Sudah Kena Kasus Korupsi, untuk Apa Jokowi Temui Syahrul Yasin Limpo?

06 Okt 2023, 18:37 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo dijadwalkan akan bertemu dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). Namun, hingga sore ini belum ada jadwal yang muncul Jokowi menemui Syahrul.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan jadwal Jokowi sejak pagi hingga sore ini cukup padat.

"Pagi tadi ada beberapa rapat internal yang diselenggarakan. Begitu pula pada siang dan sore hari, ada rapat tentang TPA. Jadi sampai sore ini belum ada jadwal untuk menerima Pak SYL," ujar Ari kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini.

Ari pun memastikan tidak ada kunjungan mendadak dari Syahrul. Ia juga menyebut masih belum dapat memberikan konfirmasi bakal diterima langsung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta.

"Lagi pula Bapak Presiden semalam sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak SYL, dan pada pagi ini Bapak Presiden juga sudah membuat keputusan tentang pemberhentian Menteri Pertanian dan penunjukkan Plt Menteri Pertanian," tutur dia.

Di sisi lain, muncul pertanyaan di benak publik, untuk apa Jokowi masih bersedia menerima Syahrul Yasin Limpo. Sebab, status hukumnya sudah naik menjadi tersangka.

Hal itu diungkap lewat surat yang dikirimkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, tertulis Syahrul sudah berstatus sebagai tersangka sejak 26 September 2023. Surat yang sama kemudian ditayangkan dalam program Rosi di Kompas TV pada Kamis malam (5/10/2023).

Apakah masih perlu Jokowi menerima salam perpisahan dari Syahrul Yasin Limpo?

1. Jokowi diyakini tidak akan bersedia menerima Syahrul Yasin Limpo

Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat pembukaan acara Inacraft 2023. (www.instagram.com/@jokowi)

Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Andalas, Sumatra Barat, Feri Amsari, mengaku ragu Jokowi bersedia bertemu Syahrul Yasin Limpo usai ia mengetahui mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia pun mendorong agar Jokowi memiliki sikap dan dukungan serius terhadap pemberantasan korupsi. Sayang, kata Feri, komitmen tersebut baru separuh hati.

"Ya, Presiden gak mungkin maulah (menemui Syahrul Limpo). Di satu sisi, dia memang ingin menunjukkan sikap anti -korupsinya. Di sisi lain, jangan-jangan dia bagian dari ini semua. Karena ini kan kubu oposisi yang sudah lama dibicarakan bakal ditarget jelang 2024," ujar Feri kepada IDN Times melalui telepon, Jumat (6/10/2023).

Feri mengatakan penetapan status tersangka pada Syahrul dapat dipersepsikan publik sebagai upaya untuk memukul lawan politiknya. Ia menilai sulit tidak menyimpulkan upaya penegakan hukum tersebut memiliki motif politis.

"Kenapa yang kena dalam kasus-kasus korupsi itu adalah kubu oposisi? Itu akan selalu menjadi tanda tanya yang musti dijawab oleh pemerintah secara tegas," kata dia.

Alih-alih memproses semua kasus secara adil, komisi antirasuah hingga kini justru belum mampu menangkap buronan Harun Masiku. Menurut Feri, raibnya politisi PDI Perjuangan itu lebih dari tiga tahun, merupakan tanda tanya terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

2. Feri Amsari yakin Indeks Persepsi Korupsi Indonesia makin melorot pada 2023

Peringkat IPK Indonesia dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. (Dokumen TII)

Lebih lanjut, Feri memprediksi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia akan semakin melorot pada 2023. Sebelumnya, Jokowi mengaku geram, sebab IPK Indonesia anjlok empat poin dan kembali ke titik awal ia menjabat.

Kini, skor IPK hanya 34 dari angka 100. Skor Indonesia sebelumnya pernah di angka 38.

"Bagaimana mungkin (IPK) Indonesia bisa naik kalau kebijakannya, artinya nilai antikorupsinya, presiden malah membuka ruang untuk koruptor mendapatkan tempat, ya gak mungkin lah (IPK Indonesia naik). Pasti IPK akan turun lagi di tahun 2023," kata dia, blak-blakan.

Feri menegaskan pemerintahan yang tidak demokratis dipastikan korup. Ia pun menyentil cara Jokowi dalam memilih pembantunya. Sebab, tidak dilakukan penelusuran rekam jejak dalam hal hukum.

"Kalau diadili dengan konsep hukum yang benar, malah lebih dari separuh isi kabinet yang kena kasus," tutur dia.

3. Jokowi terima pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo

Presiden Jokowi kunjungi IKN pakai jalur laut dari Balikpapan (dok.Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, Jokowi merestui pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo dari kursi Menteri Pertanian. Ia sudah meneken surat pengunduran diri itu pada Kamis (5/10/2023).

"Tadi malam, sudah diberikan kepada saya dari Mensesneg tentang surat pengunduran diri dari Pak Menteri Pertanian. Sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Saya juga sudah menandatangani," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (6/10/2023).

Jokowi menambahkan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian. Jokowi menunjuk Arief sebagai Plt Mentan untuk memudahkan koordinasi.

"Karena biasanya kan Bulog, Badan Pangan, Kementan, dan Kementerian Perdagangan satu. Supaya konsolidasi lebih memudahkan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.