayanan juga atau pararel sampai tempat penanganan,” jelas Siti dalam keterangan pers, Rabu (28/7/2021).

Namun, data tersebut belum seluruhnya tercatat. Karena berdasarkan catatan asosiasi rumah sakit, limbah medis COVID-19 jumlahnya mencapai 383 ton per hari.

Untuk masalah limbah medis ini, Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan limbah infeksius lebih diintensifkan. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk penanganan limbah medis selama masa pandemik COVID-19.

“Dana yang diproyeksikan Rp1,3 triliun kurang lebih yang diminta Bapak Presiden untuk di-exercise. Untuk membuat sarana-sarana terutama insenerator dan sebagainya. Nanti akan dibahas oleh Pak Menko, KLHK, Kepala BRIN, dan yang terlibat,” kata Siti.