Jakarta, IDN Times - Pemberdayaan ekonomi di Papua perlu kesetaraan. Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Suryani SF Motik, hal itu bisa menekan kesenjangan ekonomi antara warga Papua dan non-Papua.
"Mesti didorong kebijakan untuk dunia usaha. Misal, dibangun kelompok usaha untuk orang Papua dari badan usaha milik desa (BUMDES) itu. Perlu sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah supaya gak ada kesenjangan antara warga lokal dan pendatang," kata Suryani dalam Talkshow #MillennialsMemilih di IDN MEDIA HQ, Jakarta Selatan, Minggu (20/10).
Suryani mengatakan, kesetaraan bisa dimulai dari kelonggaran persyaratan usaha bagi orang Papua. Misalnya, warga lokal cukup diberikan 6 persyaratan, sementara warga pendatang bisa 10. Selain itu, kata Suryani, kesetaraan juga diperlukan dalam pendidikan.
"Perlu pendampingan agar pendidikan bisa setara, karena kita tahu pendidikan di Papua rata-rata jauh lebih rendah dari daerah lain. Didampingi, kasih kesempatan orang Papua masuk. Harus dibukain dulu, kasih kebijakan positif," katanya.
Selain itu, tambah Suryani, setiap pertemuan nasional juga perlu mendatangkan warga asli Papua. Menurut dia, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
"Apakah menjadikan menteri dari Papua sebagai perwakilan cukup? Gak cukup. Apakah menteri perempuan pasti selalu mikirin perempuan? Ga identik. Ini yang perlu dibangun manusianya," jelas Suryani.