Survei: Mayoritas Warga Tolak Pemilu Ditunda Meski Kinerja Jokowi Baik

22 Des 2022, 19:25 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Mayoritas responden menolak Pemilu 2024 ditunda dan menginginkan terjadinya pergantian kepemimpinan. Hal itu yang terungkap dalam hasil survei nasional yang digelar oleh Charta Politika dengan tema "Catatan Akhir Tahun: Tren Persepsi Publik dan Proyeksi Politik Menuju 2024" yang digelar virtual pada Kamis (22/12/2022).

Dalam survei ini, Charta Politika melibatkan 1.220 responden dengan menggunakan multistage random sampling. Mereka memilih responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi kriteria untuk menggunakan hak suara saat pemilu.

Periode survei dilakukan pada 8-16 Desember 2022. Sementara, tingkat margin of error mencapai 2,82 persen.

Berdasarkan survei itu, sebanyak 74,6 persen responden mengaku tidak setuju bila Pemilu 2024 ditunda. Hanya 17,2 persen saja yang setuju Pemilu 2024 ditunda. Hal ini sekaligus menjawab pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang pernah menyebut tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menjadi indikasi kelanjutan untuk dipimpin oleh keduanya.

Sementara, berdasarkan hasil survei Charta Politika, 72,9 persen responden mengaku puas dengan kinerja Jokowi di periode kedua. Hanya 25,8 persen responden yang tidak puas dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Walaupun tingkat kepuasan publik ada di angka 72,9 persen tapi ternyata tidak berbanding linear. Artinya, 72,9 persen responden yang katakan lah puas dengan (kinerja) Pak Jokowi, ternyata tidak serta merta menjadi pihak yang setuju untuk kemudian masuk dalam usulan tentang penundaan pemilu. Jadi, menurut responden ini adalah hal yang berbeda," ungkap Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya seperti dikutip dari YouTube pada hari ini.

Ia mengaku senang dengan hasil survei itu, sebab tidak hanya responden umum, melainkan pemilih Jokowi juga menganggap isu pembatasan kekuasaan adalah sesuatu yang penting. "Minimal dengan data ini, kita bisa bilang jangan klaim atas nama masyarakat," tutur dia lagi.

Di sektor apa saja kinerja pemerintahan Jokowi disorot oleh Charta Politika?

1. Tren kepuasan Jokowi pada Desember 2022 jadi tertinggi dalam dua tahun terakhir

Hasil survei Charta Politika periode 8-16 Desember 2022. (Tangkapan layar dokumentasi Charta Politika)

Sementara, bila dilihat secara keseluruhan, tren tingkat kepuasan terhadap pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin memang meningkat. Bahkan, angka 72,9 persen menjadi yang paling tinggi dalam dua tahun terakhir.

Dari data itu pula terakhir, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi pernah anjlok hingga di bawah 60 persen. Momen itu terjadi pada Mei 2020. Menurut Yunarto, momen tersebut bersamaan ketika diberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat untuk mencegah meluasnya virus Sars-CoV-2.

"Saat itu, Indonesia akhirnya mengakui ada dua pasien pertama COVID-19 di bulan Maret. Lalu diberlakukan PSBB, masih belum ada vaksin dan ketika itu kita masih bingung ini penyakit apa. Saat itu kan kita seperti dalam keadaan tanda kutip lockdown dan hanya bisa di rumah saja," ungkap Yunarto.

Angka tingkat kepuasan kemudian kembali naik dan membaik dibandingkan sebelum pandemik pada Januari 2022 yakni 71,7 persen. Lalu, kembali turun karena ada momentum komoditas minyak goreng langka di beberapa daerah.

Angka tersebut sempat fluktuatif dan kembali jatuh pada September 2022 yakni 63,5 persen. Menurut Yunarto, ketika itu pemerintah mengumumkan pencabutan subsidi bagi BBM sehingga harganya melonjak.

Ia juga menyebut responden yang mengaku puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin berdomisili di Jawa Tengah-Yogyakarta, Bali-NTB-NTT dan Jawa Timur. "Sementara, tingkat kepuasan terendah berada di wilayah Jawa Barat dan Kalimantan," kata dia.

2. Upaya pemberantasan korupsi di era Jokowi dinilai tak ada kemajuan

Hasil survei Charta Politika periode 8-16 Desember 2022. (Tangkapan layar dokumentasi Charta Politika)

Sementara, bila dilihat dari evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di bidang hukum, responden menilai tidak terlalu percaya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal itu ditandai, tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di bawah Kejaksaan Agung.

Sebanyak 21,6 persen responden mengaku puas dengan kinerja komisi antirasuah. Sedangkan, 25,5 persen responden puas dengan kinerja Kejaksaan Agung.

Di sisi lain, situasi korupsi di Tanah Air pada tahun ini dianggap tak jauh berbeda dibandingkan pada 2021. Angkanya mencapai 40,3 persen mengaku sama saja.

"Saya pikir ini bukan kabar baik ya, tapi cenderung masyarakat menilai tidak ada yang berubah banyak. Walaupun tadi penilaiannya ada yang baik. Bahkan, sebanyak 27,8 persen responden menilai ada peningkatan (korupsi)," ungkap Yunarto.

Di sisi lain, sebanyak 57,6 persen mengaku tidak yakin Indonesia bakal bisa bebas dari praktik korupsi. Hanya 40,3 persen yang mengaku yakin Indonesia dapat terbebas dari rasuah.

3. Responden optimistis kondisi perekonomian Indonesia membaik pada 2023

Hasil survei Charta Politika periode 8-16 Desember 2022. (Tangkapan layar dokumentasi Charta Politika)

Sementara, 47 persen responden menyatakan kondisi perekonomian pada 2022 di bawah kepemimpinan Jokowi dalam keadaan baik. Tetapi, 42,2 persen responden lainnya menilai kondisi perekonomian saat ini buruk.

Yunarto menyebut dari tren yang ada sejak November 2022, jumlah responden yang mengatakan kondisi perekonomian di Tanah Air baik lebih banyak dibandingkan yang menilai buruk. "Ini menurut saya kabar baik. Apalagi saat itu kita belum lepas dari status pandemik, tapi kabar baiknya angka yang menyatakan baik sudah menyalip yang menilai tidak baik, bahkan angkanya sudah mencapai 53 persen," kata Yunarto.

Di sisi lain, sebanyak 65,4 persen responden mengaku optimistis kondisi perekonomian Tanah Air membaik pada 2023. "Jadi, bisa dibilang warga Indonesia ini gampang bersyukur lah," tutur dia.

Ia juga menambahkan meski Jokowi menyatakan kondisi perekonomian pada 2023 memasuki masa gelap, tetapi Indonesia diprediksi bisa terhindar dari resesi. "Kalau pun ada, itu adalah (perekonomian) slowing down," ujarnya lagi.