Surat AHY Tak Direspon Jokowi, Ini Jawaban Partai Demokrat

06 Feb 2021, 07:00 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat buka suara terkait Istana yang enggan merespons surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo, terkait adanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, hal itu adalah hak dan kewenangan Presiden Jokowi. Kendati demikian, kata dia, publik pastinya akan bertanya-tanya terkait kebenaran informasi tersebut jika tidak mendapatkan klarifikasi yang jelas dari pihak Istana.

"Meskipun dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut,” kata Riefky melalui keterangan tertulisna, Jumat (5/2/2021).

1. Demokrat sebut masalah kudeta kepada AHY bukan permasalahan internal partai

Default Image IDN

Menurut Riefky, penjelasan Jokowi sangat dibutuhkan publik untuk menjawab keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang diduga ingin melakukan kudeta kepada AHY sebagai ketum Partai Demokrat.

"Namun, menyangkut alasan pemerintah bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda,” ujarnya.

2. Demokrat sebut Moeldoko terlibat aktif dalam upaya kudeta AHY

KSP Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Riefky menilai, Moeldoko terlibat aktif dalam gerakan kudeta itu berdasarkan kesaksian sejumlah kader Demokrat yang diajak dalam gerakan terlarang tersebut. Ia bahkan menyebut, dana awal sebesar 25 persen sudah diberikan kepada kader Demokrat untuk mendukung Moeldoko sebagai ketum baru melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata, dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya,” tuturnya.

Riefky menegaskan, Partai Demokrat tidak pernah menyebut nama pelaku dari gerakan kudeta itu. Menurutnya, munculnya sejumlah nama pejabat pemerintah terkait kasus ini berasal dari pernyataan Moeldoko.

"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian Partai Demorkat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," kata dia.

3. Istana enggan menanggapi surat dari AHY

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Pihak Istana sebelumnya membenarkan adanya surat dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY soal isu kudeta tersebut. Tetapi Istana enggan menanggapi isi surat AHY karena dinilai urusan internal partai.

"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 4 Februari 2021.