Survei: DPR dan Parpol Jadi Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik

04 Apr 2022, 16:53 WIB

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jakarta, IDN Times - Partai politik, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi tiga institusi demokrasi yang berada di posisi terendah yang dipercayai publik. Hal itu terungkap dari hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang dirilis pada Minggu, 3 April 2022.

Dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia (IPI), Senin (4/4/2022), tingkat kepercayaan publik terhadap parpol hanya 54 persen. Sedangkan, tingkat kepercayaan kepada DPR 61 persen dan kepada DPD 65 persen.

Direktur eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan sejak era reformasi publik banyak menggantungkan harapan kepada parpol. Sebab, di dalam sistem pemerintahan demokrasi, parpol diharapkan mampu menyampaikan aspirasi publik.

"Memang bila dibandingkan di awal reformasi, tingkat kepercayaan publik ketika itu ke parpol masih tinggi. Tetapi, belakangan bila dilihat trend-nya kan turun. Ini sudah terjadi secara konsisten selama beberapa tahun belakangan," ungkap Burhan seperti dikutip dari YouTube.

Menurut Burhan ada masalah serius di parpol yang harus segera dibenahi bila ingin tetap dipercayai publik. "Ini yang perlu menjadi introspeksi buat parpol, DPR dan DPD. Sebab, biar bagaimana pun wajah demokrasi kita karena ada mereka. Jadi, ekspektasi yang tinggi terhadap parpol, tapi tidak bisa dijalankan dengan baik oleh elite parpol," tutur dia.

Apa hal-hal kurang baik dari parpol yang terungkap ke publik, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?

1. Elite-elite parpol banyak yang terlibat kasus korupsi

DPR dan partai politik menjadi instansi yang paling tidak dipercaya oleh publik (IDN Times/R. Cije Khalifatullah)

Menurut Burhan, penyebab lainnya tingkat kepercayaan publik ke parpol anjlok karena banyak elite parpol terkait kasus korupsi. "Tentu saja itu membuat memori publik menjadi kurang positif terhadap parpol," ungkapnya.

Terbaru dan masih diburu adalah politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun menyerahkan duit suap senilai Rp600 juta kepada eks komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, hingga kini keberadaan Harun belum diketahui.

Di sisi lain, yang jadi permasalahan, bila warga ingin berdemokrasi, maka harus melalui parpol. Oleh sebab itu, Burhan mendorong parpol harus dibenahi supaya tidak terkena racun korupsi.

Sementara, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno, mengatakan bukan hal yang mengejutkan bila DPR dan partai politik mendapatkan tingkat kepercayaan terendah.

"Bukankah hasil yang sama sudah berkali-kali dirilis?" ujar Hendrawan pada September 2021.

2. TNI kembali jadi institusi yang paling dipercaya publik

Tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR merosot berdasarkan hasil survei versi Indikator Politik Indonesia (IPI) (Tangkapan layar YouTube IPI)

Sementara, berbeda dengan parpol, TNI kini justru menjadi institusi yang paling dipercaya publik. Berdasarkan hasil survei IPI, tingkat kepercayaan publik kepada TNI mencapai 93 persen.

Sedangkan, di bawah TNI ada lembaga presiden. Jumlah responden yang percaya ke presiden mencapai 85 persen. Sementara, di bawah presiden terdapat Mahkamah Agung (MA) dengan jumlah responden mencapai 79 persen.

Terkait tingginya responden yang mempercayai TNI, kata Burhan, hal itu lantaran selama 12 tahun terakhir mereka menjaga jarak dari politik praktis.

"Padahal, di awal reformasi, orang banyak yang juga menyalahkan TNI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan 32 tahun rezim autoritarian Orde Baru Soeharto. Tetapi, selama 12 tahun terakhir, TNI dilihat masyarakat berbeda," ungkapnya.

Burhan menyebut dengan TNI menjaga jarak dari politik praktis selama lebih dari satu dekade, menunjukkan TNI adalah institusi yang profesional. Hal yang berbeda terjadi ketika TNI berkiprah pada Orde Baru. Mereka malah ikut duduk di parlemen dan membentuk fraksi ABRI.

Namun, kini TNI tak mau terlibat dalam urusan yang bukan keahliannya.

3. DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani dinilai buruk

Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Sementara, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut kinerja DPR di bawah kepemimpinan Puan Maharani sangat buruk. Sebab, pada DPR masa jabatan 2019 hingga 2024, baru ada empat undang-undang yang disahkan.

"Kalau tempo hari Formappi mengatakan 2014-2019 terburuk di era reformasi, tapi tampaknya ada yang lebih buruk, yaitu kinerja dan itu adalah DPR yang sekarang ini," ujar Lucius ketika memberikan keterangan pers pada Agustus 2021.

Menurutnya, sangat memprihatinkan bila dalam waktu dua tahun bekerja dan ada sekitar 100 RUU priorioritas, tetapi yang dirampungkan baru empat UU.

"Itu sangat-sangat memprihatinkan. Kerja dua tahun dari 100 sekian RUU Prioritas untuk lima tahun baru empat di antaranya yang berhasil disahkan oleh DPR 2019-2024 ini," katanya.

Lucius menambahkan alih-alih hadir bersama rakyat yang kini mengalami kesulitan akibat pandemik COVID-19, anggota DPR malah sering kali membuat kontroversi.

"Faktanya alih-alih kemudian menunjukkan kinerja yang memadai terkait pelaksanaan fungsi, kita justru melihat dari hari ke hari, kita disuguhkan berbagai kontroversi dari kejanggalan kebijakan atau keanehan perilaku DPR," tutur dia.

Sejumlah kontroversi yang dibuat antara lain adanya fasilitas khusus bagi anggota DPR yang menjalani isolasi mandiri, fasilitas rumah sakit khusus bagi anggota DPR yang terpapar COVID-19 hingga tetap menyelenggarakan resepsi pernikahan megah ketika masih terjadi pandemik.

"Ini hal-hal yang membuat kita semua kemudian merasa bahwa sebagai wakil rakyat DPR justru mereka gagal hadir bersama rakyat di tengah situasi, di mana rakyat paling membutuhkan mereka," ujarnya.