Survei: Publik Lebih Pilih AHY Ketimbang Moeldoko pada Pilpres 2024

12 Apr 2021, 14:09 WIB

Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Pasca-terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 5 Maret 2021, tak membuat publik bersimpati dan memilih Moeldoko sebagai capres pada pemilu 2024. Justru nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ada dalam benak publik sebagai capres pilihan mereka.

Itu merupakan bagian dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis baru-baru ini, dengan tema "Refleksi Penanganan Pandemik dan Dampak Konstelasi Politik 2024."

Direktur eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan, survei itu dilakukan kepada 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Survei yang dilakukan pada 10 Maret - 22 Maret 2021 itu menggunakan teknik Multistage Random Sampling (MRS) atau pengambilan sampel acak bertingkat.

Hasilnya, AHY ada di posisi kelima pilihan responden dari 20 nama capres yang ada. Ada 7,1 persen dari 1.200 responden memilih AHY. Sedangkan, Moeldoko ada di posisi paling buncit dengan persentase 0,0 persen.

Hasil survei ini jauh dari perkiraan Moeldoko yang semula ingin menggunakan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya pada 2024. Apakah aksi kudeta yang dilakukan Moeldoko pada Partai Demokrat malah membuat publik tak bersimpati?

1. Moeldoko populer di publik tapi tak punya elektabilitas

Hasil survei IPO soal 20 nama capres pada pemilu 2024 (Dok. IPO)

Menurut Dedi, dari 20 nama potensial yang mungkin dikenali dan direspons, hasilnya Moeldoko belum mendapat respons elektabilitas. Meski ia memiliki ketertarikan pada politik praktis, tapi publik tak menyambut positif.

"Dari sisi penilaian publik, langkah Moeldoko tidak tepat. Tapi, mungkin Moeldoko tidak terpikir sampai ke arah sana. Ia sangat mungkin melihat keberhasilan hanya dengan mengambil alih Partai Demokrat," ungkap Dedi melalui pesan pendek kepada IDN Times, Senin (12/4/2021).

Moeldoko yang masih menjabat sebagai KSP, melupakan respons publik yang bisa saja justru berbalik memusuhi cara yang ia gunakan.

"Ini jelas berimbas pada empati publik, sementara politik praktis memerlukan ingin untuk membangun reputasi," kata Dedi.

Di sisi lain, Dedi melanjutkan, AHY berhasil memanfaatkan konflik itu untuk meningkatkan empati dan simpati publik. Hal tersebut, kata dia, benar adanya dari perolehan elektabilitas.

2. Partai Demokrat kubu Moeldoko meragukan metode survei yang digunakan IPO

KSP Moeldoko (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sementara, ketika dimintai tanggapannya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda menilai hasil survei yang dilakukan IPO mengada-ada. Sebab, bila melihat hasil survei, ada beberapa nama yang menurut dia tidak pernah terdeteksi di hasil survei lainnya dan lebih unggul ketimbang Moeldoko.

"Banyak hasil (namanya) yang masuk itu mengada-ada. Seolah-olah sengaja menjatuhkan nama Moeldoko atau tokoh-tokoh politik lainnya," ujar Saiful ketika dihubungi IDN Times, Senin.

Sementara, bila dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan Charta Politika pada akhir Maret lalu, nama Moeldoko juga menunjukkan tidak terlalu populer di mata publik. Terbukti dari 12 nama capres yang diberikan, dari 1.200 responden, hanya 1,3 persen yang memilih Moeldoko.

Hasil survei yang dilakukan Charta Politika juga menunjukkan elektabilitas AHY jauh lebih tinggi ketimbang mantan Panglima TNI itu. AHY memperoleh suara dari 4,8 persen responden.

Tetapi, Saiful berkukuh dengan menyebut hasil survei yang dilakukan Charta Politika sebelum terjadinya KLB di Deli Serdang. Sementara, survei itu dilakukan setelah dilakukan KLB.

Ia juga meragukan latar belakang responden untuk memberikan data ke IPO. "Bisa saja yang selama ini disurvei kontra dengan pemerintahan Jokowi, Moeldoko atau pro terhadap SBY," tutur Saiful.

Hasil survei Charta Politika pada triwulan I 2021, di mana survei dilakukan pada 20-24 Maret 2021 (Tangkapan layar survei Charta Politika)

3. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo masih ada di posisi teratas survei calon presiden Pemilu 2024

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Selain Moeldoko, survei IPO juga menunjukkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak memiliki elektabilitas. Tidak ada sedikit pun responden yang memilih namanya sebagai capres pada pemilu 2024.

Sementara, nama-nama teratas pada survei IPO merupakan nama lama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih menjadi pilihan paling banyak responden, yakni dengan 15,8 persen responden. Di bawah Anies, terdapat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo dengan 12,6 persen. Lalu, di bawahnya lagi terdapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang memperoleh 9,5 persen suara responden.