Disebut di Survei KPK Memiliki Integritas yang Rendah, Ini Kata Polri

22 Nov 2018, 16:06 WIB

IDN Times/Ardiansyah Fajar

Jakarta, IDN Times - Polri akhirnya buka suara soal survei penilaian integritas (SPI) tahun 2017 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (21/11). Di dalam survei tersebut, Polri tertulis sebagai lembaga kedua terendah soal integritas. Skornya 54,01.

Sementara, di posisi buncit diduduki oleh Pemprov Papua dengan skor 52,91. Di atas Polri ada Pemprov Maluku Utara dengan skor 55,29.

Survei ini dilakukan di 36 lembaga oleh Direktorat Litbang KPK yang dibantu oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Ada lima hal yang dinilai dari survei penilaian integritas (SPI) yakni praktik suap atau gratifikasi, praktik jasa korupsi pengadaan barang dan jasa, whistleblowing system, praktik jual beli jabatan, dan praktik penggelembungan anggaran.

Hal lain yang menarik yaitu survei internal Polri tidak pernah dikembalikan ke KPK walau tenggat waktunya sudah lewat. Alhasil, yang memberikan penilaian 54,01 adalah masyarakat dan ekspert.

Lalu, apa kata Polri soal survei yang dirilis oleh lembaga antirasuah itu?

1. Survei KPK tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di dalam tubuh Polri

(Survei penilaian integritas KPK tahun 2017 bagian 1) IDN Times/Cije Khalifatullah

(Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2017) IDN Times/Cije Khalifatullah

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan survei penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK tidak bisa dijadikan acuan untuk menggambarkan institusi Polri. Ia mengaku ingin melihat lebih dulu variabel apa yang digunakan untuk mengukurnya.

"Karena bisa saja survei itu akurat tapi bisa juga bias," ujar Iqbal melalui pesan pendek kepada IDN Times pada hari ini.

Dalam variable tingkat kepercayaan, mantan Wakapolda Jawa Timur itu menjelaskan, Polri justru menempati peringkat ketiga atau keempat dalam satu tahun terakhir.

"Kemenpan juga banyak memberikan penghargaan kepada satuan-satuan Polri atas integritasnya. Banyak juga satuan yang ditetapkan sebagai wilayah yang bebas korupsi dan wilayah bersih melayani," kata dia lagi.

2. Polri mengklaim sebagai institusi yang berintegritas

(Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (tengah) dan Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto (kanan)) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Walau dalam beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga lain seperti Transparency International Indonesia (TII), Polri memang diragukan sikap integritasnya, tetapi mereka menolak dicap demikian. Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan kalau tidak memiliki integritas maka beberapa acara besar yang mempertaruhkan nama baik Indonesia tidak akan berjalan sukses.

"Ada Asian Games, Asian Para Games, pertemuan IMF-Bank Dunia, Pilkada dan banyak kasus berintensitas tinggi seperti terorisme sudah kami ungkap," kata Iqbal lagi.

Sementara, kualitas layanan Polri pun sudah diakui sudah mengalami banyak perbaikan dan kini semakin prima.

3. Melakukan perubahan di organisasi Polri membutuhkan waktu

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Mewujudkan Polri sebagai institusi yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi serta nepotisme (KKN) merupakan visi Tito Karnavian ketika akan menerima tongkat kepemimpinan sebagai Kapolri. Artinya, harapan yang begitu tinggi digantungkan kepada mantan Kepala Densus 88 Anti Teror itu untuk membuat perubahan di dalam institusi korps berbaju cokelat.

Bahkan, Tito mengatakan tidak segan-segan akan memecat polisi yang melakukan pungli. Melalui hal itu, Polri mencoba menyampaikan pesan ke masyarakat bahwa mereka sudah mulai berubah.

Namun, Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan tidak mudah membuat perubahan drastis di institusi sebesar Polri.

"Apalagi Polri sebagai organisasi memiliki 450 ribu personel yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi sebesar Polri dengan rentang kendali dari tingkat pusat sampai dengan desa-desa perlu waktu dan perbaikan secara bertahap," kata dia.