Survei Indikator: TNI Lebih Dipercaya Publik Dibandingkan Presiden

07 Mei 2021, 15:25 WIB

Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik berdasarkan hasil survei yang dirilis pada pekan ini. Hasil survei Indikator Politik pada 4 Mei 2021 lalu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI justru lebih tinggi dibandingkan kepada presiden sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah UUD.

"Sebanyak 72 persen responden menyatakan cukup percaya kepada TNI. Sedangkan, yang menyatakan sangat percaya mencapai 17 persen. 9 persen sedikit tidak percaya ke TNI dan 12 persen menjawab tidak percaya sama sekali," demikian ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi seperti dikutip dari akun YouTube pada Jumat (7/5/2021).

Sementara, tingkat kepercayaan publik ke presiden lebih rendah sedikit bila dibandingkan ke TNI. Sebanyak 70 persen responden menyatakan cukup percaya kepada TNI. Sebanyak 15 persen responden menyatakan sangat percaya kepada presiden. 12 persen responden menyatakan sedikit tidak percaya ke presiden. Angka yang sama juga menunjukkan rasa tidak percaya sama sekali ke presiden.

Di bawah TNI dan lembaga presiden, ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih cukup dipercaya oleh publik. Hasil survei Indikator Politik menunjukkan 66 persen responden yang masih menaruh rasa cukup percaya terhadap komisi antirasuah. Namun, hanya 8 persen responden yang mengaku sangat percaya kepada KPK.

Sementara, ada 18 persen responden yang sedikit percaya. Kemudian, 4 persen mengaku tidak percaya sama sekali ke KPK. Di posisi keempat, diduduki oleh institusi kepolisian yakni dengan 64 persen responden mengaku cukup percaya. Jumlah responden yang mengaku sangat percaya ke institusi kepolisian juga tergolong rendah yaitu 7 persen.

Mengapa TNI kerap muncul di survei dipotret sebagai institusi paling dipercaya oleh publik?

1. Citra TNI baik di mata publik karena mereka berkomitmen jaga jarak dari politik praktis

Hasil survei Lembaga Indikator Politik pada periode Maret 2018 hingga Maret 2020 (Tangkapan layar Twitter Indikator Politik)

Menurut Burhanuddin, potret TNI sebagai institusi yang paling dipercaya publik sudah konsisten terlihat sejak 2004 lalu. "Sejak TNI komit untuk menjaga profesionalisme militer dan menjaga jarak dari urusan politik praktis, citranya terus membaik," ungkap Burhanuddin kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis, 6 Mei 2021 lalu.

Hal itu kata Burhanuddin lagi, berbeda dengan polisi yang terlibat urusan keamanan dan lalu lintas. "TNI tidak bersentuhan dengan urusan masyarakat sehingga tak menimbulkan kepuasan," tutur dia lagi.

Tetapi, meski tetap jadi institusi yang paling dipercayai oleh publik, namun tingkat kepercayaannya menurun. Sebagai contoh, pada Februari 2020 lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai angka 95,4 persen. Tetapi dari Mei hingga Juli 2020, angka tersebut turun hingga 85 persen.

Lalu, tingkat kepercayaan terhadap TNI kembali naik dari September 2020 sampai Februari 2021 dengan angka perolehan terakhir 89,9 persen.

Dalam survei Indikator Politik yang dirilis pada pekan ini, menggunakan metode kontak telepon. Sampel responden mencapai 1.200 yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel itu berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

2. Panglima TNI pernah wanti-wanti agar personelnya tak ikut politik praktis

Default Image IDN

Wanti-wanti agar personel TNI tak berpolitik praktis sudah sejak lama digaungkan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hal itu ia sampaikan jelang pilkada serentak pada Desember 2020 lalu.

"Kita mengingatkan kembali kepada jajaran unsur-unsur TNI di seluruh wilayah, untuk tetap memegang netralitas TNI dan tidak berpolitik praktis," ungkap Hadi pada 28 Januari 2020 lalu di Mabes TNI Cipayung, Jakarta Timur.

Ketika itu, Hadi juga menjalin sinergi dengan Polri untuk mengamankan Pilkada di wilayah yang rawan. Bahkan, ketika itu, mereka juga memantau sirkulasi berita yang menampilkan politik identitas.

"Kita harus ingat bagaimana tingkat kerawanan pemilu, politik identitas, berita-berita di media sosial, dan pantau-pantau di titik kerawanan. Jaga kepercayaan TNI dan Polri di tengah-tengah masyarakat dan yang perlu saya tegaskan netralitas TNI, terkait dengan Pilkada Serentak 2020," tutur dia lagi ketika itu.

3. DPR dan partai politik jadi lembaga yang paling tak dipercaya publik

IDN Times/Kevin Handoko

Sementara, di posisi paling bawah ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik sebagai lembaga yang paling tak dipercayai oleh publik. 43 persen responden memilih sedikit percaya kepada DPR. Sedangkan, 44 persen responden sedikit percaya kepada partai politik.

Sebanyak sembilan persen responden mengaku tak percaya sama sekali terhadap anggota parlemen. Sedangkan, 12 persen responden tak percaya sama sekali ke partai politik.

Bukan Indikator Politik saja yang memotret persepsi publik yang tak percaya terhadap DPR. Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menangkap persepsi serupa pada 2020. Publik terlihat antipati kepada DPR terkait pengawasan dana bantuan COVID-19.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, temuan dua lembaga survei itu tidak mengherankan. Sebab, berulang kali sikap anggota parlemen justru menyakiti publik.

"DPR harus segera mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan DPR sebagai rumah rakyat, meski itu tidak bisa dilakukan secara instan," ungkap Lucius ketika dihubungi pada Jumat (7/5/2021).