Suharso Diberhentikan Jadi Ketum, PPP: Jangan Anggap Kami Pecah!

Arsul menjelaskan, jelang Pemilu 2024, banyak kadernya yang merasa elektabiltas PPP dalam berbagai lembaga survei selalu rendah. Padahal, berbagai safari politik juga sudah banyak dilakukan.

"Barangkali teman-teman di bawah menginginkan itu juga karena selama ini merasa kok survei PPP gak meningkat, meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan," ucap dia.

Dengan adanya kekhawatiran dari para kader itu, kata dia, maka PPP mengambil langkah reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai.

"Nah ini karena makin mendekat hari Pemilu, maka memang harus diambil langkah ya reorganisasi, realokasi fungsi-fungsi atau jabatan partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal," ujar Arsul.

Arsul mengatakan, mukernas tersebut memilih Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP menggantikan Suharso.

Pihaknya memastikan, Suharso yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas fokus membantu kabinet Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sementara Mardiono mengundurkan diri sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpers).

"Saat ini yang diputuskan mukernas hanya membagi tugas antara Pak Suharso dengan Pak Mardiono. Suharso kami ingin supaya lebih maksimal lagi membantu Presiden sebagai menteri. Kemudian Mardiono bahkan beliau wantimpres nanti sesuai UU Wantimpres beliau juga harus mengundurkan diri juga," kata dia.

Ketua Umum PPP, Suharso Monarfa, sebelumnya menjadi sorotan usai pidatonya menyebut ‘amplop kiai’ dalam sebuah acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pidato Suharso disebut menyindir kelompok Islam, terutama ulama dan kiai.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), Sholeh Basyari, menilai, konflik di internal PPP merupakan lagu lama. Kekisruhan itu terjadi karena ada beberapa pihak yang ingin kepemimpinan Suharso berganti.

“Alasannya bermacam-macam. Ada yang memang ingin PPP berbenah, ada yang terkait capres dan ada juga orang-orang yang terbuang di kepengurusan. Jadi semua ini menyatu dan bergabung,” ujar dia kepada IDN Times, Jumat (2/9/2022).

Menurut Sholeh, kisruh ‘amplop kiai’ tersebut dibuat menjadi masalah politis untuk menurunkan pamor Suharso di PPP.

Pihak-pihak yang bersebrangan dengan Suharso, kata dia, mencoba menggunakan momentum itu untuk menurunkan Suharso. Namun, belum jelas siapa pihak yang berseberangan dengan Suharso di internal PPP.

Sholeh menyarankan kepada Suharso dan elite-elite PPP yang masih solid untuk membangun komunikasi yang intensif dengan DPW dan DPC. Termasuk meminta para DPW dan DPC untuk ikut meredam gejolak yang timbul akibat isu amplop kiai itu.

"Supaya jangan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Suharso rapatkan barisan, sekalian seluruh DPW dan DPC itu datangi para kiai guna meminta maaf. Saya rasa selesai itu, karena menurut saya bagi para kiai dan santri-santri itu permintaan maaf yang tulus sudah cukup," katanya.