Kepuasan Demokrasi Era Jokowi Termasuk Terburuk 16 Tahun Terakhir

Burhan kemudian memaparkan tren kepuasan demokrasi dari tahun ke tahun. Ternyata, di bawah kepemimpinan Jokowi, angka 49,5 persen tergolong yang terendah dalam 16 tahun terakhir. Adapun angka kepuasan terendah lainnya adalah pada Juni 2012 yaitu 43,8 persen dan April 2004 yaitu 39,4 persen.

“Ini jadi alarming, jadi bel. Pada bulan Februari, 75,6 persen yang puas, tapi sekarang kebalik. Penanganan COVID-19 yang jadi korban pertama adalah demokrasi. Baik pendukung Jokowi atau Prabowo tidak puas dengan kinerja demokrasi,” terang Burhan.

Meski kepuasan demokrasi menurun, temuan menariknya adalah kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi masih tinggi, meski diterpa badai pandemik virus corona. Pada Mei 2020, ternyata 66,5 responden masih puas dengan kinerja Jokowi.

Menurut Burhan, hal ini bisa menafsirkan tiga hal. Pertama, kepuasan terhadap kinerja Jokowi dipisahkan dengan kinerja terhadap Pemerintah Pusat. Kedua, masyarakat bisa membedakan antara dampak ekonomi karena COVID-19 yang bersifat global, sehingga mereka tidak menghakimi Jokowi.

“Tafsir ketiga, yang menopang kepuasan kinerja Jokowi adalah efek partisan. Di sini pendukung Jokowi 77 persen yang puas, sementara pendukung Prabowo yang puas hanya 48,3 persen. Artinya, ada yang pakai persepsi (kepuasan) secara umum pakai lensa partisan,” tutur Burhan.  

Politikus PDIP, Maruarar Sirait, enggan menyebut Jokowi sebagai otoriter bila acuannya adalah kepuasan demokrasi yang menurun. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan seorang yang demokratis dan terbuka terhadap kritik.

“Dalam soal kinerja, masih dapat angka 60 persen di tengah situasi COVID-19 itu luar biasa. Di elite politik, agenda pemerintah, APBN, Perppu, semua gol terus. Di masyarakat juga masih ada demo. Saya pikir ini adalah bukti kalau Pak Jokowi mendengarkan, tidak otoriter,” kata dia.

Menanggapi hasil survei ini, Juru Bicara Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi masih cukup tinggi, walau pun tren alami penurunan.

Menurut Fadjroel, masyarakat masih percaya terhadap Jokowi lantaran bisa mengoordinasi kementerian dan lembaga dengan baik. Salah satunya adalah pembentukan Gugus Tugas penanganan COVID-19 di tengah pandemik ini.

Kendati demikian, tren kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun. Fadjroel mengungkapan bahwa penurunan tersebut masih wajar di masa pandemik COVID-19 ini.

"Pada situasi pandemik yang berat ini, mayoritas masyarakat percaya kepada pemerintah pusat," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6).

Fadjroel melanjutkan, kepercayaan masyarakat tersebut akan menjadi modal Jokowi untuk bekerja keras. Salah satunya dalam penanganan COVID-19.

"Kepercayaan ini menjadi modal bagi Presiden Jokowi untuk terus bekerja keras membangun sistem responsif yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bertindak dalam penanganan COVID-19 untuk memasuki kenormalan baru," tutur dia.

Meski begitu, Fadjroel juga menyampaikan bahwa catatan dan kritikan masyarakat tentang kebijakan yang belum ideal akan menjadi perhatian Jokowi. Seperti program bantuan sosial dan reformasi birokrasi.

"Sehingga Presiden Jokowi mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum sebab tugas konstitusional Presiden Jokowi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ucap dia.

Jajak pendapat yang dilakukan sepanjang 16-18 Mei 2020 ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi. Adapun metodenya adalah wawancara melalui telepon, karena survei tatap muka tidak memungkinkan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Sementara, tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen, dengan toleransi kesalahan (margin of error) kurang lebih 2,9 persen. Acuan (base line) pada survei ini adalah survei politik dan ekonomi yang dilakukan secara tatap muka pada Februari 2020.