Jakarta, IDN Times - Jumlah kerugian negara akibat pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi bertambah menjadi Rp104,1 triliun. Kerugian itu diduga didapat dalam kurun waktu 19 tahun.
"Tahunnya 2003 sampai 2022 atas lima perusahaan di dalam Grup Duta Palma," ujar Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, Selasa (30/8/2022).
Kerugian Rp104,1 triliun itu terdiri dari kerugian keuangan dan perekonomian negara. Kerugian keuangan negara sebesar Rp4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara mencapai Rp99,2 trilliun.
Agustina Arumsari mengatakan, penghitungan itu berkaitan dengan dampak dari penyimpangan kegiatan usaha kebun kelapa sawit PT Duta Palma Group. Sari menjelaskan, penyimpangan itu mengakibatkan tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan seperti dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan.
"Dan kami hitung dengan jumlah untuk kerugian negara, ada 7,8 juta dolar AS kalau dirupiahkan sekitar Rp114 miliar," jelas Sari.
"Untuk yang lainnya ada provisi sumber daya hutan, kemudian ada fakta-fakta memang hutan itu mengalami kerusakan, sehingga ada biaya pemulihan kerusakan hutan yang dicari, jumlah semuanya berjumlah Rp4,9 triliun," tuturnya.
Sari menjelaskan, penyimpangan tersebut juga mengakibatkan adanya kerugian perekonomian negara. Untuk mengusut ini, ia sampai bekerja sama dengan berbagai ahli di bidang yang berbeda.
"Di mana kemudian masing-masing dengan kompetensinya menghitung kerugian keuangan negara dan seluruh angka dari kami baik dari sisi keuangan negara maupun perekonomian negara terhitunglah sebesar Rp99,34 triliun kerugian perekonomian negara," ujarnya.
Total kerugian negara yang diduga diakibatkan Surya Darmadi ini menjadi yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya, Surya disebut telah merugikan negara hingga Rp78 triliun.
Surya sempat jadi buronan Kejaksaan Agung selama 15 hari sebelum akhirnya menyerahkan diri.
Selain itu, Surya juga menjadi buruan KPK selama 3 tahun usai lembaga antirasuah menetapkannya sebagai buronan pada 2019. Ia merupakan tersangka kasus pengajuan revisi alih fungsi hutan Provinsi Riau di Kementerian Kehutanan tahun 2014.