Survei SMRC: Di Pulau Jawa, Warga Jakarta Paling Ogah Divaksinasi

24 Mar 2021, 19:17 WIB

ANTARAFOTO/Galih Pradipta

Jakarta, IDN Times - Di antara daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa, warga DKI Jakarta ternyata paling banyak yang tidak mau divaksinasi meski vaksin COVID-19 sudah tersedia. Hal ini terungkap dalam survei yang dilakukan Lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC).

Survei SMRC melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak. Dari angka tersebut, jumlah responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.064 responden atau 87 persen, dengan margin of error 3,07 persen.

"Di Jawa sendiri, kita lihat di DKI paling besar (yang tak mau divaksinasi mencapai 33 persen)," ujar Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam rilis survei dengan tajuk "Satu Tahun COVID-19: Sikap dan Perilaku Warga Terhadap Vaksin" yang dikutip dari YouTube SMRC, Rabu (24/3/2021).

Di bawah DKI, ada 32 persen warga yang tinggal di Jawa Timur juga enggan divaksinasi, disusul warga di Provinsi Banten 31 persen. Tingginya keengganan warga DKI Jakarta untuk divaksinasi berkaitan dengan pandangan mereka yang menilai vaksin COVID-19 tidak aman dikonsumsi.

Dalam survei SMRC yang digelar pada 28 Februari hingga 8 Maret 2021, terlihat 31 persen responden di DKI Jakarta menilai vaksin COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah tidak aman dikonsumsi. Sementara 49 persen responden yang tinggal di ibu kota menyatakan vaksin itu aman disuntikan ke tubuh.

Deni juga menjelaskan, responden yang bermukim di Pulau Sumatra banyak yang tak percaya vaksin COVID-19 aman. Angkanya mencapai 32 persen yang menilai vaksin tak aman dikonsumsi.

Lantas apa komentar epidemiolog soal temuan masih tingginya warga yang enggan divaksinasi meski kondisi pandemik sudah darurat?

1. Budaya patronase jadi kunci penting untuk dorong warga agar mau divaksinasi

Default Image IDN

Dalam pandangan epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo, salah satu kunci penting untuk mendorong warga bersedia divaksinasi yakni memanfaatkan budaya patronase. Tokoh-tokoh agama dijadikan panutan bagi warga untuk vaksinasi.

Dalam polemik terbaru soal fatwa haram bagi vaksin AstraZeneca, sempat membuat publik ragu disuntik dengan vaksin buatan Inggris itu.

"Tapi, kabar baiknya Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim sudah divaksinasi. Padahal, MUI menyatakan vaksin itu tidak halal meski membolehkan. Tetapi, Ketua MUI Jatim kemarin sudah divaksinasi dan akan ada 100 kiai lainnya," ujar Windu dalam diskusi itu.

Menurutnya, tokoh-tokoh agama memiliki kunci penting dalam mengubah niat warga yang semula masih ragu dan enggan divaksinasi jadi bersedia. Windu menilai, sangat berbahaya bila yang bersedia divaksinasi masih di angka 61 persen. Kekebalan kelompok, kata Windu, baru tercapai bila jumlah warga yang divaksinasi mencapai 70 persen.

2. Varian baru COVID-19 mengganggu program vaksinasi

Ilustrasi pemakaman suspek COVID-19 PPU dengan protokol COVID-19 (IDN Times/Ervan)

Di sisi lain, Windu juga mengingatkan agar proses vaksinasi bisa secepatnya dirampungkan. Hal itu lantaran varian baru dari virus Sars-CoV-2 yang diketahui jauh lebih cepat menular bisa mengganggu program vaksinasi dan kekebalan kelompok.

"Saat ini kan diketahui sudah ada enam sampai tujuh lokasi yang sudah ditemukan varian baru. Bila (virus corona) itu menyebar dan kita tahu varian baru (B117) lebih cepat menular, itu artinya kekebalan kelompok yang 70 persen itu sudah tidak lagi cukup," ujarnya.

Ia mengatakan, di dalam ilmu epidemiologi, besaran kekebalan kelompok yang harus dicapai tergantung dari tingkat penularan. Sebab, bila varian baru B117 yang sudah masuk ke Indonesia itu menyebar di masyarakat, maka angka kekebalan kelompok yang harus dicapai menjadi 80 persen.

"Maka harus menggenjot testing dan tracing. Kedua, kita harus meningkatkan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan. Sekarang, jumlah warga yang masih memakai masker tinggal 53 persen," tutur dia.

"Sedangkan, warga yang memilih tidak berkerumun menurut survei hanya 25 persen. Artinya, kan mayoritas tetap berkerumun. Lalu, hanya 37 persen warga yang tetap menjaga jarak," katanya lagi.

Ia khawatir, lonjakan angka harian kasus COVID-19 akan kembali terjadi bila varian baru B117 sudah meluas di masyarakat.

3. Kemenkes temukan warga di Merauke lebih takut kena malaria ketimbang terpapar COVID-19

Default Image IDN

Sementara, poin menarik disampaikan oleh juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Ia mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Balitbangkes menunjukkan warga Indonesia sudah tak lagi mematuhi protokol kesehatan bila berkumpul dengan teman.

"Kalau sudah kumpul dengan teman susah untuk menjaga jarak. Apalagi bila ketemunya di rumah atau ruangan. Bila orang yang ditemui adalah teman dekat, maka mereka cenderung melepas masker," ujar Nadia di program diskusi yang sama.

Warga Indonesia juga cenderung tak memakai masker bila bertemu dengan orang lain yang usianya lebih senior. Maka, hal itu membuka celah penularan COVID-19 terus terjadi.

Temuan menarik lainnya yang diperoleh Kemenkes terjadi di Merauke, Papua. Menurut Nadia, warga di Merauke bosan mengenakan masker.

"Bahkan, mereka lebih takut dengan penyakit malaria yang sudah dirasakan selama bertahun-tahun ketimbang COVID-19 yang baru dirasakan setahun terakhir," ungkapnya.