Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait PPKM yang diperpanjang mulai 3-9 Agustus 2021. (youtube.com/Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi memberikan pernyataan terkait PPKM yang diperpanjang mulai 3-9 Agustus 2021. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Lembaga Indostrategic melakukan sejumlah survei terkait kondisi politik di Indonesia. Salah satunya mengenai isu tiga periode Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945.

Survei tersebut dilakukan pada 23 Maret hingga 1 Juni 2021, dengan melibatkan 2.400 responden di 34 provinsi. Survei menggunakan metode multistage random dengan margin of error 2 persen.

Bagaimana hasil surveinya?

1. Sebanyak 80,7 persen menolak Jokowi tiga periode

Jokowi pimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (20/10/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Dalam survei tersebut, sebanyak 80,7 persen responden menolak wacana presiden tiga periode. Sedangkan yang setuju 12 persen, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Responden yang setuju dengan isu wacana presiden tiga periode itu berasal dari 48,7 persen dari pemilih PDIP. Kemudian dari pemilih Partai Golkar sebanyak 15,3 persen.

Sementara, yang tidak setuju berasal dari pemilih Gerindra (17,28 persen), PKS (13,99 persen), PKB (11,11 persen), dan Demokrat (8,66 persen).

2. Sebanyak 60,4 persen puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf

Ilustrasi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan Indostrategic juga menampilkan 60,4 persen publik puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan, 30,65 persen lainnya tidak puas.

Kemudian, publik yang sangat tidak puas sebesar 4,35 persen dan sangat pusat 8,15 persen. 

3. TNI jadi lembaga pemerintah yang dipercaya publik

Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad (tengah) didampingi Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono (kanan) dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto Mayjen TNI dr. Lukman Maruf (kiri) memberikan pernyataan dalam konferensi pers terkait Vaksin Nusantara, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Selain itu, hasil survei juga meliputi tingkat kepercayaan terhadap lembaga publik. TNI berada di urutan teratas. Berikut daftarnya:

  • TNI: 84,9 persen.
  • Lembaga Kepresidenan: 79,8 persen.
  • Pemerintah daerah: 76,3 persen.
  • Polri: 73,4 persen.
  • KPK: 73,4 persen.
  • KPU: 69,6 persen.
  • Mahkamah Agung: 68,5 persen.
  • Mahkamah Konstitusi: 67,83 persen.
  • Kejaksaan: 65,8 persen.
  • DPRD/DPD: 63,38 persen.
  • DPR RI: 60,38 persen.
  • Partai politik: 58,3 persen.

Editorial Team