Surya Darmadi Kaget Disebut Mega Koruptor, Merasa Dikriminalisasi

16 Feb 2023, 20:49 WIB

ilustrasi Surya Darmadi (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi merasa dikriminalisasi dalam dugaan korupsi alih fungsi lahan di Kabupaten Indragiri Hulu, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, ia merasa jaksa tidak punya bukti pendukung dalam dakwaannya.

“Saya merasa kaget tiba-tiba diekspos media sekitar Juli 2022, tanpa saya mengetahui duduk masalah sebenernya dikatakan saya mega koruptor, merugikan negara Rp104 triliun dengan alasan saya melakukan usaha dan memasuki kawasan hutan secara ilegal, yaitu di kabupaten Indragiri Hulu,” kata Surya saat membacakan nota pembelaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2023).

1. Surya Darmadi bingung karena jaksa sebut perusahaannya dapat keuntungan Rp7,2 triliun per tahun

Surya Darmadi (dok. Kapuspenkum Kejagung)

Surya Darmadi mengaku bingung karena kejaksaan menilai lima perusahaannya mendapat keuntungan Rp7,2 triliun per tahun dari pengelolaan lahan tersebut. Menurutnya hal itu tidak bisa dibuktikan jaksa dalam persidangangan.

“Sementara selama persidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat mendukung, dapat dibuktikan jaksa penuntut umum. Padahal keuntungan laba perusahan saya non HGU hanya Rp210 miliar,” ujarnya.

2. Surya Darmadi sebut lima perusahaannya punya izin lengkap

Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi (IDN Times/Aryodamar)

Selain itu, Surya Darmadi juga menyesalkan pernyataan jaksa yang menyebut lima perusahaannya tidak memproleh izin lengkap.

Padahal, kata Surya, lima perusahaannya yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Suberida Subur, dan PT Palma Satu telah terdaftar di Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 531 Tanggal 30 Agustus 2021, tentang Data Informasi Kegiatan Usaha Yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tahap II.

Surya Darmadi juga mengaku bingung di mana letak kesalahannya, sehingga dipermasalahkan Kejaksaan Agung. Menurutnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 110A dan 110B undang-undang tersebut menyebutkan, diberikan waktu selama tiga tahun bagi perusahaan untuk menyelesaikan perizinan. Kemudian, pelanggaran atas ketentuan tersebut hanya dikenakan sanksi administratif.

"Yang menjadi pertanyaan saya, apakah UU Cipta Kerja yang digagas dibuat dan diundangkan oleh Presiden dan DPR masih berlaku? Atau kah Kejaksaan yang menganggap menyatakan ini tidak mengikat kepada Kejaksaan?" ujar Surya Darmadi.

3. Juniver Girsang merasa kliennya tak layak diproses pidana

Juniver Girsang di Kejaksaan Agung pada Senin (15/8/2022). (IDN Times/Aryodamar)

Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang, secara terpisah menjelaskan persoalan kawasan hutan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law. Menurutnya, dalam aturan itu disebutkan apabila ada perusahaan memasuki kawasan hutan dapat mengurus izinnya, kepada mereka tidak dikenakan sanksi pidana, hanya administratif dan membayar denda.

“Dengan demikian, sebetulnya kalau ini praperadilannya maju, hakim lebih bijak menilai dan menyatakan bahwa perkara ini memang tidak layak untuk diproses secara pidana. Namun, sebagaimana SD katakan tadi, bahwa lawyernya dan direkturnya dipaksa untuk mencabut agar proses apa yang mereka maksudkan, praperadilan itu tidak dilanjutkan. Itu yang disampaikan SD dalam pembelaannya,” jelas Juniver.