Survei LSI: KPK Lebih Dipercaya Berantas Korupsi Ketimbang Polisi

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, salah satu penyebab tingginya tingkat kepercayaan publik ke KPK, dipicu seringnya lembaga antirasuah itu menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT). Upaya penindakan ini kerap mendapat sorotan lebih luas dibandingkan upaya pencegahan. 

Adnan mengatakan, operasi senyap tersebut semakin intens dilakukan pada 2018. Pada satu sisi, kerap melakukan operasi senyap adalah sesuatu yang baik. 

"Karena itu lah yang seharusnya dilakukan oleh KPK. Publik melihatnya hanya KPK yang mengerjakan hal itu. Tapi, berbicara efektivitas pemberantasan korupsi, kuncinya tidak hanya ada di langkah penindakan tapi juga pencegahan," ujar Adnan menjawab pertanyaan IDN Times, Seninsiang di area Jakarta Pusat. 

Oleh sebab itu, Adnan menyarankan agar dibangun jembatan pengetahuan agar publik mengetahui pemberantasan korupsi tidak hanya butuh penindakan, namun juga pencegahan. 

Sementara, di dalam survei yang rilis oleh LSI juga menunjukkan 75 persen responden menyatakan, polisi juga dipercaya sebagai institusi penegakan hukum. Namun, dalam pandangan Adnan, hal itu tidak tepat sepenuhnya. 

Menurut Adnan, kesan publik terhadap polisi membaik bukan karena mereka telah memperbaiki kinerja dalam hal penegakan hukum. Publik menilai polisi telah bekerja untuk isu menangkal hoaks dan melakukan pelayanan publik seperti pengurusan SIM dan STNK. 

"Itu memang memberikan ruang agar polisi dapat membangun citranya lebih baik. Hal itu sangat paradoks ketika orang berurusan dengan polisi," kata dia. 

Ia menjelaskan, publik akan semakin mempercayai penegak hukum kalau mereka memiliki kredibilitas dan integritas. Kalau mereka tidak memiliki hal tersebut, maka hukum akan dijadikan barang dagangan. 

"Jangan juga sampai ada keyakinan yang dimiliki oleh pengacara ketika sedang menangani sebuah perkara, ia bisa meyakinkan kliennya apakah ingin kasusnya diselesaikan di depan, tengah atau di belakang. Ini kan artinya semua lini bisa dinegosiasikan," katanya lagi. 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku bahagia karena publik masih mempercayakan institusinya untuk memberantas korupsi. Padahal, situasi yang dialami oleh KPK saat ini tidak ideal. Mereka hanya memiliki sekitar 1.557 pegawai termasuk penyidik. Jumlah anggarannya pun hanya diberikan Rp800 miliar dari Rp1,2 triliun yang diajukan pada 2018. 

"Tapi, kita tetap happy  dan tidak mengeluh ketika anggaran dipotong. Kami masih memiliki inovasi-inovasi lah. Padahal, yang diawasi oleh KPK  yakni sebuah negara yang memiliki anggaran Rp2.200 triliun dari Aceh hingga Papua," kata Saut menjawab pertanyaan IDN Times. 

Salah satu inovasi yang disarankan ke dia yakni mengurangi pengusutan kasus di daerah dan lebih ditingkatkan untuk operasi senyap. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh KPK agar tetap dipercaya oleh publik?

"Hukum atau buktikan sebanyak mungkin yang bisa dibuktikan sesuai kewenangan KPK tanpa pilih besar atau kecil (kasusnya). Yang (kasus) kecil saja perlu ditindak, apalagi kasus (besar) tentunya. Kedua, melakukan sharing values, norma dan pengetahuan dengan penegak hukum lainnya. Ketiga, lakukan inovasi untuk pencegahan dengan berbagai pendekatan," kata pria yang pernah menjadi staf ahli di Badan Intelijen Nasional (BIN) itu. 

Dalam survei yang dirilis oleh LSI, menggambarkan di tahun ini persepsi publik terhadap tingkat korupsi mengalami kenaikan. Ada 52 persen responden yang berpendapat demikian. Namun, uniknya bila dibandingkan dengan trend sejak 2016 lalu, trendnya justru mengalami penurunan. 

Tahun 2016, sebanyak 70 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat. Di tahun 2017, angka responden itu turun menjadi 55 persen dan tahun ini kembali turun ke angka 52 persen. Artinya, publik tahu perilaku korupsi tetap ada di Indonesia. Namun, sudah ada lembaga yang mengatasi perilaku korup itu. 

Di dalam survei LSI menunjukkan, KPK yang masih dipercaya publik untuk memberantas korupsi dibandingkan polisi dan jaksa. Sayangnya dengan personel di KPK yang terbatas, lembaga antirasuah itu juga tidak bisa mengembangkan ide untuk membuka kantor perwakilan di daerah. 

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, konsep itu bisa saja terealisasi, namun terhambat keberadaan Muspida. 

"Muspida ini berbahaya. Di zaman Orde Baru, Muspida digunakan untuk menjaga stabilitas. Kalau sekarang fungsi check and balances itu dilanjutkan kembali, maka Muspida itu tidak bisa dilanjutkan keberadaannya," kata dia. 

Di sisi lain, ujar Adnan, perlu dipikirkan skenario apakah untuk upaya penindakan korupsi dipusatkan saja ke KPK. Sebab, toh merujuk ke survei itu, lembaga antirasuah jauh lebih dipercaya oleh publik. 

"Sementara, kalau dari upaya pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab semua pihak," katanya. 

Fenomena lain yang unik dari temuan survei LSI yakni Ombudsman berada di posisi buncit dari tingkat kepercayaan publik. Hanya 48 persen responden yang menyatakan Ombudsman dapat dipercaya oleh publik, padahal lembaga itu mengurusi kepentingan publik, terutama apabila ditemukan maladministrasi. 

Lalu, apa yang menyebabkan lembaga itu malah mendapat kepercayaan yang rendah dari publik?

"Karena selama ini kinerja lembaga tersebut belum dirasakan oleh masyarakat. Padahal, Ombudsman adalah satu-satunya lembaga yang langsung bersentuhan dengan publik. Mengapa? Karena mereka yang mengawasi mengenai kualitas pelayanan publik," kata Adnan Topan. 

Layanan publik itu, kata dia, dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu contoh peristiwa di mana Ombudsman bisa lebih berperan yakni di dalam kasus KTP elektronik. 

"Ombudsman sesungguhnya bisa muncul dan memastikan layanan pembuatan KTP elektronik benar-benar berjalan dengan lancar. Apakah mereka masih menemukan maladministrasi?" kata dia. 

Kalau mereka menyaksikan ada indikasi perbuatan korupsi maka Ombudsman bisa berkoordinasi dengan KPK. "Ini lho celah (pembuatan e-KTP) masih ada di sini menurut evaluasi kami," tutur dia.