Survei: Publik Tak Setuju Jokowi Reshuffle Menteri NasDem gegara Anies

Peneliti Senior IPS, Alfin Sugianto menjelaskan dalam surveinya dia menanyakan kepada para responden terkait tanggapan terhadap isu reshuffle menteri NasDem.

"Apakah bapak, ibu, saudara setuju atau kurang setuju apabila Presiden Jokowi mengganti seluruh menteri yang berasal dari Partai NasDem setelah partai tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden?," ujar Alfin membacakan pertanyaan yang diajukan dalam survei, Rabu (19/10/2022).

Adapun hasilnya, sebagian terbesar publik atau 55,2 persen responden mengaku tidak setuju terhadap adanya usulan soal Jokowi me-resuffle menteri dari NasDem sebagai buntut dari keputusan Nasdem mendeklarasian Anies sebagai capres 2024-2029.

"Hanya 18,6 persen yang menyatakan setuju Presiden Jokowi mengganti seluruh menteri dari Partai Nasdem dan 26,2 persen menjawab tidak tahu.

Alfin menjelaskan, survei tersebut digelar pada 7 hingga 17 Oktober 2022 di seluruh provinsi. Populasi survei ialah seluruh warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 17 tahun (telah memiliki KTP).

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara probability dengan teknik acak bertingkat (multistage random sampling). Pengumpulan data dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka oleh tenaga terlatih dengan bantuan/pedoman kuesioner.

"Jumlah sampel sebesar 1200 responden, dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Quality control terhadap hasil wawancara petugas lapangan dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh para peneliti senior IPS," imbuh Alfin.

Setidaknya, ada tiga menteri di kabinet Jokowi-Maruf yang berasal dari NasDem. Pertama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Dalam internal partai, Johnny menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NasDem.

Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan publik di masa kepemimpinan Johnny G Plate. Kominfo sebelumnya mengeluarkan aturan yang tertuang dalam PP No. 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) serta Permenkominfo No. 5/2020 tentang PSE lingkup privat.

Kebijakan itu menuai banyak sentimen negatif karena penyelenggara elektronik diharuskan melaporkan penggunaan data pelanggan melalui badan otoritas independen. Johnny juga sempat mendapat kritik usai memblokir sejumlah aplikasi seperti PayPal dan Steam.

Kedua, politikus NasDem lainnya di kabinet Jokowi yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Dia menjadi sorotan publik usai pernyataannya yang menyebut pembangunan tak bisa berhenti karena kerusakan alam. Saat itu, Jokowi sedang gencar melakukan pembangunan IKN.

Baru-baru ini, Siti Nurbaya menegaskan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan merusak hutan alam. Sebaliknya, dia justru menyebut IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat.

"Kehadiran IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Folu Net Sink 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030),” kata Siti saat mengisi Orasi Ilmiah pada Rapat Senat Terbuka Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman Ke-60 di Gelora 27 September Unmul, Selasa (28/9).

Kemudian ketiga, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Saat pertama menjabat, Syahrul Yasin Limpo menargetkan dalam 100 hari kerja akan memetakan data pertanian. Dengan adanya pemetaan ini, data pertanian menjadi lebih jelas.

Syahrul Yasin Limpo, yang juga menjabat Ketua G20 Pertanian, menyerukan untuk penguatan kolaborasi dan dukungan kuat bagi petani di dunia. Sebagai Ketua G20 bidang pertanian, Indonesia mengajak soliditas untuk kecukupan pangan dunia. Terlebih juga bagi 273 juta rakyat Indonesia yang tidak boleh bersoal," kata Syahrul pada 16 Oktober 2022.