Jakarta, IDN Times - Survei Charta Politika menyebut mayoritas publik tak setuju penundaan Pemilu 2024. Sebanyak 76,2 persen responden mengaku tidak setuju jika Pemilu 2024 ditunda, dan tetap ingin pemilihan umum dilangsungkan pada 2024.
Survei bertajuk "Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral Pasca Rakernas ProJo" ini dilakukan pada 25 Mei-2 Juni 2022 dengan melibatkan 1.200 responden. Survei menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error 2,83 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menjelaskan hasil survei persepsi publik terhadap pelaksanaan penundaan pemilu berkorelasi dengan pengetahuan publik akan pelaksanaan Pemilu 2024.
Dalam survei penundaan Pemilu 2024 itu, sebanyak 76,2 persen responden mengaku tidak setuju jika pemilu ditunda, dan hanya 16,3 persen yang setuju penundaan pemilu. Sementara, terkait pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024 sebanyak 76,2 persen responden mengaku tahu, dan hanya 23,8 persen yang mengaku tidak tahu.
“Jadi sebenernya ada linier ya kalau kita lihat yang tidak setuju terhadap penundaan pemilu diikuti dengan temuan 76 persen yang menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya Pemilu Serentak di 2024 dan menyatakan setuju pelaksanaan pemilu di 2024 baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada,” kata Yunarto, Senin (13/6/2022).
Yunarto juga menyinggung tingkat kesadaran publik yang cukup tinggi terhadap penyelenggaran Pemilu 2024. Hal itu dibuktikan dengan tingkat pengetahuan publik terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang mencapai 76,2 persen.
Publik juga memiliki kesadaran akan penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan serentak pada 2024.
Menurut survei 84,5 persen atau 914 responden setuju dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden-wapres, dan pemilihan kepala daerah secara bersamaan pada 2024. Hanya 13,3 persen yang mengaku tidak setuju dan 2,2 persen tidak menjawab.
“Awareness (tingkat kesadaran) cukup tinggi, 76,2 persen dan ketika kita tanya apakah mereka setuju Pemilu Serentak di 2024 terhadap adanya Pileg dan Pilpres di Februari dan Pilkada Serentak di November 2024, itu 84,5 persen menyatakan setuju, hanya 13,3 persen yang tidak tidak setuju,” tuturnya.
Diketahui, isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali muncul usai ProJo mengusulkan jabatan presiden 2,5 periode.
Bendahara Umum Projo, Panel Barus, mengaku pihaknya menginginkan masa jabatan presiden diperpanjang hingga 2,5 periode. Perpanjangan jabatan 2,5 periode disebut lebih memungkinkan, ketimbang jika diperpanjang hingga tiga periode.
“Menurut saya yang lebih masuk akal bukan 3 periode, tapi 2,5 periode. Mekanisme 2,5 periode artinya nambah (masa jabatan) itu lebih mungkin, energinya lebih ada,” ujar Panel dalam diskusi Total Politik, Minggu (12/6/2022).