Survei LSI: Intoleransi Masih Tinggi, Identitas Kenegaraan Meningkat

03 Nov 2019, 20:15 WIB

IDN Times/Fitang Budhi Adhitia

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan ada indikasi menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Temuan tersebut terungkap dalam hasil survei yang digelar lembaganya pada 8-17 September 2019. Survei ini melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak dengan margin of error 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan," ujar Djayadi dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Minggu (3/11).

1. Intoleransi dalam hal pembangunan rumah ibadah sebesar 53 persen

IDN Times/Masdalena Napitupulu

Djayadi menjelaskan, pada hasil survei mengenai intoleransi keagamaan, warga muslim yang intoleran terhadap non-muslim dalam membangun rumah ibadah Sebesar 53 persen. Dengan demikian, hanya 36,8 persen umat muslim yang mengaku tidak keberatan dalam pembangunan rumah ibadah non muslim.

Djayadi juga menjelaskan, untuk pengadaan kegiatan acara keagamaan non-muslim, hasil presentasinya adalah sebesar 36,4 persen kalangan muslim yang keberatan. "Sedangkan yang merasa tidak keberatan yaitu, 54 persen," ujarnya.

2. Mayoritas muslim keberatan jika non-muslim jadi kepala pemerintahan

Ilustrasi pemungutan suara (Unsplash.com/Element5Digital)

Djayadi juga mengatakan intoleransi juga merasuki dunia politik. Ia menyebutkan hasil survei menunjukkan sebesar 59,1 persen muslim keberatan apabila non-muslim menjadi presiden, sedangkan sebesar 31,3 persen tidak keberatan.

Pada jabatan gubernur, sebesar 52 persen muslim keberatan apabila gubernur berasal dari non-muslim. Sedangkan, 37,9 persen tidak keberatan.

"Yang keberatan jika non-muslim jadi walikota/bupati sebesar 51,5 persen. Yang tidak keberatan 38,3 persen," ujar Djayadi.

3. LSI menilai Jokowi punya modal untuk menghadapi intoleransi

Dok.IDN Times/Biro Pers Kepresidenan

Djayadi mengatakan, hasil survei menunjukkan pemerintahan Jokowi memiliki modal yang baik untuk menjawab tantangan intoleransi dan penurunan kebebasan sipil.

"Ada modal yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan Pemerintahan Jokowi periode kedua di tengah tantangan tersebut," kata Djayadi.

Modal tersebut adalah tren penguatan keyakinan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan bernegara dan berbangsa yang baik.

"Selama tiga tahun terakhir juga ditemukan tren penguatan identitas kenegaraan yang dibarengi dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan," ujar Djayadi.