Survei SMRC: Pemilih Kritis Lebih Setuju Pemilu 2024 Sistem Terbuka

12 Jun 2023, 17:27 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Mayoritas pemilih kritis lebih setuju pemilu 2024 tetap digelar dengan metode pemilihan secara terbuka. Artinya, publik masih lebih menginginkan bisa memilih secara langsung calon anggota legislatifnya dan bukan ditentukan oleh partai politik.

Mengutip hasil survei SMRC pada Senin (12/6/2023), total ada 76 persen responden di seluruh Tanah Air yang ingin agar metode pemilih tetap dengan sistem terbuka. "Di mana warga bisa memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih atau rakyat secara langsung, bukan oleh pimpinan partai," ungkap Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dan dikutip dari kanal YouTube SMRC.

Ia menambahkan hanya 15 persen warga yang menginginkan pemilu kembali dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem itu, maka caleg DPR hanya dipilih oleh partai.

"Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai," kata dia.

Selain itu, masih ada 9 persen responden lainnya yang tidak memiliki sikap. Deni juga menjelaskan bahwa survei terakhir dilakukan pada 30 Mei-31 Mei 2023 dengan sampel sebanyak 909 responden. Mereka dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.

Margin of error survei diperkirakan mencapai 3,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden, kata Deni, dipilih secara acak. Sedangkan, wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang terlatih.

1. Sikap responden yang tolak metode pemilu tertutup sudah ditunjukkan konsisten sejak Januari

Hasil survei SMRC pada 30 Mei-31 Mei 2023 soal metode pemilu 2024. (Tangkapan layar dokumen survei SMRC))

Lebih lanjut, Deni menjelaskan bahwa mayoritas responden menolak pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup sudah ditunjukkan secara konsisten pada Januari 2023 lalu. SMRC, kata Deni, telah melakukan empat kali survei. Pertama, pada Januari 2023, lalu kedua, pada Februari 2023.

Ketiga, pada 2 Mei-5 Mei 2023 dan keempat pada 30 Mei-31 Mei 2023. "Yang menginginkan sistem proporsional terbuka mencapai 71-76 persen. Justru jauh lebih banyak dibanding yang menginginkan proporsional tertutup yakni 15-19 persen," kata Deni.

Ia menambahkan bahwa pemilih kritis adalah mereka yang memiliki akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik. Mereka memiliki telepon seluler sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.

"Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawa ke kelas atas, lebih berpendidikan dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya," ujarnya.

Ia mengatakan total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan mencapai 80 persen.

2. Mayoritas pemilih PDIP justru lebih mendukung pemilu digelar proporsional terbuka

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Temuan lain yang menarik dari hasil survei SMRC yakni mayoritas pemilih PDI Perjuangan atau 69 persen memilih agar pemilu tetap dilakukan dengan metode proporsional terbuka. Hal ini ironis lantaran PDIP menjadi satu-satunya parpol di parlemen yang ngotot ingin agar pemilu 2024 dihelat menggunakan proporsional tertutup.

Sedangkan, 66 persen pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginginkan sistem proporsional terbuka. "Pemilih Gerindra mencapai 83 persen, Golkar 71 persen, NasDem 74 persen, PKS 80 persen, PPP 80 persen, PAN 89 persen, Demokrat 94 persen. Sementara partai-partai lain mencapai 85 persen," kata dia.

Berdasarkan temuan tersebut, usulan sistem pemilu proporsional tertutup justru bertentangan dengan aspirasi mayoritas pemilih yang lebih menginginkan sistem proporsional terbuka.

"Jadi, aspirasi yang menginginkan pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup hanya aspirasi dari sekelompok kecil orang dari sisi elite atau massa," ungkap peneliti SMRC, Saidiman Ahmad.

3. MK bakal umumkan hasil gugatan sistem pemilu pada Kamis, 15 Juni 2023

Sidang putusan gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sementara, MK bakal menggelar sidang pengucapan putusan gugatan uji materi sistem pemilu pada Kamis (15/6/2023). Sidang pengucapan putusan itu digelar usai hakim MK rampung menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Mengutip laman resmi MK pada Senin (12/6/2023), dalam pelacakan proses sidang tertulis, saat ini sidang memasuki tahapan ke-10, yaitu sidang pengucapan putusan. Proses selanjutnya, pada tahap ke-11 adalah penyerahan salinan putusan.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, membenarkan hakim konstitusi bakal membacakan putusan soal gugatan sistem pemilu pada Kamis. Jadwal sidang, kata Fajar, sudah dikirimkan kepada pemerintah, DPR, dan pihak terkait dalam gugatan tersebut.

"Para pihak yang tergugat, pemerintah, DPR, dan pihak terkait lainnya sudah dikasih surat panggilan untuk hadir di sidang. Untuk perkara 114 sudah diagendakan, nanti pengucapan putusan pada hari Kamis tanggal 15 Juni pukul 09.30 di ruang sidang pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain," ungkap Fajar di gedung MK, Senin.

Ia tak menampik proses penyelesaian perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 berlangsung lama. Namun, ia menegaskan, MK tidak sengaja menunda-nunda untuk memutuskan gugatan tersebut.

Menurutnya, perkara tersebut telah selesai dibahas pada 31 Mei 2023. Agendanya ketika itu adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Hakim konstitusi pun mendalami dan menggelar rapat musyawarah.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.