Survei IPI: Mayoritas Kaum Elite Ogah Presiden Jabat 3 Periode

13 Okt 2021, 21:30 WIB

Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) pada Rabu (13/10/2021) merilis mayoritas responden kaum elite menolak bila jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Hal itu diumumkan oleh IPI yang bekerja sama dengan Partai Nasional Demokrat. IPI melakukan survei pada periode 2-7 September 2021 lalu.

Angka responden kaum elite yang menolak jabatan presiden jadi tiga periode mencapai 94,6 persen. Sementara, kaum elite yang setuju jabatan presiden menjadi tiga periode hanya 4,8 persen.

Ini seolah menjadi gambaran bagi pihak yang masih mendorong agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo menambah masa jabatannya hingga 2029 atau tiga periode. Bila melihat demografi kaum elite, maka responden yang berasal dari akademisi, LSM, media massa, pusat studi (think tank), tokoh ormas/agama/budaya lebih dari 90 persen menolak jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.

Sementara, responden publik atau masyarakat umum juga mayoritas (71,3 persen) menolak bila jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Namun, penolakan datang lebih tinggi dari kaum elite dibandingkan masyarakat umum.

Direktur eksekutif IPI, Burhanudin Muhtadi sengaja membagi respondennya menjadi dua kelompok yakni masyarakat umum dan elite yang mampu membentuk opini. Responden masyarakat umum berjumlah 1.220 orang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Proses survei dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

Responden kaum elite mengikuti survei dengan dua metode yakni tatap muka dan secara virtual. Jumlah responden dari kelompok elite mencapai 313 orang. Mayoritas namanya pun bersedia diungkap ke publik agar bisa menjadi pembelajaran bagi kelompok pemilih. Responden elite yang disurvei tersebar di 16 wilayah.

Sementara, ketika ditanyakan kepada kaum elite yang setuju jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, ada satu nama yang didukung maju lagi. Siapa nama tokoh tersebut?

1. Kaum elite lebih setuju JK kembali maju di pemilu 2024, sedang warga dorong Jokowi nyapres lagi

Jusuf Kalla saat bertemu Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sementara, bila ditanyakan kepada kaum elite yang setuju jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode, mereka lebih mendukung bila Jusuf "JK" Kalla untuk ikut maju lagi dalam pemilu 2024. Angka responden kaum elite mencapai 87 persen.

Tokoh kedua yang didukung oleh kaum elite untuk maju lagi di pemilu 2024 adalah Jokowi. Angkanya tidak berbeda jauh yakni mencapai 80 persen. Tokoh ketiga yang didukung maju lagi adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 47 persen responden kaum elite yang mendukung.

Sementara, bagi warga biasa yang setuju masa jabatan presiden menjadi tiga periode mendukung Jokowi maju lagi di pemilu 2024. Angka responden publik yang mendukung Jokowi maju lagi mencapai 84 persen.

Responden publik yang mendukung JK maju lagi di pemilu 2024 mencapai 56 persen. Sementara, responden publik yang mendukung SBY maju lagi mencapai 58 persen.

2. Kaum elite sepakat masa jabatan presiden tetap dibatasi dua periode

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 2-7 September 2021 mengenai opini amandemen UUD 1945 (Tangkapan layar power point survei IPI)

Dari survei itu, IPI juga mengungkap mayoritas kaum elite ingin tetap membatasi masa jabatan presiden dua kali berturut-turut. Angkanya mencapai 89,5 persen.

Sementara, jumlah responden kaum elite yang setuju masa jabatan presiden diubah hanya 9,9 persen. Untuk responden warga biasa yang ingin masa jabatan presiden tetap dua periode juga sama tingginya. Angkanya mencapai 79,9 persen. Sementara, warga biasa yang meminta agar periode jabatan presiden ditambah mencapai 13,6 persen.

Dari survei itu juga terungkap bahwa mayoritas kaum elite juga menolak bila Jokowi maju lagi di pemilu 2024. Angkanya mencapai 93 persen. Sementara, jumlah responden warga biasa yang menolak mencapai 68,7 persen.

"Artinya, banyak pendukungnya Pak Jokowi pun yang tidak setuju Pak Jokowi maju lagi," kata Burhanudin.

Ia bahkan sempat menyentil koleganya, Muhammad Qodari yang mengusung gerakan Jokowi-Prabowo 2024. "Artinya, banyak pendukungnya Pak Jokowi yang tidak setuju dengan Mas Qodari. Tapi, dia tetep temen saya," tutur dia sambil tertawa.

3. Mayoritas kaum elite menolak pemilum elite 2024 diundur ke tahun 2027

Hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) periode 2-7 September 2021 mengenai opini amandemen UUD 1945 (Tangkapan layar power point survei IPI)

Sementara, dari hasil survei terungkap kaum elite menolak bila pemilu diundur ke tahun 2027. Angkanya mencapai 93,3 persen. Kaum elite yang sepakat pemilu diundur hanya mencapai 4,8 persen.

Sedangkan, responden publik yang menolak pemilu ke tahun 2027 mencapai 64,7 persen. Hanya 30 persen responden publik yang setuju pemilu 2024 ditunda ke tahun 2027.

"Tetapi, angka publik yang setuju agar pemilu ditunda cukup besar. Jadi, ini bisa saja menjadi aspirasi yang diperjuangkan," kata Burhanudin dengan nada bercanda.