Survei Integritas KPK 2017: Polri & Pemprov Papua Dapat Skor Terendah

Direktur Penelitian dan Pengembangan pada Kedeputian Pencegahan KPK, Wawan Wardiana menjelaskan nilai indeks mendekati poin 100 menunjukkan risiko rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespons kejadian korupsi serta pencegahannya. Artinya, secara sederhana tindakan korupsi di institusi itu tidak dibiarkan begitu saja. 

Namun, ia juga mengingatkan nilai indeks yang tinggi bukan berarti kejadian korupsi tidak terjadi. 

"Sekali lagi, nilai mendekati 100 itu bagus tetapi, bukan menjadi jaminan 100 persen tidak korupsi," kata Wawan. 

Ia menjelaskan selama survei berlangsung, pihaknya melibatkan responden meliputi pegawai (internal), pengguna layanan atau stakeholder (eksternal), para ahli di bidang korupsi, dan melihat hasil kepatutan LHKPN dari lembaga itu atau laporan pengaduan masyarakat kepada KPK. 

Berdasarkan survei integritas yang dilakukan oleh Litbang KPK, ada tiga institusi yang berada di posisi terendah. Mereka yakni Pemprov Papua, Polri dan Pemprov Maluku Utara. 

Pemprov Papua diberi skor 52,91, Polri mendapat skor 54,01 dan Pemprov Maluku Utara meraih skor 55,29. Yang menarik, pihak internal Polri tidak pernah merespons survei integritas tersebut. Sehingga, angka 54,01 itu diperoleh dari penilaian eksternal yakni ekspert dan publik. 

Namun, menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, survei yang dirilis itu tidak mengejutkan. Ia menjelaskan sebelumnya, sudah ada tiga survei yang menghasilkan data serupa, yakni integritas anak muda indonesia, survei global corruption barometer dan indeks persepsi korupsi tingkat kota. 

"Ketiganya memasukan Polri sebagai lembaga publik yang terpapar korupsi," ujar Dadang kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Rabu (21/11). 

Berikut data lengkap mengenai skor survei integritas yang dikeluarkan KPK pada hari ini: 

1. Pemerintah Kota Banda Aceh (77,39)
2. Pemerintah Kota Bandung (77,15)
3. Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai) (76,54)
4. Kementerian Kesehatan (74,93)
5. Pemerintah Kota Madiun (74,15)
6. Kementerian Perhubungan 73,4)
7. Pemerintah Kota Tangerang (72,87)
8. Pemerintah Kota Banjarmasin (71,73)
9. Pemerintah Kota Makassar (70,7)
10. Pemerintah Kota Padang (70,64)
11. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (70,46)
12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (69,12)
13. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (68,51)
14. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (67,59)
15. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (67,49)
16. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (65,87)
17. Pemerintah Kota Samarinda (65,8)
    
18. Pemerintah Provinsi Jambi (65,14)
19. Pemerintah Kota Palangkaraya (65,12)
20. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (65,09)
21. Pemerintah Kabupaten Klaten (64,68)
22. Pemerintah Provinsi Bengkulu (63,77)
23. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (63,67)
24. Pemerintah Provinsi Riau (63)
25. Pemerintah Kota Pekanbaru (62,89)
26. Pemerintah Kota Palu (62,77)
27. Pemerintah Kota Mataram (62,01)
28. Pemerintah Provinsi Aceh (60,07)
29. Pemerintah Provinsi Papua Barat (59,1)
30. Pemerintah Kota Bengkulu (58,58)
31. Pemerintah Provinsi Banten (57,64)
32. Pemerintah Provinsi Maluku Utara (55,29)
33. Kepolisian RI (54,01)
34. Pemerintah Provinsi Papua (52,91)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Litbang KPK pada hari ini, indeks integritas tahun 2017 berkisar antara 52,91 hingga 77,39. Dari survei itu, ditarik kesimpulan, permasalahan internal yang masih dihadapi yakni nepotisme dalam penerimaan pegawai senilai 20,11 persen dan keberadaan calo 17,61 persen. 

Sedangkan, permasalahan integritas di sisi eksternal yaitu pemerasan meminta uang di luar ketentuan saat mengakses layanan mencapai 6,77 persen. Ada pula 5,60 persen responden yang mengaku memberikan sesuatu kepada petugas agar memudahkan pemberian layanan.  

Lalu, bagaimana caranya kalau Polri ingin berbenah dan menjadi institusi yang paling berintegritas dan dinilai tidak korup? Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan harus ada perbaikan sistem dan integritas individu yang ada di Polri. Hal tersebut harus berjalan sekaligus. 

"Selain itu, perlu ada pengawasan internal terutama praktik penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum di semua jenjang organisasi. Renumerasi juga menjadi isu penting yang harus diperhatikan," kata Dadang kepada IDN Times pada hari ini. 

Hal penting lainnya yang perlu diterapkan di Polri yakni penindakan terhadap oknum Polri yang korup dan menyalahgunakan kekuasaan harus dilakukan secara terbuka dan independen. Tujuannya, agar budaya organisasi di Polri berubah menjadi budaya yang profesional dan berintegritas tinggi. 

"Saya berpendapat, pembenahan Polri harus dilakukan dari atas ke bawah," katanya lagi. 

Sementara, KPK merekomendasikan bagi semua lembaga dan institusi, termasuk Polri agar memperkuat sistem anti korupsi. Bagaimana caranya? Pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan kedua, adanya penguatan bagi pelapor kasus korupsi. 

KPK juga mendorong, agar hasil survei ini tidak hanya dibaca, tetapi juga diterapkan di kementerian dan pemerintah daerah masing-masing melalui penilaian mandiri.