Survei Indikator: TNI Lebih Dipercaya Publik, Parpol Makin Ditinggal

27 Sep 2021, 15:33 WIB

Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta, IDN Times - Indikator Politik Indonesia (IPI) kembali mengeluarkan hasil survei yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai lembaga yang paling dipercaya publik. Hasil survei menunjukkan 90 persen responden percaya terhadap kemampuan TNI, bahkan tingkat kepercayaan responden pada TNI jauh melampaui presiden yakni 82 persen.

Sementara, ada tujuh persen responden yang hanya sedikit percaya pada institusi TNI. Sedangkan, sebanyak 15 persen responden tidak begitu mempercayai presiden.

Hasil survei ini serupa dengan rilis yang diumumkan pada 7 Mei 2021, namun angka tingkat kepercayaan pada TNI pada September 2021 meningkat dibandingkan Mei lalu. Sebanyak 72 persen yang menyatakan rasa kepercayaannya kepada TNI pada Mei lalu.

Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, potret TNI sebagai institusi yang paling dipercaya publik sudah konsisten terlihat sejak 2004.

"Sejak TNI komit untuk menjaga profesionalisme militer dan menjaga jarak dari urusan politik praktis, citranya terus membaik," ungkap Burhanuddin kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 6 Mei 2021.

Hal itu, kata Burhanuddin, berbeda dengan Polri yang terlibat urusan keamanan dan lalu lintas. "TNI tidak bersentuhan dengan urusan masyarakat, sehingga tak menimbulkan rasa tidak puas," tutur dia.

Meski TNI tetap jadi institusi yang paling dipercayai publik, tingkat kepercayaan terhadap militer menurun. Sebagai contoh, pada Februari 2020, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 95,4 persen, tetapi sejak Mei hingga Juli 2020, angka tersebut turun hingga 85 persen.

Lalu, tingkat kepercayaan terhadap TNI kembali naik sejak September 2020 sampai Februari 2021 dengan angka perolehan terakhir 89,9 persen. Di sisi lain, menurut peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, makin tingginya tingkat kepercayaan publik pada TNI malah bisa menimbulkan masalah baru. Mengapa demikian?

1. TNI terus menggunakan media sosial untuk bangun citra humanis sejak reformasi

Prajurit TNI dan anggota Basarnas mengeluarkan logistik untuk korban gempa bumi Mamuju dan Majene dari pesawat Hercules A 1321 TNI AU saat tiba di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut TNI sebagai lembaga paling dipercaya bahkan melebihi presiden (Tangkapan layar Power Point IPI)

Menurut Fahmi, sejak pasca-reformasi, TNI coba memperbaiki citranya agar terlihat lebih humanis. Citra tersebut salah satunya dibangun menggunakan media sosial dan kini upaya tersebut berhasil.

Tapi di sisi lain, Fahmi menilai, TNI tidak perlu memperbaiki citranya. Sebab, mereka jarang bersentuhan dengan publik lantaran bukan lembaga pelayanan publik.

"Ini kan alat kekerasan negara. TNI punya kewenangan dan mandat konstitusional untuk melakukan kekerasan atas nama negara. Kekerasannya tapi yang proper seperti misalnya terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua atau kelompok teroris di Poso," ungkap Fahmi ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Senin (27/9/2021).

Ia menilai kepercayaan publik seharusnya tidak fokus pada TNI. Sebab, TNI bukan lembaga pelayanan publik atau birokrasi yang wajib meraih citra positif dari masyarakat.

Namun, TNI justru tetap mengeluarkan anggaran khusus untuk membangun citra tersebut. Fahmi mencontohkan dalam aksi demonstrasi, TNI kerap dipersepsikan sebagai pihak yang kerap membagikan nasi bungkus, air minum atau pengobatan kepada para demonstran. Di sisi lain, polisi dicitrakan kerap melakukan tindak kekerasan kepada demonstran.

"Akhirnya citra yang muncul di konten-konten kan jadi kontras antara TNI dengan Polri," tutur dia.

Fahmi menambahkan, TNI sukses membangun propaganda. Sehingga, ketika ada narasi prajurit TNI mendukung upaya penyitaan tanah milik warga atau diduga terlibat dalam kekerasan di Papua, tak menggoyahkan kepercayaan publik pada TNI.

2. TNI idealnya membangun jarak dengan politik kekuasaan

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi (Dokumentasi Istimewa)

Di sisi lain, Fahmi mengatakan, TNI seharusnya diingatkan untuk membangun jarak dengan politik kekuasaan. Menurut dia, TNI sebaiknya bersentuhan dengan publik dalam situasi darurat seperti ketika terjadi pandemik COVID-19 atau ada bencana yang membutuhkan bantuan mereka.

"Tapi, keliru bila personel TNI aktif malah menjabat sebagai kepala daerah sementara, pejabat eselon I, II, atau staf khusus menteri tertentu. Itu kan bukan tugas TNI dan belakangan ini sudah mulai tidak disiplin," kata dia.

Fahmi mencontohkan Brigjen Aria Prawiseso dari TNI AD yang malah menjadi staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dia juga menyoroti personel TNI, terutama yang sudah memiliki pangkat diberikan keistimewaan ketika mengurus layanan publik. Padahal, kata dia, idealnya semua warga berhak mendapat layanan publik yang sama.

"Kalau yang diurus terkait personel TNI, kemudian jadi cepet beres (pelayanan publiknya)," tutur dia.

Sehingga, ia mengimbau publik untuk lebih jeli melihat apa yang ditampilkan di media sosial dengan kondisi nyata terhadap citra TNI.

3. Partai politik jadi lembaga paling tidak dipercaya publik

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Sementara, berdasarkan survei IPI, partai politik menjadi lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Sebanyak 37 persen responden mengaku tidak percaya kepada parpol, meski 48 persen responden mengaku masih percaya.

Di atas parpol ada lembaga DPR yang juga memiliki tingkat ketidakpercayaan publik cukup tinggi, yakni 45 persen. Rendahnya kepercayaan publik terhadap parpol dan DPR sudah tercermin dari hasil survei IPI pada Februari 2021.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, bukan hal yang mengejutkan bila DPR dan partai politik mendapatkan tingkat kepercayaan terendah.

"Bukankah hasil yang sama sudah berkali-kali dirilis?" katanya ketika dihubungi hari ini.

Burhanuddin menjelaskan temuan hasil survei ini melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia dan dipilih secara acak. Survei itu memiliki tingkat toleransi kesalahan mencapai 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.