Surat 'Sakti' Setya Novanto Ini Gegerkan Partai Golkar

Ketua Gerakan Muda Partai (GMP) Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mendapatkan informasi surat tersebut dua hari lalu dari rekannya di DPR. 

Ia pun menyebutkan surat tersebut, justru ingin mempermalukan Partai Golkar dan DPR RI karena dibuat oleh Setnov yang saat ini masih menjadi tahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Coba bayangkan, DPR RI ini kan lembaga negara. Dia pasti jadi sorotan publik Indonesia dan dunia. Bagaimana kita tidak malu, lembaga tinggi negara itu diatur sama orang di dalam jeruji penjara," kata Doli di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (10/12).

"Dan anehnya lagi, orang-orang di DPR, khususnya Aziz Syamsuddin dan Robert Kardinal mengikuti apa yang jadi keinginan (Setnov)," imbuhnya. 

Sebelumnya Partai Golkar telah melakukan rapat pleno yang memutuskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum. Rapat pleno itu juga menghasilkan keputusan akan menunggu hasil praperadilan Setnov. 

"Saat ini, DPP ini pemegang kendali siapa sebetulnya? Kenapa sudah ada Plt, tapi tiba-tiba surat yang ditandatangani Setya Novanto dan Idrus Marham masih dianggap berlaku. Ini kan berarti mengelola organisasi dengan tidak sehat," jelas Doli. 

3. Kebijakan Golkar harus berdasarkan DPP 

Doli kembali mempertanyakan keputusan tertinggi partai Golkar ada dimana. Menurutnya, jika keputusan itu ada di DPP Golkar, harusnya ada rapat pleno yang digelar kembali jika Setnov menunjuk Aziz Syamsuddin. Namun hingga hari ini, tidak ada rapat pleno yang digelar. 

"Kita tunggu rapat pleno untuk membicarakan tentang persiapan Munas (Musyawarah nasional). Tidak ada rapat kemudian kenapa ada surat keluar?  Sekarang tinggal kita serahkan ke anggota dewan yang terhormat di DPR. Apa mereka mau ikut mempermalukan lembaga mereka. Kalau mereka mau meloloskan keinginan itu, lalu bagaimana citra DPR di mata publik dan internasional," kritik Doli. 

Ia juga mengatakan meski Setnov menjabat sebagai Ketua DPR RI, namun ia menegaskan Golkar tidak bisa memutuskan dengan sewenang-wenang.

Harus ada surat resmi dari DPP Golkar yang disebutnya sebagai keputusan tertinggi dalam satu partai. 

"Jika tidak ada surat resmi, itu tindakan ilegal secara organisatoris Golkar, ditolak dan tidak boleh diteruskan. Harus ada penolakan dari anggota DPR yang dimulai dari fraksi Golkar yang sekarang mulai ada kesadaran di DPP kelompok perubahan yg menolak itu," tandasnya. 

Surat itu pun, menurut Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Doli Kurnia ada dugaan terjadi dua 'arus' di dalam partai berlambang pohon beringin.

Yakni arus perubahan yang kini mulai menguat, mulai dari DPD Provinsi hingga kelompok besar di DPP.

Serta arus dengan kelompok pro status quo yang terlihat seperti membangun oligarki di dalam management.

Menurut Doli, dengan dipilihnya Aziz Syamsudin oleh Setya Novanto hanya demi kepentingan Oligarki.

“Jadi bisa dilihat sebenarnya, hanya cuma 4-5 orang saja yang ingin mempertahankan bersama Setnov, demi kepentingan oligarki, keuntungan politik dan ekonomi, kekuasaan dan ekonomi,” ujar Doli.

Sebagaimana mekanisme partai, seharusnya surat putusan tersebut harus ditandatangani oleh Idrus Marham selaku pelaksana tugas. 

Namun, surat putusan yang dikeluarkan oleh Setnov tidak ada tanda tangan dari Idrus, sehingga Doli menganggap surat tersebut memiliki maksud tersendiri. 

“Ini berarti mengabaikan semua mekanisme dan keberadaan orang-orang yang ada di DPP maupun kepengurusan, itu yang saya katakan oligarki,” kata Doli.

Sebelumnya dikabarkan beredar surat dari Setya Novanto yang menunjuk Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR menggantikan dirinya.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar, Roem Kono yang menyebut adanya arahan dari Ketua Umum nonaktif Partai Golkar Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsuddin. Aziz pun memastikan dirinya siap untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.